Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali terus melakukan berbagai upaya untuk menangani dampak kekeringan yang melanda sejumlah wilayah.

Selain mendistribusikan air bersih sebagai langkah jangka pendek, Pemkab Boyolali juga menyiapkan strategi jangka menengah dan panjang untuk mengurangi persoalan krisis air yang terus berulang setiap musim kemarau.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, mengatakan pemerintah telah melakukan mitigasi di wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.

Sejak Juni 2026, BPBD bersama sejumlah pihak, termasuk PDAM Boyolali, rutin melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat yang mengalami krisis air.

"Pemkab sudah melakukan mitigasi wilayah terdampak kekeringan," kata Ari, Kamis (3/9/2026).

Baca juga: Orang Tua Tak Perlu Keluar Uang Beli 3 Seragam, Pemkab Boyolali Siapkan Gratis untuk Siswa Baru

Hingga saat ini, Pemkab Boyolali telah mendistribusikan sekitar 3,6 juta liter air bersih.

Bantuan tersebut menyasar 27.923 jiwa yang tersebar di 110 dukuh pada 35 desa di wilayah Boyolali.

Penyaluran air bersih tersebut menjadi langkah awal sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau.

Namun, Ari menegaskan distribusi air bersih atau droping air masih menjadi solusi sementara.

Pemerintah perlu menyiapkan langkah jangka menengah dan panjang agar persoalan kekeringan tidak terus berulang setiap musim kemarau.

"Distribusi air bersih ini baru penanganan sementara. Tantangan kita adalah bagaimana membangun ketahanan air di wilayah-wilayah yang terdampak sehingga persoalan ini bisa diselesaikan dalam jangka menengah dan panjang," ujarnya.

Untuk penanganan jangka menengah, Pemkab Boyolali berencana memperbanyak pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan.

Meski demikian, upaya tersebut masih menghadapi kendala karena tidak semua daerah memiliki sumber air tanah yang bisa dimanfaatkan.

"Untuk jangka menengah kita akan memperbanyak sumur bor. Hanya saja kendalanya tidak semua ada sumber airnya," katanya.

Baca juga: Antisipasi Dampak Kemarau, Pemkab Boyolali Siapkan Langkah Jaga Produksi Padi

Sementara untuk penanganan jangka panjang, pemerintah akan mendorong terciptanya ketahanan air di masing-masing wilayah terdampak kekeringan.

Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan hingga pemerhati lingkungan untuk melakukan konservasi lingkungan.

Salah satu langkah yang dinilai penting adalah reboisasi di kawasan-kawasan yang mengalami kerusakan atau lahan gundul.

Dengan konservasi lingkungan, pemerintah berharap air hujan saat musim penghujan dapat lebih banyak terserap dan tersimpan di dalam tanah.

Cadangan air tersebut kemudian diharapkan masih dapat dimanfaatkan masyarakat ketika musim kemarau tiba.

"Yang tidak kalah penting adalah penanganan jangka panjang, yakni dengan menciptakan ketahanan air di masing-masing wilayah kekeringan. Kita kolaborasi dengan institusi pendidikan dan pemerhati lingkungan untuk konservasi lingkungan," ujarnya.

"Sehingga potensi air di musim hujan dapat ditampung, sehingga saat musim kemarau cadangan air masih bisa dimanfaatkan masyarakat," sambung Ari.

Ari mengatakan langkah tersebut perlu menjadi perhatian karena musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung cukup panjang.

Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang krisis air di sejumlah wilayah Boyolali.

Karena itu, Pemkab Boyolali terus menyiapkan langkah mitigasi dan kontingensi untuk mengurangi dampak kekeringan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.

Selain memperkuat penanganan jangka menengah dan panjang, BPBD Boyolali juga berencana mengubah pola distribusi air bersih.

Selama ini, droping air masih dilakukan berdasarkan pengajuan atau surat permohonan dari masyarakat maupun pemerintah desa.

Artinya, BPBD baru melakukan distribusi setelah menerima permohonan bantuan air bersih dari wilayah terdampak.

Ke depan, pola tersebut akan diubah dengan menerapkan sistem penjadwalan distribusi air.

Wilayah-wilayah yang telah dipetakan sebagai daerah rawan kekeringan akan mendapatkan pasokan air bersih secara rutin sesuai kebutuhan masyarakat.

"Wilayah desa tertentu yang kekurangan air bersih akan dikirim air sesuai jadwal, sehingga bisa mencukupi kebutuhan masyarakat," pungkas Ari.

(*/adv)