TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Buntut dugaan keracunan massal yang menimpa 70 siswa dari tiga sekolah di Kabupaten Sleman akibat mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyoroti keras standar operasional penyiapan makanan. 

Satuan Tugas (Satgas) MBG DIY secara khusus mempertanyakan kompetensi ahli gizi serta tingkat higienitas pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wonokerto, Kecamatan Turi, selaku pihak penyedia pada Selasa (8/9/2026).

Ketua Satgas MBG DIY yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengonfirmasi bahwa proses identifikasi korban terus berjalan seiring dengan meluasnya dampak insiden tersebut.

Made menyayangkan terjadinya peristiwa ini, mengingat jauh sebelum kasus keracunan mencuat, pihaknya telah berulang kali memberikan peringatan tegas kepada seluruh SPPG agar menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan disiplin.

Kekhawatiran utama Satgas saat ini terletak pada kapasitas dan profesionalisme tenaga ahli gizi yang bertugas merancang serta mengawasi kelayakan menu di lapangan. Hal ini menjadi sorotan utama karena kelalaian teknis di dapur penyedia berakibat fatal bagi puluhan siswa.

"Padahal kemarin kami sampai melihat Instagram-nya. Anda benar tidak menjalankan prosedur ini? Benar tidak? Sampai kami berbicara dari sisi gizi, ya. Nah, ini kan persoalan apakah ahli gizinya itu memadai atau tidak untuk hal tersebut," ujar Made, Selasa (8/9/2026).

Tidak hanya mempersoalkan aspek pemenuhan gizi, Pemda DIY juga memperluas ranah evaluasinya terhadap rantai kebersihan (higiene) di fasilitas SPPG. 

Aspek yang dipertanyakan mencakup kualitas bahan baku, instrumen penjangkau makanan, hingga sterilisasi para petugas yang mengemas makanan sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah. Terkait hal tersebut, Made menuntut pembuktian langsung dari pihak pengelola.

"Apakah bahan bakunya benar-benar diyakinkan kualitasnya terjaga? Bisa dikonsumsi dengan baik atau tidak? Nah, itu saya juga ingin tahu besok," tambahnya tegas.

Merespons eskalasi kasus keracunan ini, desakan mengenai keberlanjutan program MBG di DIY mulai bermunculan. Namun, Made memastikan bahwa Pemerintah DIY berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Saat ini, prioritas utama Pemda DIY adalah melakukan audit serta evaluasi menyeluruh untuk memastikan apakah SPPG telah menjalankan seluruh prosedur kesehatan dan keamanan pangan yang dipersyaratkan.