TRIBUNJOGJA.COM - Proses penyaluran beras bantuan pangan di Kota Yogyakarta diwarnai carut-marut imbas perubahan dan ketidakakuratan data desil.
Perubahan data sasaran penerima yang terjadi berulang kali dalam kurun waktu singkat membuat proses distribusi tersendat hingga terjadi penumpukan beras di kantor kemantren.
Kondisi tersebut salah satunya dirasakan langsung oleh personel Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemantren (TKSK) Mantrijeron, Kota Yogyakarta beberapa pekan terakhir.
TKSK Mantrijeron, Suhima menceritakan, kebingungan di tingkat bawah bermula ketika petunjuk awal penyaluran mengacu pada Data Terpadu TKS penerima bantuan per April 2026.
"Tapi, saat proses berjalan, daftar yang diturunkan menggunakan data per Juli 2026. Itu membingungkan, kita jadi empat kali kerja," katanya, saat ditemui di Kantor Kemantren Mantrijeron, Rabu (9/9/26).
Kerumitan penyaluran tercermin dari kuota awal penerima bantuan di Kemantren Mantrijeron yang mencakup tiga kelurahan, yakni Kelurahan Gedongkiwo sebanyak 1.062 penerima, Suryodiningratan 703 penerima, dan Mantrijeron 526 penerima.
Karena kuota utama belum tersalurkan penuh akibat warga pindah desil, petugas di lapangan pun dipaksa menyisir data cadangan untuk mencari pengganti.
Namun, syarat yang mewajibkan penerima berasal dari desil 1 hingga 4 justru menimbulkan kendala baru, di mana pencocokan data harus dilakukan manual via NIK.
Setelah disisir ulang, muncul daftar warga desil rendah yang belum dapat bantuan, yaitu di Kelurahan Gedongkiwo sebanyak 64 orang, Suryodiningratan 69 orang, dan Mantrijeron 54 orang.
"Kita lakukan pencairan terakhir itu sebenarnya tanggal 25 (Agustus) 2026. Tapi, kemudian kita kumpul lagi, menyisir kembali warga yang desil 1 sampai 4," katanya.
Proses penyisiran data pengganti tersebut diakui Suhima semakin menguras energi, lantaran pada 3 September 2026 kembali turun perubahan data desil dari pusat.
Kerumitan pun diperparah dengan temuan para personel TKSK, mengenai ketidaksesuaian data desil dengan kondisi riil perekonomian masyarakat di lapangan.
Pihaknya mendapati warga berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penduduk yang memiliki mobil, justru terdaftar masuk dalam kategori desil 1 - 4.
Di sisi lain, warga yang nelangsa, karena kondisinya benar-benar membutuhkan uluran tangan pemerintah, malah terdepak dari daftar penerima manfaat.
"Malah ada yang satu rumah itu dua-duanya sakit, stroke, buat beli pampers saja enggak mampu, dimasukkan desil 7. Terus terang, pencairan (bantuan) yang sekarang ini bikin mumet (pusing)," terangnya.
Terhadap temuan oknum PNS atau warga mampu yang masuk desil rendah, pihaknya mengambil sikap tegas tidak menyalurkan bantuan guna menghindari temuan hukum di kemudian hari.
Sementara untuk warga miskin yang terlempar ke desil tinggi, perubahan data telah diusulkan melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel), meski dampaknya tidak bisa dirasakan secara instan.
"Sekarang sudah berkurang tumpukan berasnya (di kantor kemantren), karena perlahan beras berhasil disalurkan, meski belum tuntas ya," pungkas Suhima. (aka)
