- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan menyusul laporan kasus keracunan yang melibatkan sejumlah penerima manfaat.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program, termasuk sistem penyediaan makanan dan kontrak dengan pihak terkait.

Mahfud menilai kasus keracunan yang berulang merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan.

"Ini kecelakaan yang berkelanjutan, dan kalau berkelanjutan sampai 50.000 hanya dalam beberapa bulan ini, itu artinya kesengajaan.

Tahu di situ potensi mencelakakan orang tapi dibiarin karena terikat kontrak," ujar Mahfud MD dengan nada getir dan tegas.

Mahfud turut menyoroti keberadaan kontrak dengan penyedia makanan dalam pelaksanaan MBG.

Menurut dia, terdapat sekitar 27.000 kontrak dengan pihak penyedia yang masih berjalan.

Ia juga menilai kapasitas sejumlah dapur perlu dievaluasi apabila harus menyediakan makanan dalam jumlah besar setiap hari.

Mahfud menyebut terdapat dapur yang melayani hingga 2.000 porsi per hari.

Menurutnya, kapasitas produksi yang besar perlu diimbangi pengawasan terhadap kualitas bahan pangan, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan.

Mahfud kemudian mengusulkan pemerintah mengevaluasi dan, jika diperlukan, menghentikan kontrak yang dinilai bermasalah meski langkah tersebut dapat menimbulkan konsekuensi anggaran.

"Pemerintah harus mengambil risiko untuk menanggung rugi. Daripada dibiarkan tapi bermasalah terus, satu ruginya terus berkembang, ancaman keracunan akan terus terjadi," tegas Mahfud mendesak keberanian pengambil kebijakan.