Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM, RUTENG - Tiga minggu setelah gempa mengguncang Pulau Flores, warga Kabupaten Manggarai masih diliputi trauma dan ketakutan. 

Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit menjelaskan, warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan, sedang, maupun berat, dan bahkan yang tidak rusak, masih memilih tidur di luar rumah pada malam hari karena khawatir terjadi gempa susulan. 

"Jadi kalau kita melihat sepanjang perjalanan ke mana pun terbangun tenda-tenda di masing-masing rumah, baik di depan rumah maupun di samping rumah, itu karena penghuninya kalau malam tidurnya di luar," ujar Herybertus Nabit, saat diwawancarai Kompas.com di Ruteng, dikutip dari kanal Youtube Kompas.com, Rabu (9/9).

Trauma yang dialami warga juga memengaruhi cara mereka merespons getaran yang terjadi setelah gempa. 

"Trauma ini terkait langsung dengan getaran gempa itu sendiri. Jadi getaran sekecil apapun sekarang ini akan terasa besar. Meskipun getaran pada skala tiga atau empat akan terasa seperti pada skala yang lebih tinggi. Bahkan ada getaran-getaran lain yang bukan disebabkan gempa seringkiali kita asosiasikan dengan gempa," terang Herybertus Nabit.

Menurut Herybertus Nabit, kondisi tersebut menjadi salah satu dampak psikologis yang perlu mendapat perhatian dalam proses pemulihan masyarakat Manggarai. Namun, persoalan yang dinilai lebih serius bukan hanya trauma, melainkan munculnya rasa kehilangan harapan di tengah masyarakat.

Herybertus Nabit mengatakan, tak sedikit masyarakat Manggarai yang mulai kehilangan harapan. Sebab, kehilangan rumah membuat warga merasa harus kembali memulai kehidupan dari awal. Hal itulah yang dirasa berat. 

"Karena dalam istilah saya Manggarai sedang kembali ke titik nol. Titik nol itu titik ketika kami memulai kembali kehidupan. Biasanya semua orang di mana pun berada untuk sebuah rumah tangga, membangun rumah itu prioritas," jelas Herybertus Nabit. 

"Hari ini yang terjadi adalah ketika rumah sudah terbangun, anak sedang dikuliahkan, anak belum selesai sekolah, rumah roboh. Itulah kenapa kita merasa bahwa sedang kembali ke titik nol. Pada titik itulah paling penting sekarang adalah menangani bagian dari masyarakat Manggarai yang kehilangan harapan," tandas Herybertus Nabit.

Kondisi tersebut dinilai semakin berat bagi warga yang sudah berusia lanjut. Mereka merasa memiliki waktu dan kemampuan yang lebih terbatas untuk kembali membangun rumah yang rusak atau roboh akibat gempa. 

"Ya, kalau umur 30 - 40-an tahun rasanya masih mudah untuk bangkit kembali. Yang mungkin perlu diperhatikan juga hari-hari ini adalah yang sudah berusia menuju lansia, yang pada umur 60-an harus kehilangan rumah. Karena mereka sudah tidak tahu lagi harus memulai dari mana dan mereka tidak punya harapan bahwa akan bisa membangun kembali rumahnya," beber Herybertus Nabit. 

Herybertus Nabit kemudian menceritakan pengalaman seorang warga perempuan berusia 62 tahun di Kecamatan Reo yang kehilangan rumah akibat gempa. Warga tersebut mengaku memerlukan waktu bertahun-tahun untuk bisa membangun rumah.

"Umurnya sekarang 62 tahun. Beliau sampai mengatakan pada saya, "Pak Bupati, rasanya untuk mimpi punya rumah saya tidak mampu lagi. Saya bilang, "Kenapa begitu?" Dia bilang, "Ya, karena di usia 62 harus berapa tahun lagi saya harus menabung untuk membangun kembali rumah?" terang Herybertus Nabit.

Menurut Herybertus Nabit, cerita tersebut menggambarkan dampak gempa yang lebih luas daripada sekadar kerusakan bangunan. Karena itu, kondisi itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan pascagempa di Manggarai. 

"Jadi saya kira trauma yang diikuti kehilangan harapan akan sangat berbahaya dan ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Manggarai ke depannya," pungkas Herybertus Nabit.

Selain itu, Bupati Manggarai juga mendorong jajaran Dukcapil Kabupaten Manggarai juga gencar melakukan perekaman KTP Elektronik warga korban gempa. Sebab, KTP tersebut akan sangat dibutuhkan ketika korban gempa melakukan perawatan kesehatan atau ketika menderita sakit.

“Kami melakukan perekaman terus sesuai instruksi Bapak Bupati Manggarai. Bahkan tadi (kemarin, Red) kami melakukan perekaman KTP luar domisi, karena pasien tersebut berdomisili di Manggarai Barat tetapi sakit dan dirawat di Rumah Sakit Lapangan (RSL) Ruteng,” ujar seorang pejabat di Dukcapil Manggarai.

Perekaman KTP tersebut dilakukan  karena pasien atas nama Stefanus S. Jehar tersebut harus mengurus BPJS. Atas permintaan keluarga maka Dukcapil Manggarai berkoordinasi dengan Dukcapil Manggarai Barat untuk membuka blokit data yang bersangkutan.
Sidang di Lobi Gedung

Rusaknya Kantor DPRD Manggarai Timur akibat gempa pada, Sabtu (15/8/2026) lalu menyebabkan sidang Paripurna Nota Pengantar KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 DPRD Kabupaten Manggarai Timur dilaksanakan di luar gedung tepatnya di lobi kantor tersebut, Rabu (9/9). 

Rapat itu dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Basilius Teto yang juga dihadir Ketua DPRD Manggarai Timur Salesius Medi bersama para anggota DPRD.  Hadir juga Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, Sekda Manggarai Timur Winsensius Tala dan pejabat lainnya. 

Ruangan sidang utama DPRD Manggarai Timur terlihat rusak. Hampir seluruh plafon pada ruangan itu ambruk. Terdapat retak-retak pada sejumlah dinding tembok gedung kantor itu. 

Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas dalam kesempatan itu, mengatakan, rapat Paripurna harus dilaksanakan di luar gedung karena kondisi gedung kantor tersebut tidak layak digunakan untuk sidang karena terjadi kerusakan dampak gempa Flores.

Sementara 16.515 anak usia 0 hingga 17 tahun di Kabupaten Ngada terdampak gempa. Data tersebut dihimpun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PMD P3A) Kabupaten Ngada melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan rekapitulasi data dampak gempa Flores yang diperbarui hingga 30 Agustus 2026, sebanyak 16.515 anak masuk dalam kelompok warga terdampak. Dari jumlah tersebut, terdapat 8.348 anak laki-laki dan 8.167 anak perempuan. 

Kecamatan Soa menjadi wilayah dengan jumlah anak terdampak terbanyak, yakni mencapai 2.282 anak. Selanjutnya Kecamatan Golewa 2.195 anak, Kecamatan Riung 2.172 anak, Kecamatan Bajawa 1.605 anak, Kecamatan Bajawa Utara 1.766 anak, dan Kecamatan Wolomeze 1.480 anak.

Sementara Kecamatan Riung Barat 1.313 anak, Golewa Selatan 1.133 anak, Aimere 1.087 anak, Golewa Barat 1.070 anak, Inerie 208 anak, dan Jerebu'u 204 anak.

Secara keseluruhan, data tersebut mencatat 59.673 jiwa terdampak gempa yang tersebar di 12 kecamatan. Dari total 193 desa yang terdampak, data telah masuk dari 185 desa atau mencapai 95,85 persen.

Selain anak-anak, rekapitulasi tersebut juga mencatat 14.520 kepala keluarga (KK) terdampak gempa. Data ini untuk memastikan kebutuhan perlindungan anak, layanan psikososial, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar anak menjadi bagian dari penanganan pascagempa.

Adapun langkah Pemulihan terus dilakukan Dinas terkait kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Dalam rapat koordinasi di Kantor PMD P3A Kabupaten Ngada, Rabu (9/9),  langkah pemulihan fokus pada trauma healing bagi anak-anak 0-17 tahun. Selain itu juga, konseling kesehatan bagi orang dewasa dilakukan secara umum hingga mandiri.

Kepala UPTD PPPA Ngada Veronika Milo mengatakan, pendampingan terus dilakukan kepada korban gempa lebih khusus anak-anak dan Perempuan. Selain itu juga upaya pencegahan kekerasan juga terus dilakukan. “Sejauh ini kita belum ada kasus terkait kekerasan, kita sangat berharap itu tidak terjadi,” ujar Veronika Milo.

Sementara  TIM dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A P2KB ) Provinsi NTT, melalui Kepala  Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA, Ita mengatakan, berbagai intervensi akan dilakukan dengan turun langsung di sekolah hingga tenda pengungsi. Intervensi ini dengan menggandeng  Himpunan Psikologi Indonesia wilayah NTT selama berada di Kabupaten Ngada.

“Kita akan fokus trauma healing dengan konseling kesehatan dengan menggandeng Psikolog dari Himsi NTT. Selain itu kita juga serahkan beberapa bantuan untuk anak, hingga lansia,” ujar Ita, usai gelar rapat koordinasi di Kantor PMD Ngada. (rob/moa/ery/kompas.com)

*Megawati Hadirkan Rumah Sakit Apung 

Kapal Rumah Sakit Apung, Laksamana Malahayati, milik PDI Perjuangan bersandar di Pelabuhan Laurens Say, Maumere Kabupaten Sikka, Rabu (9/9) untuk membawa tim relawan kesehatan dari PDI Perjuangan. 

Kedatangan tim dan relawan tersebut diawali sambutan adat dalam budaya Sikka Krowe yang disebut Huler Wair. Ritual Huler Wair dengan sapaan adat dan percikan air kelapa menggunakan daun pohon huler. Sambil dilantukan syair adat "Blatan ganu wair, bliran ganu bao" yang berarti dingin seperti air, sejuk seperti beringin. 

Satu per satu kru kapal dan tim relawan kesehatan termasuk kapal Laksamana Malahayati juga diperciki air kelapa dalam ritual Huler Wair. 

Pengurus DPD PDI Perjuangan NTT, Emanuel Kolfidus menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang telah mengutus bala bantuan relawan kesehatan ke NTT khusunya di Flores. 

"Kami sangat bersyukur, Ketua Umum kami, Ibu Prof. Dr.Hj. Megawati Soekarnoputri mengirim misi kemanusiaan menjadi sebuah syukur yang luar biasa," ungkap Emanuel Kolfidus. 

Dengan kehadiran kapal Laksamana Malahayati, menurut Emanuel Kolfidus, tim kesehatan bisa memberikan pelayanan yang maksimal bagi warga terdampak gempa Flores. 

SekretarisDPC PDI Perjuangan Sikka, Stefanus Sumandi menuturkan kapal tersebut akan melayani pengobatan gratis bagi warga terdampak gempa bumi di Pulau Palue.

"Kita ketahui sampai hari ini, mereka banyak yang masih mengungsi dan akses terhadap kesehatan juga masih sangat kurang," ujar Stefanus Sumandi. 

Kader PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Sikka ini menegaskan pemerintah sudah melakukan upaya yang maksimal, tetapi PDI Perjuangan tetap terpanggil menjadi sebuah kewajiban dalam misi kemanusiaan. 

Sebelumnya kapal ini bersandar di Reo, Kabupten Manggarai untuk memberikan layanan pengobatan gratis kepada korban gempa. Sebelum Rumah Sakit Apung tersebut tiba, PDI Perjuangan secara gotong royong telah memberikan bantuan kemasyarakat berupa sembako kepada korban gempa di wilayah Flores.

Khusus di Sikka, DPC PDI Perjuangan membuka dapur umum dan menampung ratusan masyarakat pesisir di wilayah Wuring, Kecamatan Alok Barat di halaman kantor DPC yang berada di Jalan Wairklau, Maumere. (moa) 

*Pemerintah Siapkan Hunian Sementara

Pemerintah menyiapkan sejumlah skema bantuan hunian bagi masyarakat yang rumahnya terdampak gempa bumi di Flores. Skema bantuan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah. 

Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan untuk memperbaiki rumah yang rusak, tetapi juga menyiapkan hunian sementara hingga hunian tetap bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Bantuan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan kembali rumah di tanah milik sendiri atau melalui skema relokasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan hal ini dalam konferensi pers usai rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (8/9). 

"Dan ini nanti selain ditandatangani, diusulkan oleh Bupati, ditandatangani Bupati, saya minta juga sama seperti bencana Sumatra, ditandatangani Kapolres dan Kajari, ya penegak hukumnya, untuk verifikasi awal," ujar Tito Karnavian.

Dengan demikian, besaran bantuan pertama-tama ditentukan dari hasil penilaian tingkat kerusakan rumah. Warga yang rumahnya masuk kategori rusak ringan mendapatkan bantuan sebesar Rp15 juta. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu perbaikan rumah agar kembali dapat dihuni. 

Sementara untuk rumah dengan tingkat kerusakan sedang, pemerintah menyiapkan bantuan lebih besar, yakni Rp30 juta. 
Berbeda dengan rumah rusak ringan dan sedang, rumah yang mengalami kerusakan berat tidak hanya mendapatkan bantuan perbaikan. Pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat. 

Sebelum huntap selesai dibangun, pemerintah juga menyiapkan tempat tinggal sementara agar warga tidak harus terus tinggal di pengungsian. 

BNPB sebelumnya menjelaskan, warga dengan rumah rusak berat dapat memilih dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp 600.000 atau menempati hunian sementara (huntara). DTH digunakan untuk membantu biaya menyewa tempat tinggal selama menunggu huntap selesai dibangun.

Pembangunan hunian tetap juga tidak berarti seluruh korban harus dipindahkan ke lokasi baru. Pemerintah mempertimbangkan kondisi dan keamanan lokasi rumah sebelumnya. Jika tanah masih aman untuk ditempati, rumah dapat dibangun kembali di lokasi semula atau secara in situ.

Namun, apabila lokasi rumah dinilai tidak aman, pemerintah dapat menyiapkan hunian melalui skema relokasi. Dalam skema ini, pemerintah menyiapkan kawasan baru untuk tempat tinggal masyarakat terdampak. 

Sebelum bantuan diberikan, tingkat kerusakan rumah harus terlebih dahulu didata dan diverifikasi. Tito meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara rinci berdasarkan nama dan alamat atau by name by address. 

Data yang diajukan dan ditandatangani bupati juga diminta mendapatkan tanda tangan Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) sebagai pemeriksaan awal. Setelah itu, data akan dicek kembali oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Tito Karnavian, mekanisme tersebut diperlukan untuk mencegah adanya data ganda maupun kesalahan dalam menentukan kategori kerusakan rumah. Pemerintah ingin memastikan rumah yang benar-benar rusak ringan tidak dicatat sebagai rusak sedang atau berat, begitu pula sebaliknya. (kompas.com)