Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, berpeluang mendapatkan tambahan mobil pemadam kebakaran (Damkar) melalui bantuan pemerintah pusat.

Peluang tersebut diperoleh setelah DPRD SBT melakukan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Kewilayahan, terkait kebutuhan tambahan armada Damkar di daerah itu, Kamis (10/9/2026).

Ketua DPRD SBT, Risman Sibualamo, mengatakan kendaraan bantuan tersebut merupakan bantuan yang bersumber dari pemerintah Cina dan Korea.

Baca juga: Tamu Asing Melonjak 149 Persen, Okupansi Hotel Bintang Maluku Justru Turun

Namun, pemerintah daerah perlu menyiapkan anggaran untuk membiayai mobilisasi kendaraan hingga tiba di SBT.

“Damkar ini sudah mendapat angin segar dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Kewilayahan. Tinggal nanti kita alokasikan kurang lebih Rp500 juta untuk mobilisasi,” kata Risman.

Ia menjelaskan, kendaraan bantuan tersebut terlebih dahulu akan tiba di Jakarta untuk menjalani proses rekondisi sebelum didistribusikan kepada pemerintah daerah penerima.

Menurutnya, setelah menjalani rekondisi, kondisi kendaraan masih tergolong baik dan layak digunakan.

Sementara itu, biaya serta pengurusan transportasi kendaraan dari Jakarta atau Surabaya hingga ke SBT menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengurus mobilisasi atau transportasi dari Jakarta atau Surabaya sampai di SBT,” jelasnya.

SBT Hanya Miliki Satu Armada

Tambahan armada Damkar dinilai menjadi kebutuhan mendesak bagi SBT. Saat ini, pemerintah daerah disebut hanya memiliki satu unit mobil pemadam kebakaran yang harus melayani wilayah dengan kebutuhan mobilisasi cukup tinggi.

“Kondisi hari ini kita cuma punya satu Damkar dan mobilisasi cukup tinggi. Kita harus bisa menjadikan ini menjadi skala prioritas,” tegas Risman.

Kebutuhan tambahan armada tersebut juga telah dibahas dalam rapat-rapat komisi DPRD SBT, bersamaan dengan persoalan ketersediaan ambulans sebagai bagian dari pelayanan dasar masyarakat.

“Jadi memang kaitan dengan rapat-rapat komisi yang beberapa hari ini itu berbicara masalah itu. Ada masalah ambulans maupun Damkar,” ujarnya.

Bersaing dengan 200 Lebih Proposal

Meski peluang bantuan terbuka, SBT harus bersaing dengan ratusan pemerintah daerah lainnya yang juga mengajukan bantuan kendaraan Damkar kepada pemerintah pusat.

Risman menyebut, berdasarkan informasi yang diperoleh saat berada di Kemendagri, terdapat lebih dari 200 proposal dari pemerintah daerah yang masuk untuk mendapatkan bantuan tersebut.

“Yang disampaikan kemarin di Kementerian, ada sekitar 200 sekian proposal,” katanya.

Karena itu, menurut Risman, pemerintah daerah bersama DPRD perlu bergerak cepat agar SBT dapat masuk sebagai salah satu daerah penerima bantuan.

Ia mengatakan, DPRD SBT bersama Komisi I, kepala dinas dan jajaran terkait telah beberapa kali melakukan komunikasi dan koordinasi ke kementerian untuk memperjuangkan kebutuhan armada tersebut.

“Kita sendiri sebagai DPRD dan teman-teman Komisi I sudah beberapa waktu lalu juga, kepala dinas dan stafnya sudah sampai ke Kementerian,” ungkapnya.

Anggaran Mobilisasi Diminta Jadi Prioritas

Untuk memastikan peluang tersebut tidak terlewat, DPRD SBT mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp500 juta untuk kebutuhan mobilisasi kendaraan Damkar.

Menurut Risman, anggaran tersebut perlu menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan anggaran daerah. Dengan begitu, apabila SBT ditetapkan sebagai penerima bantuan, pemerintah daerah dapat segera melakukan pengiriman kendaraan hingga tiba di wilayah SBT.

“DPRD mendorong ke pemerintah daerah ini menjadi skala prioritas dan bisa dianggarkan supaya kita bisa dapat bagian dalam pengiriman mobil Damkar,” tutupnya. (*)