SERAMBINEWS.COM, LONDON — Pemerintah Inggris resmi mengambil langkah lebih keras terhadap kebijakan permukiman Israel di Tepi Barat dengan mengumumkan larangan perdagangan barang yang diproduksi di permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
Kebijakan tersebut diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband di parlemen pada Selasa (8/9/2026) dan menjadi bagian dari perubahan besar pendekatan pemerintahan Perdana Menteri Andy Burnham terhadap Israel dan konflik Palestina.
Langkah tersebut sekaligus menandai apa yang disebut pemerintah Inggris sebagai perubahan atau “reset” hubungan dengan Israel, khususnya terkait perluasan permukiman di Tepi Barat, kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina, serta ancaman terhadap prospek pembentukan negara Palestina.
Miliband menegaskan bahwa Inggris tidak akan tinggal diam ketika kebijakan permukiman dinilai semakin mengancam kemungkinan terwujudnya solusi dua negara. Pemerintah Inggris menyatakan bahwa permukiman Israel di Tepi Barat bertentangan dengan hukum internasional dan memperburuk kondisi yang diperlukan untuk pembentukan negara Palestina yang berdaulat.
Paket kebijakan terbaru Inggris tidak hanya menyasar barang. Pemerintah juga memperluas tekanan terhadap aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan permukiman Israel, termasuk sejumlah aktivitas jasa dan kegiatan ekonomi-keuangan.
Larangan perdagangan tersebut diperkirakan mulai berlaku dalam beberapa bulan mendatang, dengan laporan menyebut implementasinya membutuhkan waktu sekitar enam hingga sembilan bulan. Produk pertanian menjadi salah satu jenis barang yang paling terdampak karena merupakan bagian penting dari produksi ekonomi permukiman.
Secara ekonomi, dampaknya terhadap keseluruhan hubungan dagang Inggris-Israel diperkirakan relatif terbatas. Nilai perdagangan barang dan jasa kedua negara pada 2025 mencapai sekitar £6 miliar. Namun, secara politik keputusan tersebut dinilai jauh lebih signifikan karena menunjukkan bahwa London bersedia menggunakan instrumen perdagangan untuk menekan kebijakan permukiman Israel.
Inggris sebelumnya telah melarang produk permukiman memperoleh perlakuan tarif preferensial tertentu dan mengeluarkan peringatan kepada perusahaan Inggris mengenai aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Kebijakan terbaru membuat sikap London menjadi jauh lebih tegas.
Baca juga: Setelah Gaza, Israel Bersiap Perang Skala Penuh untuk Menguasai Tepi Barat Palestina
Salah satu alasan utama di balik keputusan tersebut adalah proyek permukiman E1 di sebelah timur Yerusalem.
Pemerintah Inggris menilai proyek itu berpotensi memisahkan Tepi Barat dari Yerusalem Timur dan menciptakan hambatan geografis yang serius bagi pembentukan negara Palestina.
Pada Agustus lalu, Miliband telah memanggil pejabat diplomatik Israel dan mendesak pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghentikan proyek E1. London juga memperingatkan perusahaan agar tidak mengikuti tender pembangunan permukiman tersebut karena dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan reputasi.
Pemerintah Inggris kini menyatakan bahwa perluasan permukiman dan meningkatnya kekerasan pemukim telah mencapai tingkat yang mengancam keberlangsungan solusi dua negara.
Keputusan London diumumkan bersamaan dengan langkah sejumlah negara lain.
Inggris, Prancis dan Kanada menyatakan akan membawa kebijakan nasional untuk melarang perdagangan barang dari permukiman Israel. Dalam pernyataan bersama yang dirilis Selasa (8/9), total 12 negara—termasuk Denmark, Finlandia, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol dan Swedia—menyatakan dukungan terhadap pembatasan perdagangan terkait permukiman atau sedang mempertimbangkan langkah serupa.
Langkah tersebut memperluas tekanan diplomatik terhadap Israel di Eropa dan Amerika Utara.
Inggris juga menyatakan akan melanjutkan tekanan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perluasan permukiman serta kekerasan pemukim. Sejak Juni, London telah menjatuhkan beberapa paket sanksi terhadap individu dan entitas yang dianggap terlibat dalam kekerasan atau mendorong aktivitas permukiman ilegal.
Pemerintah Israel langsung mengecam kebijakan Inggris.
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyerukan pengusiran duta besar Inggris dari Israel. Sementara Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menyerukan tindakan balasan terhadap London, termasuk langkah diplomatik terkait Kepulauan Falkland dan hubungan Inggris-Israel.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar telah memperingatkan bahwa Israel akan mengambil tindakan jika Inggris menjatuhkan sanksi terhadap negara tersebut.
Ketegangan diplomatik antara kedua negara pun berpotensi meningkat setelah keputusan terbaru London.
Baca juga: Inggris, Jerman, Prancis dan Italia Kompak Tolak Proyek E1 Israel di Tepi Barat
Kebijakan Inggris juga berpotensi memperburuk hubungan London dengan Washington.
Presiden AS Donald Trump telah berbicara dengan Perdana Menteri Andy Burnham pada Senin (7/9), sehari sebelum pengumuman kebijakan Inggris. Dalam pembicaraan tersebut, Burnham menyampaikan komitmen Inggris untuk mendorong perdamaian dan keamanan di Timur Tengah serta mempertahankan solusi dua negara.
Namun, pemerintahan Trump diperkirakan tidak mendukung langkah London. Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee telah mengecam rencana tersebut dan menyebut kebijakan Inggris sebagai tindakan diskriminatif.
Meski demikian, Inggris berupaya menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak dimaksudkan sebagai pemutusan hubungan dengan Israel. London tetap mengakui kepentingan keamanan Israel dan menyatakan dukungan terhadap penyelesaian konflik melalui pembentukan dua negara.
Keputusan Inggris datang ketika situasi keamanan di Tepi Barat memburuk.
Kekerasan antara pemukim Israel dan warga Palestina meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah Inggris menyebut tingkat kekerasan pemukim telah mencapai kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menuntut Israel mengambil tindakan untuk memastikan pelaku kekerasan dimintai pertanggungjawaban.
Inggris juga menyoroti perluasan kekuasaan administratif dan pembangunan permukiman Israel yang dinilai semakin memperkuat kontrol atas wilayah Palestina.
Menurut pemerintah Inggris, Israel telah menyetujui 104 permukiman dalam empat tahun terakhir, meningkat sekitar 80 persen, sementara pendanaan pembangunan permukiman juga meningkat tajam.
Di tengah meningkatnya ketegangan tersebut, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz pada Senin (7/9) mengancam akan membuka “perang skala penuh” terhadap Otoritas Palestina (PA) apabila badan keamanan Palestina dianggap mempersiapkan serangan seperti serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Peringatan tersebut muncul setelah seorang pemukim Israel terluka parah dalam serangan penikaman di bagian utara Tepi Barat. Pasukan Israel kemudian menembak dan membunuh tersangka Palestina.
Katz mengatakan jika aparat keamanan Palestina terlibat dalam serangan terhadap pasukan Israel atau permukiman Yahudi, militer Israel telah diperintahkan untuk bersiap melakukan operasi besar.
Ia bahkan menyebut kemungkinan operasi terhadap kepemimpinan senior dan struktur keamanan Otoritas Palestina di Ramallah, penghancuran infrastruktur yang disebut Israel sebagai infrastruktur teror, pembunuhan terarah terhadap tokoh senior, serta evakuasi warga dari wilayah yang dianggap menjadi basis aktivitas militan.
Namun, sejauh ini tidak terdapat indikasi bahwa serangan penikaman tersebut dilakukan atas perintah atau dengan sepengetahuan Otoritas Palestina. Pasukan keamanan PA sendiri selama ini melakukan operasi terhadap kelompok bersenjata lokal di Tepi Barat.
Perkembangan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa eskalasi di Tepi Barat akan semakin mempersempit peluang penyelesaian politik.
Pemerintah Inggris bersama sejumlah negara lain menilai perluasan permukiman, kekerasan pemukim, dan perubahan kondisi di lapangan dapat membuat pembentukan negara Palestina yang bersebelahan dengan Israel semakin sulit diwujudkan.
Dalam pernyataan bersama terbaru, Inggris dan 11 negara lainnya mengatakan perluasan permukiman dan rencana E1 mengancam kesinambungan wilayah Palestina. Mereka juga menolak tindakan yang dianggap mengarah pada aneksasi wilayah Palestina atau pemindahan paksa penduduk Palestina.
Dengan keputusan perdagangan terbaru ini, pemerintahan Andy Burnham memasuki babak baru dalam hubungan Inggris-Israel. Dampak ekonominya mungkin tidak besar, tetapi konsekuensi diplomatiknya berpotensi jauh lebih luas—terutama karena Inggris kini berada dalam barisan negara yang secara langsung menggunakan kebijakan perdagangan untuk menentang perluasan permukiman Israel.
Bagi London, tujuan utamanya adalah mempertahankan kemungkinan solusi dua negara. Namun bagi Israel dan Amerika Serikat, kebijakan tersebut berisiko dipandang sebagai tekanan sepihak yang dapat memperumit hubungan strategis Inggris dengan Israel dan Washington.
