TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Organisasi pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (HISWANA MIGAS) DPC 1 Makassar, Kamis (10/9/2026) sore, bertemu otoritas penyalur BBM, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Dari pertemuan itu terungkap, antrean dan kelangkaan BBM di sekitar 146 SPBU di wilayah Sulselbar, hanya karena panic buying; kepanikan konsumen.
Stok dan ketersediaan dari depot dan pengantaran ke SPBU diklaim lancar.
Bahkan, guna mengatasi antrean ini, Pertamina dan Hiswana Migas Makassar, sepakat menambah 25 unit SPBU yang buka 24 jam di greaters Makassar.
"Awalnya cuma 14 SPBU 24 jam, mulai hari ini kita tambah 11 jadi 25 SPBU," ujar Pjs Area Manager Communication, Relations & CSR Sulawesi, Galarizky Wirgaharu Putra.
Tribun berbicara dengan Galarizky menggunakan telepon genggam Ketua Umum Hiswana Migas DPC Makassar 1, Chairul Aqmal.
Tidak dirinci venue pertemuan.
Baca juga: Pertamina Selalu Klaim Distribusi Solar di Makassar Lancar, Pengusaha: Faktanya, Antre berjam-jam
Aqmal menyebut, inisiatif pertemuan itu dari pihak Hiswana Migas, sebagai upaya mitigasi dan mendapatkan keterangan detail dan akurat atas fenomena panic buying ini.
Disebutkan, guna mengatasi gejolak lapangan ini, Pertamina juga menjamin tambahan 10 hingga 15 persen dari kebutuhan dan pasokan normal.
Agustus 2026 lalu, Patra Niaga Pertamina menyebut kebutuhan BBM di Sulsel setara 1,9 juta kilo liter.
Dengan asumsi tambahan 15 persen, berarti saat ini stok BBM untuk wilayah Sulsel mencapai 2,185 juta kilo liter.
Hiswana Migas Makassar 1 meliputi 10 wilayah utama distribusi BBM di Sulsel; Kota Makassar, Maros, Bone, Pangkep, Sinjai, Selayar, Bulukumba. Bantaeng, Jeneponto, Takalar, dan Kabupaten Gowa.
Pada Muscab Desember 2024 lalu, anggota Hiswana Migas tercatat 300 anggota, ini mulai dari owner dan pengelola SPBU, depo distribusi LPG, dan SPBU Nelayan.
Aqmal menyebut juga, khusus untuk pasokan LPG, pertamina memberi pasokan ekstra.
"Ada extra dropping untuk Makassar sekitar 30-50 persen LPG 3 Kg, pekan ini."
Secara terpisah, dari Polda dikabarkan setidaknya 15 pemilik dan pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBUN/SPBN) di Sulsel, menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan di Mapolda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan 18, Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (10/9/2026).
"Sejak pagi kami diperiksa, klasifikasi dan dimintai keterangan satu per satu sama penyidik krimsus," ujar Muhammad Latif (53), pengelola SPBU di Maros.
Dia dan beberapa rekannya dari Makassar, Maros, dan Pangkep datang ke Mapolda, memenuhi undangan yang dikirim Rabu (9/9/2026).
Hanya saja, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (HISWANA MIGAS) DPC 1 Makassar, Chairul Aqmal, saat dikonfirmasi belum menerima update soal permintaan keterangan oleh penyidik ini.
"Nanti kami beri keterangan, setahu saya tidak Ada. Saya sementara dengan pihak Pertamina juga," ujarnya.
Hiswana Migas ini menghimpun pengusaha SPBU, SPBUN Nelayan, agen gas LPG, dan pengusaha angkutan regional BBM.
Pemeriksaan ini hanya permintaan dan klarifikasi fakta lapangan, prosedur, alokasi pasokan dan distribusi bahan bakar minyak subsidi dan nonsubsidi di unit usahanya.
"Alhamdulillah, kita dikasi minum kopi dan makan siang ji sama penyidik," kata Muhammad.
Hingga Kamis sore ini, Polda Sulsel belum memberi keterangan resmi soal rangkaian permintaan keterangan ini.
"Bukan diperiksa karena ada kasus. Penyidik hanya mengklarifikasi fakta, temuan lapangan, mencocokkan data,dan pengumpulan keterangan," ujar seorang bintara penyidik berpangkat brigadir polisi yang minta identitasnya disamarkan.
Antrean BBM di SPBU, khususnya solar subsidi, sudah berlangsung 1,2 tahun.
Antrean belasan Truk logistik pengangkut barang, komoditas, dan bus angkutan darat antar provinsi, memicu macet.
Namun dua pekan terakhir, antrean beralih ke kendaraan roda dua.
JIka sebelumnya antrian hanya di nozel island BBM subsidi, kini antrean juga pindah ke BBM Non-subsidi, Pertamax 90 dan Pertamax Turbo.
Pihak Pertamina, melalui PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi setidaknya sudah 8 kali memberi keterangan afirmasi jaminan 1,9 juta kiloliter stok dan pasokan BBM Sulsel aman dan mencukupi.
Total penyerapan kuota BBM bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan sendiri tercatat telah mencapai sekitar 60 persen hingga Agustus, bahkan susah ditambah 10 persen dari stok normal.
CEO Kalla Transport, Andi Gunawan Mattotorang, mengkonfirmasi, hingga pelan kedua September ini, setidaknya ada 120an supir truk logistik mereka, masih antre dan bermalam di SPBU sepanjang trans Sulawesi.
"Laporan dashboard monitoring tadi pagi, rerata supir sudah overstay 3-4 hari dari jadwal normal, dan itu berarti ongkos tambahan," ujarnya.
Di wilayah operasional Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, hingga awal 2026 setidaknya tercatat sekitar 260 SPBU.
Di Makassar, ibu kota provinsi saja, tercatat sekitar 45 unit SPBU.
Sebagian besar masih menjual BBM bersubsidi.
Sedangkan BBM nonsubsidi dan jenis premium hanya dijual di pusat kita dan kawasan tertentu.
Rerata BBm non-subsidi hanya dijual di SBPU ibu kota kabupaten dan jalur-jalan nasional padat.
Total SPBU di seluruh Sulawesi (termasuk SPBU reguler dan wilayah 3T) mencapai ratusan unit (lebih dari 600 jika termasuk APMS/lembaga penyalur lain).
bandingkan dengan di Jawa Tengah,
Total SPBU di provinsi berpenduduk 36,3 juta jiwa itu mencapai sekitar 900 unit. (*)
