TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Polemik data penerima bantuan sosial (bansos) tak hanya dari desil, tetapi juga faktor lain seperti indikasi judi online (judol), kepemilikan kendaraan, hingga status penerima bansos yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan ada yang bantuannya dicabut karena masalah meteran listrik.
Ketua Tim Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Kulon Progo, Sulir menyampaikan bahwa jumlah penerima manfaat yang dicoret karena masalah meteran listrik ini sulit diketahui. Sebab tidak langsung tercatat dalam sistem.
"Berbeda dengan pencoretan karena judol, itu bisa terlihat di data, tapi kalau karena meteran listrik, kami mau tidak mau harus melakukan penelusuran manual," tuturnya ditemui pada Rabu (09/09/2026).
Menurut Sulir, masalah dicabutnya bansos karena meteran listrik biasanya baru diketahui saat pertemuan dengan warga penerima manfaat.
Dari situlah baru diketahui bahwa ada penerima manfaat yang bansosnya dicabut karena dianggap memiliki banyak meteran listrik atau meteran listrik yang dayanya besar.
Saat dicek lebih lanjut, rupanya identitas dari 1 warga tersebut dipakai untuk banyak meteran listrik, bahkan bisa 8 sampai 8 Kepala Keluarga (KK).
Pasalnya, kepemilikannya tercatat di satu identitas, penerima manfaat itu pun dianggap sudah mampu karena memasang banyak meteran listrik sehingga bansos akhirnya dicabut.
"Tapi ada juga yang saat diperiksa, memang punya 2 meteran tapi salah satunya memiliki daya yang besar," ujar Sulir.
Ia mengatakan saat ini pembenahan data terkait meteran listrik ini tengah dibenahi. Pihaknya mendata warga yang sekiranya tetap layak menerima bansos, lalu meneruskan data tersebut ke PLN (Perusahaan Listrik Negara).
PLN nantinya juga harus memeriksa kembali data guna memastikan warga yang dicoret berhak menerima bansos kembali. Sulir mengatakan pihaknya berupaya agar warga yang memang layak bisa menerima bansos lagi.
"Misalnya ada 1 meteran yang dipakai 8 sampai 9 KK tadi, tetap kami upayakan bisa dapat bantuan lagi," jelasnya.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kulon Progo, Dian Putra Karana menilai ada banyak faktor mengapa bisa terjadi kerancuan di data penerima bansos, khususnya terkait meteran listrik.
Namun ia menduga penyalahgunaan identitas penerima bansos bisa jadi penyebab, lantaran 1 identitas dipakai untuk banyak meteran listrik, tapi penggunanya berbeda-beda. Ia menilai ada ketidaktahuan dari warga bahwa identitasnya dipakai banyak orang.
"Atau bisa juga mereka yakin bansos tidak akan dicabut karena tidak ketahuan punya banyak meteran listrik," kata Dian.
Terlepas dari itu, pihaknya juga akan ikut mengawal proses pendataan yang dilakukan oleh Tim Pendamping PKH. Data itu nantinya diserahkan ke PLN yang akan melakukan verifikasi dan memutuskan apakah bansos layak diberikan lagi ke warga bersangkutan. (alx)
