Oleh: M Shabri Abd Majid*)
Judul tulisan ini memang terdengar seperti kelakar warung kopi. Tetapi “senjata panjang” dan “senjata pendek” bukan sekadar permainan kata. Keduanya hidup dalam cerita tentang seorang Aceh yang, berabad-abad lalu, menjadi panglima di jantung Tanah Batak.
Tokoh itu adalah Teungku Muhammad Said. Kalau ingin “menemuinya” hari ini, jangan mencarinya di kantor pemerintah, kampus, pasar, atau rumah makan. Cari di makam. Di kompleks makam Raja Sidabutar di Tomok, Pulau Samosir, jejak Muhammad Said masih diperlihatkan kepada pengunjung. Ia dikenal sebagai Muslim asal Aceh. Bukan tawanan, bukan musuh yang kalah perang, bukan pula perantau yang mampir lalu lupa pulang. Ia justru dikenang sebagai orang kepercayaan Raja Sidabutar II dan panglima perangnya.
Di sinilah pertanyaan mulai mengusik. Bagaimana seorang Aceh bisa masuk begitu jauh ke jantung Tanah Batak, lalu bukan hanya diterima, tetapi diberi urusan hidup-mati sebuah kerajaan? Mengapa Raja Batak yang berbeda suku, adat, dan keyakinan justru menyerahkan sebagian keselamatannya kepada seorang Muslim dari Aceh? Paradoksnya makin menarik karena Aceh dan Batak sama-sama kerap dicitrakan keras dalam prinsip dan kuat menjaga harga diri. Kalau sama-sama keras, mengapa justru bisa akur?
Barangkali karena keras tidak selalu berarti kasar. Keras bisa berarti teguh; dan dua pihak yang sama-sama teguh justru dapat saling menghormati ketika tahu batas dan tahu kapan harus percaya.
Ironinya, berabad-abad kemudian orang Batak di Tomok masih menjaga cerita tentang Muhammad Said, sementara banyak orang Aceh sendiri mungkin belum pernah mendengar namanya. Lalu datang pertanyaan yang paling pungo: sejak kapan seorang panglima dikenang bukan karena menghunus senjata panjang, tetapi justru karena meletakkannya, menanggalkan pakaian, lalu membuat musuh menyerah hanya dengan “senjata pendek”?
Terdengar seperti obrolan warung kopi. Tetapi di balik kelucuannya tersimpan soal serius: kepercayaan lintas identitas, kecerdasan membaca budaya, harga diri, ingatan kolektif, dan hubungan panjang Aceh–Batak.
Kisah Muhammad Said memang lebih banyak hidup melalui tradisi lisan ketimbang arsip kerajaan yang lengkap. Karena itu, ia perlu dibaca dengan dua mata: menghargai memori masyarakat, tetapi tetap kritis membedakan fakta, legenda, dan bagian yang belum dapat diverifikasi.
Penelitian lokal mengenai Hubungan Raja Sidabutar Ke-II di Pulau Samosir dengan Kerajaan Aceh Menurut Tradisi Lisan mencatat bahwa Raja Sidabutar II—Ompu Sojoloan atau Ompu Na Ibatu—menghadapi peperangan antarkampung. Ketika berada di Barus, ia mendengar reputasi Muhammad Said sebagai tokoh yang piawai dalam peperangan. Sang raja kemudian mengirim utusan ke Aceh untuk memintanya menjadi panglima Kerajaan Tomok. Muhammad Said bersedia.
Tahun persis kedatangannya belum dapat dipastikan. Tradisi menempatkannya pada masa Raja Sidabutar II, yang dalam kronologi lokal kerap dikaitkan dengan sekitar abad ke-16. Karena itu, angka tersebut lebih aman dibaca sebagai perkiraan tradisional, bukan tanggal sejarah yang sudah terkunci.
Di situlah paradoks indah itu bermula: Raja Batak merasa lebih aman karena ada orang Aceh di sisinya. Orang Aceh menjadi panglima karena Raja Batak memberinya kepercayaan. Batak tanpa Aceh—dalam kisah ini—kehilangan seorang panglima. Aceh tanpa Batak kehilangan panggung untuk menunjukkan kepanglimaannya. Yang mempertemukan mereka bukan kesamaan suku, adat, bahkan agama. Yang mempertemukan mereka adalah kepercayaan. Dan rupanya, sedikit pungo.
Baca juga: Helim N Hakim dan Muhammad Rio, Ketika Pungo Awak Aceh Sampai ke Rusia
Sekitar 2017, saya diundang menjadi narasumber kegiatan percepatan guru besar yang digagas para akademisi IAIN Padangsidimpuan—kini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary atau UIN Syahada Padangsidimpuan—di kawasan Danau Toba. Di sela urusan akademik yang serius itu, kami diajak menyeberang ke Tomok. Dari pembicaraan tentang profesor, perjalanan hari itu membawa saya ke makam seorang Raja Batak. Di sanalah saya “bertemu”, melalui cerita penjaga makam, dengan seorang Aceh yang pungo.
Di sisi depan makam Raja Sidabutar, Muhammad Said hadir sebagai pahatan batu tua yang ganjil sekaligus penuh isyarat. Tubuhnya tanpa baju, kepalanya memakai penutup yang dalam penuturan setempat dikaitkan dengan kopiah Aceh, dan satu tangannya mengarah ke “senjata pendek”. Kecil ukurannya, besar ceritanya.
Kedengarannya pungo. Tetapi justru di situlah akalnya bekerja: membaca tabu, psikologi, dan medan sekaligus. Endatu Aceh sejak lama mengingatkan lewat hadih maja: meunyoe jeut tapeulaku, boh labu jeut keu asoe kaya; tapi meunyoe hanjeut tapeulaku, aneuk teungku jeut keu beulaga—labu pun bisa menjadi srikaya jika pandai mengolahnya; sebaliknya, modal sebaik apa pun bisa rusak bila salah dikelola.
Petuah lain bahkan lebih meukeutam (mengena): meunyoe carong ta antok dalam bak jok jiteubiet saka, meunyoe hana carong ta antok dalam bak jok jiteubiet muruwa. Pohon enaunya sama, tetapi yang keluar bisa berbeda. Yang menentukan bukan semata apa yang dimiliki, melainkan pengetahuan dan cara mengolahnya.
Muhammad Said seperti membawa kebijaksanaan endatu itu ke medan perang: keterbatasan bukan selalu kelemahan. Di tangan orang yang tahu cara, ia justru bisa menjadi keunggulan. “Senjata” boleh pendek, akal jangan pendek. Sumber lokal bahkan mengenangnya sebagai “Tongkat Perang Sidabutar”. Memang ini tradisi lisan, bukan laporan staf operasi. Tetapi yang menarik justru siapa yang dipilih untuk terus dikenang.
Dan orang Batak memilih mengingat seorang Aceh. Pertanyaannya: kalau Muhammad Said dengan “senjata pendek” mampu membalik keadaan, mengapa Aceh hari ini—dengan anggaran panjang, program panjang, birokrasi panjang, bahkan gelar akademik panjang—hasil kesejahteraannya masih terasa pendek? Jangan-jangan yang kurang bukan modal, tetapi cara. Atau: akalnya sudah panjang, tetapi terlalu sering dipakai untuk akal-akalan atas nama rakyat.
Bagian terpenting dari cerita ini sebenarnya bukan telanjangnya. Muhammad Said adalah Muslim. Dalam beberapa penuturan ia disebut ulama atau pendakwah. Tetapi Raja Sidabutar II tidak kemudian diceritakan menjadi Muslim. Seorang Aceh masuk ke lingkungan kekuasaan Batak tanpa menghapus kebatakan sang raja. Raja Batak menerima Muslim Aceh tanpa memintanya kehilangan keacehannya. Mereka tidak menjadi sama. Tetapi mereka bisa menjadi satu kubu.
Hari ini kita punya seminar toleransi, moderasi beragama, lokakarya keberagaman, baliho kerukunan—dan kadang seminar untuk membahas hasil seminar sebelumnya. Mereka dulu langsung praktik. Sumber kontemporer dari Tomok masih menyebut Muhammad Said sebagai orang Aceh yang menjadi kepercayaan Raja Ujung Barita Naibatu Sidabutar, dan patungnya dikaitkan dengan penghormatan atas jasanya. Barangkali itulah bentuk kepungoan paling dewasa: cukup kuat menjadi diri sendiri sehingga tidak perlu membuat orang lain menjadi seperti kita.
Tentu satu Muhammad Said tidak dapat menjelaskan seluruh hubungan Aceh–Batak. Tetapi ia memberi sebuah metafora perekat yang kuat. Hubungan kedua masyarakat itu bahkan bergerak dua arah. Akifumi Iwabuchi (1994), dalam Southeast Asian Studies Kyoto University, mencatat migrasi Toba Batak ke kawasan Alas di tenggara Aceh berkembang sejak 1920-an dan meningkat pesat setelah Perang Dunia II. Pada 1985, dari 164 desa di kawasan Alas, 73 desa—sekitar 45 persen—dihuni pula berbagai kelompok pendatang, termasuk Toba Batak.
Dulu seorang Aceh masuk ke Tanah Batak dan dipercaya menjadi panglima. Beberapa abad kemudian, orang Batak masuk ke wilayah Aceh, membuka lahan, membangun kampung, keluarga, dan masa depan. Sejarah keduanya bukan dua garis yang terus menjauh. Ia lebih mirip dua jalan kampung yang berkali-kali bersilang. Persilangan itu tidak selalu mulus. Iwabuchi juga mencatat persoalan penguasaan tanah, ketimpangan ekonomi, dan antagonisme keagamaan antara masyarakat Alas dan migran Toba Batak.
Ini penting agar sejarah tidak kita lukis seperti kartu pos: danau biru, langit cerah, semua tersenyum. Ada gesekan. Ada kompetisi. Ada luka. Tetapi hidup berdampingan bukan berarti tidak pernah berbeda; justru berarti mampu mengelola perbedaan tanpa mewariskan permusuhan. Lalu muncul ironi kecil. Di Tomok, Muhammad Said masih diceritakan dan patungnya masih diperlihatkan. Tetapi berapa banyak orang Aceh mengenalnya? Jangan-jangan orang Batak lebih tekun menjaga jejak seorang Aceh daripada orang Aceh sendiri. Kita sangat fasih mengenang Aceh ketika melawan orang lain. Padahal Aceh juga pernah besar ketika dipercaya orang lain. Kebesaran jenis kedua mungkin justru lebih kita perlukan hari ini.
Aceh masih membutuhkan pungo. Tetapi pungo harus berjalan di jalan yang benar. Bukan pungo menghabiskan anggaran, berebut jabatan, membuat kebijakan tanpa data, atau gaduh di media sosial sementara masalah nyata tetap duduk manis di tempatnya. Yang kita perlukan adalah pungo dalam gagasan: keberanian meninggalkan cara lama ketika cara lama berkali-kali menghasilkan masalah yang sama.
Muhammad Said memberi metafora sederhana. Ketika orang lain mengira kemenangan harus dicapai dengan memperbesar senjata, ia justru konon menyuruh orang meletakkan senjata panjang. Kadang masalah kita bukan kekurangan senjata. Kita terlalu lama memakai senjata yang salah. Karena itu, kisah Muhammad Said jangan berhenti sebagai cerita lucu di makam. Pungo harus turun dari legenda menjadi agenda.
Pertama, Aceh dan Sumatera Utara perlu menulis sejarah bersama: merekam tradisi lisan, menelusuri arsip, dan memilah fakta dari legenda. Jejak Muhammad Said di Tomok layak dirawat sebagai monumen toleransi dan simbol persatuan Aceh–Batak. Kita terlalu sering mencatat siapa yang pernah dilawan; sudah waktunya juga mengingat siapa yang pernah saling mempercayai.
Kedua, ubah kedekatan sejarah menjadi manfaat ekonomi yang saling menguntungkan. Banda Aceh–Singkil–Alas–Barus–Toba–Samosir dapat dijahit menjadi koridor budaya dan wisata lintas provinsi. Asal-usul Muhammad Said perlu ditelusuri; jika tanah kelahirannya di Aceh ditemukan, jejak itu bisa dihubungkan dengan Tomok sebagai wisata sejarah dua arah. Orang Batak datang ke Aceh menelusuri jejak Said, orang Aceh datang ke Samosir melihat bagaimana namanya dijaga. Jangan hanya jual danau dan pantai; jual juga cerita. Kisah Muhammad Said punya perang, agama, persahabatan, humor—bahkan sedikit ketelanjangan. Kurang apa lagi?
Ketiga, wariskan persaudaraan itu kepada generasi berikutnya. Anak Aceh perlu tahu bahwa seorang Aceh pernah dipercaya menjadi panglima Raja Batak; anak Batak perlu tahu bahwa hubungan dengan Aceh juga dibangun oleh kepercayaan, bukan hanya perang dan batas wilayah. Identitas yang hanya dibesarkan oleh cerita tentang siapa yang pernah dikalahkan akan terus membutuhkan musuh. Identitas yang dibangun dari kemampuan memberi manfaat kepada orang lain tidak membutuhkannya.
Di situlah Muhammad Said terasa sangat modern: Aceh tidak cukup hanya berani menjadi berbeda. Aceh harus berani berguna bagi yang berbeda.
Pada akhirnya, kisah Teungku Muhammad Said bukanlah cerita tentang lelaki telanjang. Ia adalah cerita tentang kepercayaan. Batak memberi ruang kepada Aceh. Aceh memberi perlindungan kepada Batak. Batak tanpa Aceh—dalam kisah itu—kehilangan seorang panglima. Aceh tanpa Batak kehilangan panggung untuk menjadi panglima. Yang pendek ternyata hanya “senjatanya”. Yang panjang justru persaudaraannya.
Berabad-abad kemudian, raja menjadi nama, pasukan menjadi debu, pedang berkarat. Tetapi masyarakat Tomok masih menunjuk sosok itu dan berkata: itu Muhammad Said, orang Aceh. Seorang Aceh datang sebagai orang luar, tetapi tinggal dalam ingatan masyarakat lain sebagai orang dalam.
Maka tersisa tiga pertanyaan. Jika berabad-abad lalu Raja Batak berani mempercayakan keselamatannya kepada seorang Aceh, mengapa hari ini kita begitu mudah mencurigai orang yang berbeda? Jika orang Batak menjaga jejak seorang Aceh di Tomok, berapa banyak jejak sejarah kita sendiri yang justru kita biarkan hilang di Aceh? Dan yang paling pungo: kalau Muhammad Said konon cukup dengan meletakkan “senjata panjang” untuk mengubah keadaan, mengapa Aceh—dengan anggaran besar, universitas, profesor, teknologi, birokrasi, dan segudang aturan—masih sering kalah menghadapi kemiskinan, lapangan kerja, pendidikan, dan persoalan yang itu-itu juga?
Kisah heroik Muhammad Said bukan tentang senjatanya, melainkan tentang keberanian mengganti cara. Masalah Aceh hari ini bukan kekurangan anggaran, aturan, atau lembaga. Kita terlalu lama membawa cara lama ke medan persoalan yang membutuhkan pikiran panjang. Sudah waktunya sedikit pungo—tetapi pungo di jalan yang benar.
*) PENULIS adalah Profesor Ekonomi Islam dan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh.
