TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Bebby Nailufa, mendorong agar perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak tahun 2026 benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat di tengah berbagai persoalan yang terjadi saat ini.
Bebby mengatakan, DPRD Kota Pontianak telah melakukan penandatanganan kesepahaman terkait perubahan anggaran tahun 2026.
Selanjutnya, pembahasan anggaran akan dilakukan selama dua hari.
"Ini memang tadi penandatanganan kesepahaman terkait perubahan anggaran tahun 2026. Besok kita pembahasan anggaran dua hari, insyaallah. Kemudian tadi ada jawaban, tanggapan dari pandangan fraksi-fraksi," ujar Bebby saat diwawancarai tribunpontianak.co.id, Rabu 9 September 2026.
Menurutnya, sejumlah tanggapan dari pihak eksekutif belum sepenuhnya menjawab substansi yang disampaikan fraksi-fraksi.
Karena itu, beberapa poin tersebut akan kembali dipertanyakan oleh anggota DPRD dalam pembahasan anggaran.
"Memang secara substansi itu tidak terjawab secara keseluruhan. Beberapa anggota Dewan nanti mungkin akan menanyakan itu besok, karena ada beberapa poin terkait hal-hal yang menyeluruh, tidak substansi menjawabnya," katanya.
Bebby berharap perubahan anggaran 2026 dapat diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan, efisiensi anggaran harus dilakukan secara tepat sasaran dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ini.
Baca juga: Pontianak Kejar Target Kepesertaan Jamsostek 55,8 Persen, Perlindungan Pekerja Informal Diperluas
"Insyaallah, mudah-mudahan kita berharap perubahan anggaran ini benar-benar menyasar kepada kebutuhan masyarakat dengan situasi sekarang. Terkait efisiensi juga harus tepat sasaran. Apa yang menjadi dasar kebutuhan masyarakat di tengah kondisi ini, ini yang harus menjadi prioritas," jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan dengan mempertanyakan program-program pemerintah yang diarahkan untuk menangani dampak situasi saat ini, terutama persoalan air bersih dan kesehatan masyarakat.
"Mungkin terkait air bersih dan lain sebagainya. Karena memang ini harus menjadi prioritas dan menjadi sasaran utama di tengah teriakan masyarakat dengan situasi sekarang, air bersih," ungkap Bebby.
Selain persoalan air bersih, DPRD juga menyoroti keluhan kesehatan yang dialami masyarakat, khususnya anak-anak dan lanjut usia.
Ketersediaan obat serta pelayanan di rumah sakit juga dinilai perlu menjadi perhatian dalam perubahan anggaran.
"Kemudian kondisi banyaknya keluhan masalah kesehatan, anak-anak, kemudian lansia, rumah sakit, kita juga ketersediaan obat dan lain sebagainya yang menyasar pada kebutuhan," tuturnya.
Bebby mengingatkan, persoalan ketersediaan air bersih yang berlangsung dalam waktu panjang berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan lain apabila tidak segera diantisipasi.
"Kita khawatir dengan panjangnya ketidaktersediaan air secara baik ini menyebabkan penyakit lainnya, entah itu penyakit kulit, kemudian penyakit diare dan lain sebagainya yang harus diantisipasi secara maksimum," pungkasnya.
Berikut adalah profil dan biodata singkat Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak yang aktif mengawal isu-isu sosial dan jaminan kesehatan masyarakat:
Nama Lengkap: Hj. Bebby Nailufa, S.E., M.Sos.
Jabatan: Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak (Periode 2024–2029) / Ketua DPD Partai Golkar Kota Pontianak
Pendidikan
Sarjana Ekonomi (S.E.) - Universitas Tanjungpura Pontianak
Magister Sosiologi (M.Sos.) - Universitas Tanjungpura Pontianak
Fraksi: Partai Golongan Karya (Golkar)
Daerah Pemilihan (Dapil): Kota Pontianak 2 (Kecamatan Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara)
Fokus Pengabdian: Penguatan kesejahteraan sosial, penataan jaminan kesehatan masyarakat (PBI JKN/APBD), pemberdayaan ekonomi UMKM, tata ruang kota, serta peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. (*)
