Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH — Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026 di Aceh masih tergolong rendah.

Hingga 7 September 2026, Pemerintah Provinsi Aceh bersama kabupaten/kota baru merealisasikan 4,75 persen atau sebesar Rp86,56 miliar dari total pagu Rp1,82 triliun.

Bahkan, sembilan kabupaten masih belum mencatatkan realisasi anggaran atau berada di angka nol persen.

Data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 7 September 2026 menunjukkan capaian realisasi TKD Tambahan antardaerah masih cukup timpang.

Kabupaten Aceh Tenggara menjadi daerah dengan realisasi tertinggi, yakni mencapai 33,64 persen. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA.

"Capaian ini menunjukkan SKPK di Aceh Tenggara mampu menuntaskan tahap kontraktual lebih cepat dan dapat menjadi contoh inspiratif bagi kabupaten/kota lain," kata Safrizal, Rabu (9/9/2026).

Baca juga: Dek Fadh Minta Dana TKD Segera Dicairkan untuk Percepat Penanganan Bencana

Setelah Aceh Tenggara, realisasi tertinggi berikutnya dicatat Gayo Lues sebesar 18,97 persen, Pidie 14,78 persen, dan Kota Banda Aceh 14,24 persen.

Sementara itu, sembilan daerah yang belum mencatatkan realisasi TKD Tambahan yakni Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, dan Simeulue.

Untuk Pemerintah Provinsi Aceh sendiri, realisasi baru mencapai 2,24 persen atau Rp18,49 miliar dari pagu Rp824,82 miliar.

Sejumlah daerah lainnya memang telah mencatatkan realisasi, tetapi persentasenya masih relatif rendah. Di antaranya Sabang 0,44 persen, Aceh Timur 0,17 persen, Lhokseumawe 2,58 persen, Nagan Raya 2,58 persen, Aceh Tamiang 3,58 persen, dan Langsa 8,98 persen.

Safrizal menjelaskan, rendahnya angka realisasi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa program belum berjalan. Sebagian pemerintah daerah masih berada dalam tahapan lelang dan proses kontraktual sehingga belum tercatat sebagai realisasi anggaran.

"Sebagian besar masih dalam tahap awal kontraktual dan lelang sehingga belum tercatat sebagai realisasi anggaran," ujarnya.

Baca juga: Satgas PRR Aceh Desak Pemda Percepat Serapan TKD Rp1,6 Triliun

Karena itu, Safrizal mendorong pemerintah daerah segera mempercepat proses lelang dan tahapan kontraktual agar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari TKD Tambahan dapat segera berjalan.

Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, kata dia, juga siap memberikan pendampingan lebih intensif kepada daerah yang masih menghadapi kendala.

Selain pendampingan teknis, pihaknya mempertimbangkan untuk menggelar pertemuan koordinasi dengan pemerintah daerah guna membahas secara langsung berbagai kendala yang menghambat realisasi.

"Koordinasi ini penting untuk menyamakan strategi dan mencari solusi atas hambatan administratif yang masih dihadapi daerah," katanya.

Safrizal berharap capaian Aceh Tenggara dan Gayo Lues dapat menjadi pemicu bagi daerah lain untuk mempercepat realisasi.

"Dengan pendampingan lebih intensif dan koordinasi bersama, kami yakin daerah lain bisa menyusul capaian Aceh Tenggara dan Gayo Lues sebelum akhir triwulan ini," pungkasnya.

Sementara itu, Bireuen dan Pidie Jaya tidak masuk dalam skema TKD Tambahan. Alokasi TKD 2026 untuk kedua daerah tersebut sejak sebelum penyesuaian sudah lebih tinggi dibandingkan alokasi 2025 sehingga tidak memerlukan tambahan melalui KMK Nomor 59 Tahun 2026.

Sebagaimana diketahui, penyesuaian alokasi TKD 2026 melalui KMK Nomor 59 Tahun 2026 diberikan kepada 14 daerah yang sebelumnya mengalami penurunan alokasi dibandingkan tahun 2025.

Ke-14 daerah tersebut yakni Provinsi Aceh, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Gayo Lues, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, dan Kota Subulussalam.

Untuk Provinsi Aceh, alokasi TKD 2026 yang semula turun Rp810,6 miliar dibandingkan tahun sebelumnya mendapat penyesuaian sebesar Rp824,8 miliar.

Dengan penyesuaian tersebut, alokasi TKD Aceh menjadi Rp6,99 triliun atau meningkat Rp14,2 miliar dibandingkan 2025.

Tambahan alokasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mendukung percepatan pemulihan dan pembangunan, khususnya di wilayah yang terdampak bencana.