Kinerja pelajar Indonesia juga masih berada di bawah rata-rata anggota OECD dalam matematika, membaca, dan sains.

Jakarta (ANTARA) - Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menilai Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas pendidikan untuk keluar dari middle-income trap dan meningkatkan statusnya menjadi negara berpendapatan tinggi.

Dalam konferensi bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Asian Development Bank Institute (ADBI), di Jakarta, Rabu, Kepala Kantor Perwakilan OECD di Jakarta Massimo Geloso Grosso menilai akses pendidikan dasar di Indonesia sebetulnya sudah hampir universal, sementara partisipasi pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi juga menunjukkan peningkatan signifikan.

“Namun, hasil PISA (Program for International Student Assessment), termasuk hasil terbaru yang dirilis kemarin, menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan,” ujarnya.

Menurut dia, kinerja pelajar Indonesia juga masih berada di bawah rata-rata anggota OECD dalam matematika, membaca, dan sains.

Meski demikian, ia mencatat terdapat perkembangan positif dalam kemampuan membaca. Di tengah penurunan tajam kemampuan membaca di banyak negara, kinerja Indonesia dalam bidang tersebut disebutnya relatif tetap.

Grosso juga menyoroti pentingnya memperkuat kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher-order skills), pemecahan masalah, serta kemampuan menerapkan pengetahuan untuk menghadapi persoalan dalam kehidupan nyata.

Menurut dia, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) justru semakin memperkuat kebutuhan terhadap keterampilan tersebut.

Ia menilai sejumlah reformasi pendidikan yang dilakukan Indonesia saat ini telah bergerak ke arah yang tepat. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan reformasi tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam proses pembelajaran di ruang kelas.

Untuk itu, ia menilai diperlukan panduan dan dukungan yang jelas bagi guru dan siswa, terutama di daerah terpencil yang memiliki kapasitas lebih terbatas.

OECD juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas kebijakan pendidikan, karena reformasi kurikulum membutuhkan waktu untuk dapat diterapkan dan memberikan hasil.

Grosso mencontohkan Jepang memiliki proses peninjauan kurikulum yang terjadwal dan dapat diprediksi, dengan revisi yang dilakukan setiap 10 tahun, sehingga memberikan kepastian bagi sistem pendidikan.

“Pada intinya, kualitas guru merupakan hal yang sangat penting. Kualitas guru menjadi faktor krusial dalam meningkatkan hasil pembelajaran,” ujar dia pula.