TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulawesi Barat mengusulkan anggaran sekitar Rp289,5 miliar untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur sumber daya air.
Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan embung, irigasi, pengendalian sungai, hingga pengamanan pantai.
Pembangunan embung menjadi salah satu prioritas untuk menghadapi ancaman kekeringan akibat perubahan iklim dan fenomena El Nino yang berkepanjangan.
Baca juga: Prakiraan Cuaca Sulbar Jumat 11 September 2026, Suhu Capai 34 Derajat dan Gelombang 2,5 Meter
Baca juga: Babak Baru Dugaan Korupsi Studi Kelayakan Bandara Polman, Uang Rp1,4 Miliar Entah ke Mana?
Kepala Bidang PSDA PUPR Sulawesi Barat, Suriana Zain, mengatakan kondisi iklim yang semakin tidak menentu menuntut pemerintah memperkuat infrastruktur tampungan air.
Hal itu disampaikan Suriana, Rabu (9/9/2026).
“Embung menjadi salah satu prioritas karena kita perlu menyiapkan cadangan air menghadapi musim kemarau yang semakin panjang. Air yang kita tampung pada saat ketersediaannya cukup nantinya dapat dimanfaatkan ketika masyarakat dan lahan pertanian membutuhkan,” ujar Suriana.
Pembangunan embung diharapkan dapat menjadi solusi penyediaan cadangan air saat musim kemarau.
Air yang ditampung saat musim hujan nantinya dapat dimanfaatkan ketika debit sumber air menurun.
Ketersediaan air juga penting untuk menjaga kebutuhan masyarakat dan produktivitas lahan pertanian.
Selain pembangunan embung, usulan anggaran tersebut mencakup pengendalian banjir dan pengamanan sungai serta pantai.
Beberapa lokasi yang menjadi perhatian yakni Sungai Karema, Kali Mamuju, Sungai Kalukku, Sungai Riso, dan Sungai Lumu.
Program pengamanan pantai juga mencakup kawasan Pantai Mampie dan Pasangkayu.
Sementara pada sektor irigasi, PUPR Sulbar mengusulkan peningkatan jaringan Daerah Irigasi Maloso di Kabupaten Polewali Mandar.
Program tersebut diarahkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada pengendalian bencana.
Infrastruktur sumber daya air juga diharapkan mampu menjaga keberlanjutan produksi pertanian dan ketahanan pangan.
Suriana mengatakan pembangunan infrastruktur sumber daya air perlu dilakukan secara terintegrasi.
Menurutnya, penyediaan air harus berjalan beriringan dengan pengembangan irigasi, pengendalian banjir, dan perlindungan kawasan pesisir.
“Kami berharap usulan ini mendapatkan dukungan sehingga pembangunan embung dan infrastruktur sumber daya air lainnya dapat segera direalisasikan. Ini bukan hanya pembangunan fisik, tetapi investasi untuk ketahanan pangan, ketahanan air dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat,” pungkasnya.(*)
