TRIBUN-BALI.COM - Pariwisata Bali yang megah dan indah, kini sedang mengalami berbagai goncangan. Salah satunya adalah masalah sampah, kepadatan dan kemacetan, kriminalitas, dan lain sebagainya.
Dalam diskusi Balinomics dengan tema "Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali untuk Akselerasi Ekonomi Kerthi Bali" disebutkan bahwa pariwisata memang lokomotif ekonomi Bali sampai detik ini.
Prof. Dr. Ni Putu Wiwin Setyari, S.E., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, menjelaskan bahwa ekonomi berbasis dari pariwisata bersifat rapuh. Prof Wiwin, sapaannya, mengatakan ini bukan tanpa alasan.
Dalam beberapa studi yang telah ia dan tim lakukan bersama Kementerian Keuangan RI, ditemukan bahwa pariwisata cukup sensitif dengan berbagai isu. Tidak hanya soal keamanan, tetapi hal sensitif pun bisa memengaruhi pariwisata.
Seperti pandemi, kasus bom, isu sensitif seperti sampah dan macet, lalu erupsi gunung dan kondisi geopolitik. "Tetapi saya setuju dengan statement Pak Cok Ace, yang mengatakan bahwa belum ada penelitian pasti tentang titik jenuh pariwisata Bali, ini harus dilihat lebih dalam ke depan," katanya.
Baca juga: UMP dan UMK Bali 2027 Naik, Pemprov Siapkan Upah Khusus Sektor Pariwisata
Baca juga: TIKET Pesawat & Daging Ayam Ras Sumbang Inflasi di Bali, Peak Season Pariwisata Akhir Tahun Dimulai!
Bagi Prof Wiwin, jangan hanya wacana pariwisata berkelanjutan di Bali, tetapi harus ada tindakan nyata dari berbagai pihak untuk eksekusi hal ini. Selain itu, harus mempertimbangkan juga banyak hal lain seperti mencari diversifikasi pendapatan selain pariwisata.
Sehingga saat pariwisata terkena dampak dari isu sensitif, atau bencana alam dan bencana sosial, Bali masih bisa bangkit tidak terkena dampak penurunan ekonomi yang terlalu tajam. Guru besar muda ini juga menyoroti ihwal sektor akomodasi makan dan minum (akmamin) di Bali, yang tidak bisa berdiri sendiri.
"Kami juga menemukan bahwa sektor akmamin, tidak bisa memberikan efek tarikan dari hulu yang cukup kuat. Karena sifatnya yang sensitif, sehingga tenaga kerja pun dominan tidak memiliki kepastian karir dan kebanyakan sifatnya informal, dengan pendapatan tidak terlalu tinggi," jelasnya.
Hal ini tentu berpengaruh pada multiplier effect yang tidak tangguh, khususnya keterkaitan dalam kesejahteraan warga Bali yang bekerja di bidang pariwisata dengan kondisi rentan. Seperti jika terjadi pandemi kemarin, banyak pemutusan hubungan kerja yang ujungnya berimbas pada perekonomian Bali.
Untuk itu, ia mengingatkan lagi diversifikasi ekonomi di berbagai sektor selain pariwisata harus terus digencarkan mulai sekarang. Seperti di bidang pertanian, perikanan dan industri kreatif. Hal ini diamini oleh Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Ketua PHRI Bali.
Pria yang akrab disapa Cok Ace ini bahkan berbicara lantang dan realistis di forum Balinomics 2026 tentang pariwisata Bali. Panglingsir Puri Ubud ini tidak menampik apa Prof. Wiwin katakan, sebab itu memang nyata adanya. "Pariwisata Bali sekarang seperti paradoks, andaikata kita sepakat bahwa pariwisata untuk Bali bukan Bali untuk pariwisata maka tentu akan berbeda," katanya lugas.
Sebab jika kiblatnya pariwisata untuk Bali, maka seharusnya pariwisata bisa memberikan dampak positif dan mensejahterakan masyarakat Bali. "Tetapi sekarang kan pariwisata makin naik malah Bali makin hancur," katanya. Maksud Cok Ace, hancur itu banyak hal yang berubah dan bergeser tidak semestinya.
Semisal contoh nyata, barong yang dikenal sakral di Bali kini dipakai untuk menyambut tamu di lobi hotel. Tentu hal itu tidak salah, asal barong yang dipakai bukan barong sakral dan tidak dieksploitasi berlebihan demi pariwisata semata.
Hal lain yang menjadi urgensi adalah alih fungsi lahan di Bali, sudah tak terbendung dan isu over tourism. Cok Ace kurang setuju jika disebut over tourism, ia lebih setuju jika disebut over concentrated atau terkosentrasi berlebihan di satu titik, seperti saat ini di Bali Selatan saja. Dampaknya jelas sampah dan kemacetan di depan mata.
Cok Ace pun menyarankan, agar ada transformasi di segala lini, jangan hanya satu bidang saja. "Tidak cukup hanya pengusaha saja yang bertransformasi, pemerintah dan masyarakat juga harus ikut," tegas mantan Bupati Gianyar ini.
Bagi pria yang sempat menjabat sebagai Wakil Gubernur Bali ini, menjelaskan transformasi dari sisi pemerintah jangan hanya melihat angka jumlah kunjungan wisatawan saja. "Pikirkan juga bagaimana kabar Bali sebagai destinasi wisata berbasis budaya ke depan," sebutnya. Jangan sampai melewati ambang batas alias kebablasan.
Jangan hanya destinasi fokus pada tata ruang fungsional, tetapi harus memikirkan tata ruang budaya juga di Bali. "Jangan hanya tunduk pada uang saja, mari buka lembaran lainnya dan tidak lepas dari komitmen budaya sebagai daya tarik wisata," imbuhnya.
Lalu transformasi pengusaha, dalam hal ini UMKM agar bisa naik kelas dan ikut menikmati kue pariwisata di Bali. "Saya rasa pemerintah sudah membantu dengan memakai endek dan pakaian adat, sehingga membantu UMKM juga," katanya. Sementara usaha lain jangan hanya memikirkan angka investasi yang besar saja.
Bagi Cok Ace, harus dipikirkan juga apa manfaat investasi ini ke masyarakat Bali. Sebab esensi investasi adalah berujung pada kesejahteraan masyarakatnya. "Nah ketika tidak ada impact, ya gak usah membangun di sini (Bali)," katanya. Ia juga sebagai Ketua PHRI Bali, sejak lama sudah menggaungkan pemakaian produk lokal untuk keperluan hotel. Seperti buah, sayur dan lain sebagainya.
"Kami harapkan ke depan investasi dan pengusaha skala besar bisa berfokus pada penguatan kualitas dan SDM di Bali," tegasnya. Jangan hanya mencari keuntungan pribadi saja. Menggerakkan green tourism dan membantu UMKM informal menjadi formal juga hal penting ke depannya.
Aradita Priyanti, Direktur Operasional dan Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), juga hadir sebagai keynote speaker dalam acara Balinomics 2026.
Aradita sapannya, menjelaskan potensi sektor pembiayaan di Bali tentu saja tinggi. Sektor infrastruktur sangat bisa dibantu oleh SMI, tinggal nanti dilihat prasyaratnya saja. "Sebab konektivitas menjadi hal penting, jalan diperlukan untuk mengurai kemacetan," katanya.
Sektor transportasi dan pelabuhan, lalu rumah sakit seperti RSUD juga bisa mendapatkan bantuan SMI. Bahkan termasuk sektor pertanian juga sangat memungkinkan dibantu, seperti pembangunan saluran irigasi dan sebagainya.
Yang terpenting proyek-proyek ini telah masuk dalam RPJMD atau RKPD, dan menjadi proyek unggulan yang memberikan multiplier effect bagi ekonomi Bali.
"Jika berbicara angka, estimasi ya bisa sampai Rp80 miliar. Tetapi tentu ada hal yang harus dipenuhi pemda untuk mendapatkan dana dari SMI," sebutnya.
Berdasarkan data yang dishare, total komitmen pinjaman daerah PT SMI hingga Juli 2026 mencapai Rp37,19 triliun. Sedangkan total outstanding di periode yang sama mencapai Rp13,21 triliun.
Ilustrasi modalitas pembiayaan pembangunan infrastruktur ada 3, di antaranya adalah pendanaan mandiri, menghasilkan pendapatan marjinal dan barang publik. "Kelayakan proyek dilihat dari perencanaan dan manfaat ekonomi serta kapasitas pembayaran pemda," tegasnya.
Mengenai resiko pun telah ada prosedurnya, dari pelaksanaan proyek akan dimonitoring secara berkala saat pemberian pinjaman, lalu pada saat pembangunan jalan. Kemudian dilihat berapa lama memakan waktu dan dimonitor bersama.
"Update proggres dari waktu ke waktu juga terus dipantau, masih sesuai apa tidak time limit, biasanya deviasi ada namanya korektif action plan. Maka akan kami undang pemda dan kontraktor untuk meminimalkan delay proyek dan ada stres test, apakah pemda bisa melakukan pembayaran atau tidak," sebutnya.
Achris Sarwani, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, menjelaskan forum ini menjadi solusi bertukar informasi dan diskusi terbuka yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah di Bali salah satunya pariwisata.
Tentu saja pariwisata penting, karena menjadi lokomotif penggerak ekonomi Bali. Ke depan semuanya akan disusun lebih holistik, bersama para stakeholder dan pemangku kebijakan. "Hal yang bersifat cost dan sosial cost harus menjadi informasi lebih holistik dan saling melengkapi," imbuhnya.
Jika telah dibedah masalah sampai ke akarnya, niscaya solusi akan ditemukan dan mampu dicarikan jalan keluar bersama. "Misal kayak SMI kasi dana Rp80 miliar kan bisa jadi pemantik untuk investasi selanjutnya," katanya. Ia pun setuju ke depan ada diversifikasi ekonomi Bali, dan tidak hanya bertumpu pada pariwisata saja.
"Pesan utamanya bagaimana pariwisata ini secara real memberdayakan dan memberikan kemanfaatan pada Bali," tegasnya. Mengenai statement Prof. Wiwin yang mengatakan kontribusi pariwisata masih kecil ke tenaga kerja Bali, harus dicarikan formula dan solusi yang pas ke depan. Namun tentu harus dibereskan sampai ke akar terlebih dahulu. (*)
