Oleh: Winston Neil Rondo
Anggota DPRD Provinsi NTT.
Dalam hitungan detik bumi bergerak, rumah roboh, sekolah retak, fasilitas kesehatan rusak, mata pencaharian terganggu, dan ribuan keluarga kehilangan rasa aman.
Alam bekerja dalam hitungan detik, birokrasi sering bekerja dalam hitungan meja. Di situlah ironi pemulihan bencana dimulai.
Teguran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terhadap lambannya realisasi bantuan Presiden untuk penanganan gempa Flores karena itu patut diterima dengan serius.
Bantuan Rp200 miliar sudah tersedia bagi Pemerintah Provinsi NTT dan delapan kabupaten terdampak, sementara kebutuhan masyarakat belum selesai.
Baca juga: Penyerapan Dana BTT Rp200 Miliar Gempa Flores Lambat, Ini Faktor Penyebabnya
Kalau uang sudah tersedia dan rakyat masih membutuhkan pertolongan, pemerintah memang harus bergerak lebih cepat.
Tetapi jangan sampai teguran itu melahirkan penyakit baru: karena takut disebut lambat, pemerintah kemudian berlomba-lomba membelanjakan uang.
Bencana bukan perlombaan serapan anggaran. Tidak ada medali untuk pemerintah yang paling cepat menghabiskan uang. Yang harus diperlombakan adalah siapa yang paling cepat memulihkan kehidupan rakyat.
Kita memang menyukai angka: realisasi sekian persen, distribusi sekian persen, verifikasi sekian persen, serapan sekian persen. Semuanya tampak meyakinkan ketika masuk tabel dan dipresentasikan di ruang rapat.
Masalahnya, korban gempa tidak tinggal di dalam tabel Excel. Mereka tinggal di rumah yang retak, tempat pengungsian, sekolah yang terganggu, dan kampung-kampung yang sedang berusaha berdiri kembali.
Karena itu pertanyaan pemerintah dan pertanyaan rakyat sering berbeda. Di kantor kita bertanya, “Berapa persen anggaran sudah terserap?”
Di kampung orang bertanya, “Kapan kami bisa pulang?” Orang tua bertanya kapan anaknya bisa belajar dengan aman, pasien bertanya kapan fasilitas kesehatan kembali normal, petani dan pedagang kecil bertanya kapan mereka bisa bekerja lagi.
Bahkan sebuah pertanyaan sederhana, “Rumah saya masuk rusak ringan, sedang, atau berat?”, dapat menentukan masa depan sebuah keluarga. Di sinilah data bukan lagi sekadar urusan administrasi, melainkan soal keadilan.
Baca juga: Opini: Ketika Sesama Menderita, Masih Pantaskah Kita Berpesta?
Salah kategori berarti salah bantuan, salah nama berarti salah penerima, dan salah data di meja birokrasi dapat menjadi penderitaan panjang bagi rakyat kecil.
Gempa pertama datang dari alam dan kita tidak dapat menghentikannya. Tetapi setelah gempa, ada bencana kedua yang sebenarnya bisa kita cegah: kelambanan birokrasi.
Korban menunggu data, data menunggu verifikasi, verifikasi menunggu tim, tim menunggu administrasi, administrasi menunggu disposisi. Akhirnya semua orang menunggu semua orang.
Padahal rasa lapar tidak mengenal disposisi. Anak yang kehilangan ruang kelas tidak memahami nomenklatur anggaran. Keluarga yang tinggal di tempat tidak layak juga tidak dapat terus diminta bersabar karena berkas belum selesai.
Karena itu percepatan memang diperlukan, tetapi harus berdiri di atas tiga kaki: cepat, tepat, dan terbuka. Cepat tetapi salah sasaran adalah kegagalan; tepat tetapi datang terlambat juga kehilangan makna.
Sudah waktunya kita mengubah ukuran keberhasilan. Jangan hanya bertanya berapa miliar sudah dibelanjakan, tetapi tanyakan berapa keluarga sudah memperoleh hunian aman, berapa sekolah dan fasilitas kesehatan kembali berfungsi, berapa desa memperoleh air bersih, berapa petani, peternak, pedagang kecil dan UMKM kembali bekerja, serta bagaimana anak-anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dilindungi.
Pada akhirnya ukuran paling sederhana adalah: berapa keluarga yang sudah mampu berdiri kembali tanpa bergantung pada bantuan?
Sebab ada perbedaan besar antara uang pemerintah sudah keluar dan kehidupan masyarakat sudah pulih. Serapan adalah aktivitas pemerintah; pemulihan adalah perubahan keadaan rakyat.
Justru sekarang kita harus semakin waspada. Pada hari-hari pertama bencana, semua mata melihat Flores: pejabat, relawan, media, bantuan dan kamera berdatangan.
Ironisnya, justru ketika perhatian publik berkurang, uang pemulihan yang lebih besar mulai bergerak.
Rumah dibangun, sekolah dan fasilitas kesehatan diperbaiki, jalan, jembatan serta jaringan air bersih dikerjakan; tender berjalan dan kontrak ditandatangani.
Di sinilah pengawasan tidak boleh ikut pulang bersama kamera. Jangan sampai penderitaan rakyat berubah menjadi industri proyek pascabencana.
Karena itu setiap rupiah pemulihan harus mempunyai alamat yang jelas: untuk siapa, di desa mana, untuk pekerjaan apa, berapa nilainya, siapa yang mengerjakan, kapan selesai, dan apa hasilnya bagi masyarakat.
Transparansi bukan berarti menghambat percepatan. Justru keterbukaan membuat percepatan lebih dipercaya.
Saya mendorong pemerintah membangun Dashboard Pemulihan Flores yang terbuka bagi publik. Tidak perlu menjadi aplikasi mahal yang setelah diluncurkan malah ikut menjadi proyek.
Cukup satu sistem sederhana yang memungkinkan pemerintah, DPRD, media, gereja, LSM dan masyarakat melihat perkembangan korban, pengungsi, rumah, sekolah, kesehatan, air bersih, ekonomi, infrastruktur dan penggunaan anggaran.
Satu bencana seharusnya menghasilkan satu data, bukan satu bencana dengan banyak versi kebenaran. Data itu juga harus menyediakan ruang koreksi.
Jika warga merasa rumahnya salah dikategorikan atau namanya tidak tercatat, harus tersedia mekanisme keberatan dan verifikasi ulang.
Sebab keterbukaan bukan hanya memperlihatkan angka kepada rakyat, tetapi juga memberi rakyat hak mengatakan bahwa angka pemerintah mungkin keliru.
Ada satu prinsip yang tidak boleh hilang ketika Flores memasuki masa pemulihan: jangan sekadar membangun kembali apa yang rusak, tetapi bangunlah kembali dengan lebih aman dan lebih baik.
Kalau sekolah roboh karena konstruksinya lemah, jangan bangun kelemahan yang sama. Kalau rumah tidak tahan gempa, jangan membangun rumah baru dengan kerentanan yang sama.
Yang roboh memang harus kita bangun kembali. Tetapi yang rapuh jangan kita bangun kembali dengan cara yang sama.
Pemulihan bukan mengembalikan Flores seperti sebelum gempa, melainkan membuat Flores lebih aman menghadapi gempa berikutnya.
Dalam beberapa bulan ke depan, DPRD dan masyarakat harus terus bertanya: apakah data korban dan rumah rusak sudah tuntas dan akurat? Apakah warga bisa meminta verifikasi ulang? Berapa keluarga masih membutuhkan hunian?
Berapa sekolah dan fasilitas kesehatan belum berfungsi normal? Bagaimana perlindungan kelompok rentan? Bagaimana petani, peternak, nelayan, pedagang kecil dan UMKM mendapatkan kembali mata pencaharian mereka?
Dan terhadap setiap rupiah yang dibelanjakan, kita perlu menanyakan dua hal sederhana: siapa yang menerima manfaat dan apa yang berubah setelah uang itu digunakan?
Dua pertanyaan itu jauh lebih bermakna daripada sekadar mengejar persentase serapan.
Gempa Flores memberi kita pilihan: memperlakukannya sekadar sebagai proyek besar memperbaiki apa yang rusak, atau menjadikannya momentum memperbaiki cara kita membangun Flores. Saya memilih yang kedua.
Pemulihan harus menghasilkan rumah yang lebih aman, sekolah yang lebih tangguh, fasilitas kesehatan yang lebih siap, ekonomi keluarga yang kembali hidup, data yang lebih baik, serta pemerintahan yang lebih siap menghadapi bencana berikutnya.
Karena itu saya mendukung teguran Mendagri agar pemerintah bergerak lebih cepat.
Tetapi saya juga mengingatkan: jangan karena dikejar serapan, kita kehilangan tujuan pemulihan. Suatu hari seluruh kuitansi mungkin sudah lengkap, kontrak selesai, laporan pertanggungjawaban ditandatangani, bahkan anggaran terserap 100 persen.
Namun masih ada satu pertanyaan yang tidak dapat dijawab laporan keuangan:
Apakah uangnya yang sudah habis, atau penderitaan rakyat yang sudah berakhir?
Sebab keduanya tidak selalu selesai pada hari yang sama.
Gempa memang tak menunggu disposisi. Maka pemulihan pun jangan membuat rakyat terlalu lama menunggu.
Flores tidak cukup hanya pulih. Flores harus bangkit lebih aman, lebih adil, dan lebih tangguh. (*)
