Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung meminta pedagang masker dan alat kesehatan tidak menaikkan harga secara sepihak di tengah erupsi Gunung Anak Krakatau.
Baca juga: Kurangi Risiko Paparan Abu Vulkanik GAK, Siswa di Bandar Lampung Wajib Pakai Masker Medis
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan situasi bencana tidak boleh dimanfaatkan untuk meraup keuntungan berlebihan yang justru membebani masyarakat.
Imbauan tersebut disampaikan Jihan saat konferensi pers di Pusdalops BPBD Lampung, Selasa (8/9/2026).
“Untuk masyarakat yang melakukan penjualan masker dan juga alat kesehatan untuk tidak melakukan kenaikan harga yang suka-suka dan merugikan diri sendiri,” kata Jihan.
Menurut Jihan, hingga saat ini Pemprov Lampung belum melakukan penghitungan secara spesifik mengenai nilai kerugian ekonomi akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.
Termasuk, dampak erupsi terhadap aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih dalam pemantauan pemerintah.
Meski abu vulkanik telah berdampak terhadap sejumlah wilayah, Jihan menyebut aktivitas masyarakat secara umum masih berlangsung seperti biasa.
“Secara umum saya melihat belum ada dampak yang begitu berarti, artinya masyarakat masih beraktivitas seperti biasa namun dengan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan lain sebagainya,” ujarnya.
Pemprov Lampung juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian masker maupun kebutuhan kesehatan secara berlebihan atau panic buying.
Pemerintah memastikan kebutuhan perlindungan kesehatan, termasuk masker, masih tersedia di fasilitas kesehatan.
Jihan mengatakan pemerintah masih memantau perkembangan dampak erupsi, terutama terhadap kondisi kesehatan masyarakat dan aktivitas di wilayah yang terdampak abu vulkanik.
Hasil pemantauan tersebut nantinya akan menjadi bahan pemerintah dalam menentukan langkah lanjutan, termasuk mengukur dampak ekonomi yang muncul akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Sementara itu, Gunung Anak Krakatau masih berstatus Level III atau Siaga.
Masyarakat Lampung diminta tetap tenang, namun meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah maupun instansi terkait.
Akibat abu vulkanik yang menghujani area Bandar Lampung pada 4-5 September 2026, ada ancaman lain yang tak kalah serius, yakni beban ekonomi masyarakat di sekitar Selat Sunda, khususnya Lampung dan Banten.
Dosen ekonomi Unila Nairobi mengatakan, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau merembet ke berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari transportasi, pariwisata, perikanan, pertanian, kesehatan, hingga ketersediaan air bersih.
Nairobi menilai pemerintah perlu menyiapkan mitigasi ekonomi, bukan hanya mitigasi keselamatan.
Pemerintah perlu memetakan desa, kelompok usaha, sumber air, jalur logistik, kawasan wisata, serta kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak.
Data nelayan, petani, pekerja harian, pedagang kecil, dan pelaku UMKM juga perlu disiapkan sebelum bencana terjadi.
Dengan begitu, bantuan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran ketika erupsi terjadi.
Pemerintah juga perlu menyiapkan dana kontinjensi untuk kebutuhan darurat.
Dana tersebut dapat digunakan untuk distribusi air bersih, masker, obat-obatan, pangan, layanan kesehatan, serta bantuan bagi warga yang kehilangan pendapatan.
Untuk wilayah pesisir yang mengalami kekeringan, pemerintah juga perlu menyiapkan mobil tangki air, tandon komunal, titik distribusi air, serta cadangan pangan dan obat-obatan.
Saat bencana berlangsung, kelancaran distribusi barang menjadi hal penting.
Pemerintah perlu memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia sekaligus mengawasi harga pangan, air bersih, masker, dan obat-obatan.
Penimbunan serta kenaikan harga yang berlebihan harus dicegah. Jika jalur laut, udara, atau darat terganggu, pemerintah juga perlu menyiapkan jalur logistik alternatif agar kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi.
Warga yang kehilangan pendapatan juga membutuhkan perlindungan ekonomi secara langsung.
Pemerintah dapat memberikan bantuan tunai sementara bagi nelayan, buruh harian, pedagang kecil, pekerja wisata, dan pekerja informal yang terdampak.
Selain bantuan tunai, program padat karya dapat menjadi pilihan.
Warga dapat dilibatkan dalam kegiatan membersihkan abu, memperbaiki fasilitas umum, membersihkan saluran air, serta memulihkan lingkungan.
Dengan cara ini, masyarakat memperoleh pendapatan sekaligus ikut mempercepat proses pemulihan wilayah.
Mitigasi ekonomi tidak berhenti ketika erupsi berakhir. Setelah kondisi dinyatakan aman, pemerintah perlu membantu masyarakat menghidupkan kembali usaha mereka.
Dukungan dapat berupa modal kerja, kredit berbunga rendah, penundaan angsuran, bantuan alat produksi, benih, hingga dukungan pemasaran.
Sektor pariwisata juga perlu dipulihkan melalui perbaikan fasilitas, penyampaian informasi keselamatan yang jelas, serta promosi wisata setelah kawasan benar-benar dinyatakan aman.
Lebih lanjut, pemerintah perlu memastikan masyarakat tetap mendapatkan air bersih, layanan kesehatan, kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, serta perlindungan terhadap mata pencarian.
Mitigasi ekonomi sejak sebelum bencana terjadi menjadi kunci agar erupsi Gunung Anak Krakatau tidak berubah menjadi krisis ekonomi baru bagi masyarakat di sekitar Selat Sunda.
Menurut Nairobi, dampak ekonomi juga sangat terasa bagi masyarakat pesisir. "Ketika pemerintah mengeluarkan peringatan keselamatan, nelayan bisa terpaksa menghentikan aktivitasnya untuk melaut,” imbuh Nairobi.
Menurutnya, bagi nelayan yang mengandalkan penghasilan harian, tidak melaut berarti kehilangan pendapatan.
Efeknya bahkan bisa menjalar ke sektor lain.
Pedagang ikan yang kesulitan dengan stok ikan, harga ikan naik, pengolah hasil laut, pemilik warung, pengemudi, hingga pekerja harian ikut terdampak ketika aktivitas perikanan mengalami penurunan.
Nairobi menjelaskan, hujan abu vulkanik juga dapat memberikan tekanan bagi petani dan pelaku usaha kecil.
Abu yang menutupi daun tanaman dapat mengganggu pertumbuhan.
Abu juga berpotensi mencemari sumber air dan membuat petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membersihkan lahan.
“Jika hasil panen menurun, petani kembali harus mengeluarkan biaya untuk membeli benih, pupuk, air, maupun memperbaiki sarana produksi,” tuturnya.
Pelaku UMKM pun menghadapi persoalan serupa. Tempat usaha dan barang dagangan harus dibersihkan serta dilindungi dari paparan abu.
Artinya, ketika pendapatan berpotensi turun, biaya operasional justru dapat meningkat.
Ancaman lain datang dari sektor kesehatan.
Paparan abu vulkanik dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, batuk, sesak napas, iritasi tenggorokan, hingga gangguan mata.
“Kelompok seperti anak-anak, lansia, penderita asma, nelayan, petani, pengemudi, pedagang, serta pekerja luar ruang harusnya menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih,” kata Nairobi.
Ketika warga sakit, beban ekonomi rumah tangga ikut bertambah.
Masyarakat harus mengeluarkan uang untuk membeli masker, obat-obatan, pemeriksaan kesehatan, hingga transportasi menuju fasilitas kesehatan.
Di sisi lain, pekerja yang tidak dapat bekerja akibat sakit juga kehilangan penghasilan.
( Tribunlampung.co.id )
