TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) minta kasus pelajar yang keracunan siswa di Tanah Karo diusut.

Mereka pun menuntut pengelolaan MBG dievaluasi agar tak ada lagi kejadian serupa.

BEM-SI menggelar aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), Kamis (10/9/2026). 

Baca juga: Kasus Korupsi Pencairan Kredit Bank Sumut, Tersangka Farah Harahap Kembalikan Rp 2,2 Miliar

Dalam aksi kali ini, mahasiswa dari sejumlah Perguruan Tinggi di Kota Medan dan beberapa daerah di Sumatera Utara ini membawa berbagai tuntutan. 

Mulai dari tuntutan yang menjadi isu nasional, maupun sejumlah isu yang ada di Sumatera Utara.

Salah satu isu yang paling disoroti oleh mahasiswa, ialah perihal penanganan program besutan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Dalam kasus ini, Koordinator Daerah BEM-SI Sumatera Utara, Sakti Pati Alam mengungkapkan mereka meminta agar dilakukannya evaluasi terhadap pengelolaan MBG.

Baca juga: PEMUDA 18 Tahun di Percut Sei Tuan Ditangkap Edarkan Sabu-sabu, Polisi Sita 2,1 Gram Sabu

Hal ini, berkaitan dengan banyaknya penerima manfaat khususnya dari kalangan pelajar yang telah menjadi korban keracunan dari program ini. 

"Pengelolaan MBG harus dievaluasi karena mengakibatkan banyak yang keracunan di Daerah Karo. Karena itu kami meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi agar tidak terjadi di daerah masing-masing," ujar Sakti. 

Di tempat serupa, Angga Al Maaris selaku Koordinator Media BEM-SI sekaligus Presiden Mahasiswa Universitas Sumatera Utara turut menyampaikan hal senada. Bahkan, akibat kelalaian pengelolaan program MBG ini membuat ratusan pelajar di Kabupaten Karo menjadi korban keracunan. 

Baca juga: 150 Penyelamat Lingkungan TPA Terjun Kini Dijamin BPJS, Mariati Bersyukur Ungkap Pengalaman 5 Tahun

"Kita melihat anak-anak yang terkena keracunan, seperti saudari yang di Karo, dia hilang ingatan. Ibunya, ayahnya, keluarganya, dia tidak tahu. Sehingga itu yang kami sampaikan tadi, ini perlu ditindaklanjuti," ucap Angga. 

Melihat buruknya pengelolaan program yang diunggulkan oleh Prabowo, Angga mengungkapkan mahasiswa meminta pihak terkait harus mengungkap siapa dalang di balik kasus yang mengakibatkan ratusan siswa di Karo mengalami keracunan. Katanya, isu keracunan pelajar di Karo yang hingga kini masih menjadi perhatian sudah langsung disampaikan kepada Ketua DPRD Sumut untuk nantinya ditindaklanjuti. 

"Kita harus menuntut dan itu kami sampaikan tadi kepada Ibu Erni agar ini diselesaikan, agar ini dituntaskan," katanya. 

Baca juga: Dinkes Sumut Ungkap Penyebab Febiona Hilang Ingatan Sesaat, Diduga akibat Rasa Sakit Berlebihan

Penegasan ini disampaikan oleh mahasiswa di hadapan orang nomor satu di DPRD Sumut itu, bukan tanpa alasan. Karena, nantinya jika tidak ada efek jera bagi pihak yang bertanggungjawab maka ditakutkan ke depan akan ada lagi hal serupa yang akan mengancam pelajar di daerah-daerah lainnya. 

"Kalau ini tidak dituntaskan, maka SPPG-SPPG yang lain akan sewenang-wenang, akan merasa tidak takut kalau mereka membuat keracunan. Sehingga perlu ini ditindaklanjuti dengan tegas, siapa pelaku-pelaku di balik keracunan ini, itu harus betul-betul ditindaklanjuti secara hukum," ungkapnya. 

Amatan www.tribun-medan.com, pada saat menggelar aksi tadi tampak mahasiswa turut membentangkan spanduk-spanduk berisikan tuntutan. Di sekelilingnya, terlihat dipasang lilin tanda berduka dengan kondisi negara yang masih belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Baca juga: Ancam Operator Traktor Pakai Parang, Surianto Divonis 3 Bulan di PN Simalungun

Tak hanya itu, sembari menyanyikan lagu-lagu perjuangan mahasiswa mereka juga menggelar teatrikal penaburan bunga di depan pagar Kantor DPRD Sumut. Diketahui, aksi yang digelar mahasiswa tadi juga sudah sempat ditanggapi oleh Ketua DPRD Sumut Herni Sitorus. 

Diketahui, aksi yang digelar kali ini bertajuk 'September Hitam, September Melawan') karena banyaknya peristiwa-peristiwa kelam yang terjadi di bulan September. Sehingga, melalui aksi ini BEM-SI berniat untuk mengingatkan kembali negara akan banyaknya kasus yang harus diselesaikan. 

(mns/tribun-medan.com)