TRIBUNSORONG.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pemutakhiran data penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).

Sebanyak 1.653 satuan pendidikan di seluruh Indonesia telah dicoret dari daftar penerima manfaat MBG.

Baca juga: Warga Ayamaru Dukung Percepatan Program MBG di Maybrat, Dorong Serap Pangan Lokal

Kepala BGN, Sudaryono mengatakan, mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan itu adalah sekolah swasta bertaraf internasional hingga sekolah yang memiliki kemampuan finansial secara mandiri tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana bos,” kata Sudaryono, dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Sudaryono mengatakan, pemutakhiran sasaran tersebut dilakukan BGN melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama untuk memperoleh data satuan pendidikan secara lebih menyeluruh.

Baca juga: Program MBG Sasar 1.107 Warga SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong

Menurut dia, pendataan tersebut mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia yang terdiri atas sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Sementara itu, masih ada sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya masih belum menerima program MBG dan akan menjadi bagian dari tahapan perluasan layanan.

“Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG,” ujar dia.

Baca juga: Kasus Keracunan Program MBG di Jayapura, BGN Sebut Pola Kesalahan Mirip Insiden di Semarang

Menurut dia, pemutakhiran data penerima manfaat MBG ini dilakukan untuk memastikan perluasan MBG dilakukan secara terukur.

Dia berharap, layanan tidak hanya memperhatikan jumlah satuan pendidikan yang harus dilayani, tetapi juga mempertimbangkan prioritas dan kondisi masing-masing wilayah.

Sudaryono mengaku, BGN menerima banyak permohonan dari satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan MBG.

Sudaryono memastikan setiap permohonan tersebut akan ditindaklanjuti.

Baca juga: Korban Keracunan Massal Program MBG di Depapre Jayapura Bertambah jadi 527 Orang

BGN akan melakukan proses investigasi dan pemetaan sebelum layanan diberikan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

“Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” kata dia. (*)