Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mendorong agar masyarakat Indonesia memiliki rekening bank masing-masing. Gagasan ini kemudian diterjemahkan pemerintah ke dalam rencana penyediaan rekening secara masif, dengan target mencapai sekitar 200 juta rekening.
Sekilas, kebijakan tersebut terdengar sederhana: memperbanyak jumlah masyarakat yang memiliki rekening bank. Namun, di baliknya terdapat agenda yang lebih besar, yakni membawa semakin banyak warga masuk ke dalam ekosistem keuangan formal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyediaan rekening akan dilakukan dengan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
“Yang 17 tahun (dibuka rekening, salah satunya untuk) bansos,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Pemerintah menilai kepemilikan rekening dapat menjadi fondasi untuk berbagai kebutuhan masyarakat sekaligus pelaksanaan program pemerintah. Rekening tersebut nantinya dapat digunakan untuk menerima bantuan sosial maupun berbagai bentuk penyaluran dana pemerintah lainnya.
Airlangga menyebut target yang disiapkan mencapai 200 juta rekening.
“Targetnya 200 juta rekening,” tegas Airlangga.
Angka tersebut menunjukkan skala kebijakan yang tidak kecil. Pemerintah ingin membangun infrastruktur keuangan yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk kelompok yang selama ini belum memiliki rekening atau belum aktif menggunakan layanan perbankan.
Dorongan untuk memperluas kepemilikan rekening datang ketika Indonesia sebenarnya telah mencatat tingkat inklusi keuangan yang relatif tinggi.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dilakukan OJK bersama BPS dan LPS, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen. Sementara tingkat literasi keuangan berada di angka 69,57 persen.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan formal. Namun, angka tersebut sekaligus menunjukkan masih ada bagian masyarakat yang belum sepenuhnya masuk ke dalam sistem keuangan.
Lebih penting lagi, akses tidak selalu berarti pemanfaatan yang optimal. Seseorang dapat memiliki rekening, tetapi belum tentu aktif bertransaksi, menabung, menggunakan layanan pembayaran digital, atau memanfaatkan produk keuangan lainnya.
Karena itu, tantangan pemerintah bukan hanya membuka rekening baru. Pemerintah juga perlu memastikan rekening tersebut benar-benar digunakan dan masyarakat memahami cara memanfaatkannya.
Airlangga mengatakan pemerintah akan terus mendorong peningkatan inklusi sekaligus literasi keuangan.
“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin. Lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” ungkap Airlangga.
Dengan demikian, rekening yang disiapkan pemerintah diproyeksikan bukan sebagai produk perbankan pasif, tetapi bagian dari ekosistem transaksi masyarakat.
Agar program tersebut dapat berjalan dalam skala besar, pemerintah menyiapkan integrasi data kependudukan dan sistem keuangan.
Data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah juga akan melibatkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam proses pendataan masyarakat yang belum memiliki rekening.
"Nanti akan dicek setiap orang yang umurnya di atas 18 tahun kali ya, akan dibukakan rekening yang belum punya rekening," jelas Purbaya.
Menurut Purbaya, terdapat kemungkinan proses pembukaan rekening nantinya terintegrasi dengan pembuatan KTP. Dengan mekanisme seperti itu, masyarakat tidak perlu melalui proses yang berulang untuk mendapatkan akses rekening.
"Ada kemungkinan juga nanti setiap orang yang bikin KTP langsung otomatis dibuatkan rekeningnya, langsung. Jadi enggak dua kali, kan dikasih gratis, dikasih uang lagi," ucapnya.
Namun, Purbaya menegaskan rencana tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.
"Saya belum tahu ini baru pembicaraan pertama, hasil finalnya masih belum ditetapkan, masih belum," jelasnya.
Pemerintah juga tengah membahas kemungkinan pemberian saldo awal sekitar Rp 50.000 hingga Rp 80.000. Dana tersebut dapat menjadi stimulus agar rekening yang dibuat tidak berhenti sebagai rekening tanpa aktivitas.
Dari sisi pemerintah, manfaat paling langsung adalah tersedianya saluran pembayaran yang lebih terstruktur untuk bansos dan program lainnya.
“Kalau ada dana masuk, kan berarti langsung ada dananya di rekening masyarakat,” ujar Airlangga.
Jika kebijakan ini terealisasi, rekening masyarakat berpotensi menjadi fondasi bagi perluasan ekonomi digital Indonesia.
Pemerintah menempatkan QRIS sebagai salah satu gateway sistem pembayaran. Artinya, masyarakat tidak hanya memiliki rekening, tetapi juga didorong untuk menggunakannya dalam aktivitas transaksi sehari-hari.
Bagi pelaku usaha mikro dan UMKM, semakin banyak transaksi yang masuk ke dalam sistem formal juga dapat memberikan manfaat lebih jauh. Rekam transaksi dapat menjadi bagian dari jejak keuangan yang mendukung akses terhadap layanan pembiayaan.
BRI menjadi salah satu bank yang disiapkan untuk mendukung kebijakan tersebut. Hingga akhir triwulan II-2026, BRI tercatat memiliki 131 juta nasabah individual. Jaringannya diperkuat 7.377 unit kantor, 637 ribu e-channel, serta 1,13 juta Agen BRILink yang telah menjangkau lebih dari 60 ribu desa. Sementara BRImo telah digunakan 49,7 juta pengguna.
“BRI menyambut baik dan siap mendukung arahan Bapak Presiden untuk semakin memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia. Bagi kami, ini bukan semata-mata tentang membuka rekening, melainkan bagaimana memastikan semakin banyak masyarakat dapat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal serta memperoleh akses terhadap layanan keuangan,” ujar Direktur Utama BRI Hery Gunardi.
Di titik ini, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari jumlah rekening yang berhasil dibuat. Tantangan berikutnya justru memastikan rekening tersebut aktif, masyarakat memahami manfaatnya, dan layanan keuangan benar-benar meningkatkan aktivitas ekonomi.
Dengan integrasi Dukcapil, perbankan, sistem pembayaran, dan QRIS, pemerintah sedang membangun fondasi agar rekening bank menjadi pintu masuk masyarakat ke ekonomi formal dan digital.
