Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pemandangan tak biasa terlihat di pusat Kota Palu Ibukota Sulawesi Tengah pada Rabu (9/9/2026). 

Puluhan mobil kontainer berukuran besar memadati Jl Sam Ratulangi tepat depan Kantor Gubernur Sulteng, menggelar aksi unjuk rasa.

Lantaran para sopir resah dengan gangguan sistem barcode pengisian Solar subsidi yang tak kunjung usai.

Aksi yang digagas oleh Serikat Buruh Transportasi Container Sulawesi Tengah (SBTCST), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulteng ini melibatkan sekitar 200 massa.

Rombongan armada besar ini bergerak beriringan dari titik kumpul di Pantoloan menuju tiga sasaran utama: Kantor Wali Kota Palu, DPRD Sulawesi Tengah, dan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Para sopir mengeluhkan gangguan sistem barcode pengisian BBM subsidi jenis Solar yang sudah berlangsung hampir dua pekan. 

Akibat masalah ini, armada mereka tak bisa mengisi bahan bakar secara normal, yang berujung pada merosotnya pendapatan harian hingga terancam lumpuhnya distribusi logistik di Sulawesi Tengah.

Baca Juga: Pabrik Sawit PT SPN di Desa Londi Morowali Utara Dilaporkan Terbakar, Asap Hitam Membumbung

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi sekaligus Ketua FNPBI, Abd Wahyudin, menegaskan bahwa peran sopir kontainer sangat vital bagi stabilitas ekonomi dan pasokan kebutuhan masyarakat.

“Kami ini mendistribusikan semua barang, baik itu dalam kota maupun ke luar kota Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, justru saja sudah hampir dua minggu ini bermasalah,” kata Wahyudin di tengah-tengah massa aksi.

Wahyudin juga mempertanyakan peran pengawasan dari pemerintah daerah terkait kekacauan sistem barcode di SPBU yang merugikan rakyat kecil.

“Ini fungsi pemerintah di mana? Itu yang kita minta, kira-kira bagaimana penjelasan dari bapak-bapak selaku pemangku kebijakan?” celetuknya tegas.

Massa mengancam akan menghentikan seluruh aktivitas distribusi logistik jika pemerintah tidak segera memberikan kepastian dan solusi konkret. 

Dalam orasinya, mereka juga menyentil Pasal 33 UUD 1945 serta mengkritik praktik "Serakahnomik" yang dinilai hanya menguntungkan segelintir kelompok dan mengabaikan hajat hidup orang banyak.

Respon Pemprov Sulteng

Menanggapi aksi tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulteng, Rudi Dewanto, langsung menemui para demonstran. 

Ia menyampaikan bahwa Gubernur Sulteng telah menginstruksikan jajarannya untuk segera merespons dan menampung seluruh aspirasi para sopir.

“Kami sangat senang sekali Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Pak Gubernur selalu sampaikan, tolong ditemui segera. Itu menunjukkan perhatian pemerintah provinsi. Inilah wujud kita hadir,” tutur Rudi.

Guna menyelesaikan benang kusut ini, Pemprov Sulteng berjanji akan memanggil seluruh pihak terkait pada Kamis besok, termasuk dinas teknis dan pengelola SPBU.

Baca juga: Masalah LGBT Masuk Radar Ranperda di Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi : On Track

“Besok kami undang pihak terkait, dinas terkait dan juga SPBU, supaya hal-hal begini kami memahami. Transportasi ini bagian dari wujud roda kehidupan masyarakat luas,” lanjutnya.

Rudi menambahkan, kendala teknis pada aplikasi maupun gangguan sinyal seharusnya tidak boleh sampai mengganggu distribusi barang dan melumpuhkan aktivitas transportasi warga. 

Pemprov berjanji akan terus berkoordinasi hingga sistem pengisian Solar kembali normal.(*)