TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Kaukus Ketokohan Jawa Barat (KKJB) menggelar diskusi bertajuk “Masa Depan Hutan Indonesia: Memelihara Ekosistem untuk Keberlangsungan Hidup Anak Bangsa” di Bale Alit Alam Santosa Bu Ekowisata dan Budaya, Pasir Impun, Cikadut, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Kamis (10/9/2026).

Diskusi berlangsung seru dan dinamis dengan menghadirkan Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM., IPU, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) periode 2015-2024 yang kini menjadi Penasihat Utama Menteri Kehutanan sejak 2024.

Sejumlah tokoh kehutanan dan lingkungan Jawa Barat turut hadir, di antaranya Haidir, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat, Komarudin, Wakadivre Perhutani Jabar-Banten, Dadang Hendaris dan Iman Sandjojo dari Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ), serta Nace Permana, Presiden Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Acara tersebut dimoderatori Ketua KKJB, Eka Santosa.

Eka mengatakan, diskusi secara khusus membedah persoalan kehutanan Indonesia secara mendasar.

Mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tata guna lahan, hingga berbagai klaim pemanfaatan dan kepemilikan kawasan hutan negara yang dinilai masih tumpang tindih.

“Bersyukur kegiatan diskusi ini dapat membedah masa depan hutan kita yang dirundung berbagai persoalan secara mendasar. Terakhir, persoalan karhutla dan tata guna lahan, termasuk klaim pemanfaatan, bahkan kepemilikan oleh berbagai pihak yang tumpang tindih tanpa kepastian hukum,” ujar Eka.

Menurut Eka, proses tanya jawab dalam diskusi berlangsung alot dan cukup sengit.

Meski demikian, seluruh perdebatan tetap berlangsung dalam suasana terkendali dan konstruktif.

Sementara itu, Bambang Hendroyono mengaku terkesan dengan jalannya diskusi.

Menurutnya, forum yang digelar KKJB tidak sekadar menjadi tempat menyampaikan keluhan, tetapi juga menghadirkan argumen yang berbasis teori dan pengalaman lapangan.

Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade menangani persoalan kehutanan serta penguasaan terhadap berbagai regulasi di bidang kehutanan, Bambang menilai berbagai masukan peserta penting untuk perbaikan tata kelola hutan Indonesia ke depan.

“Sungguh, mungkin sesuai dengan nama komunitas ini yang mengusung ketokohan Jawa Barat. Insya Allah, semua masukan, terutama mengenai berbagai solusi persoalan manusia dan lingkungan, khususnya menyangkut hutan, akan saya sampaikan langsung sesegera mungkin secara pribadi kepada Pak Menteri Kehutanan,” kata Bambang.

Dinilai Mampu Jawab Kritik Tajam
Sekretaris KKJB, Ujang Fahpulwaton, mengapresiasi kehadiran Bambang Hendroyono dalam forum tersebut.

Menurut Ujang, Bambang mampu menjawab berbagai pertanyaan, masukan, saran, hingga kritik tajam yang disampaikan peserta.

“Beliau dengan sabar dan telaten, serta penuh simpatik, meladeni berbagai uneg-uneg, saran maupun kritik keras yang semuanya berbasis pengalaman nyata di lapangan,” ujar Ujang.

Ia menyebut diskusi tersebut menjadi ruang bertemunya pengalaman birokrasi, pengalaman lapangan, aspirasi masyarakat, serta kegelisahan para tokoh dan rimbawan terhadap masa depan hutan Indonesia.

Persoalan yang dibahas pun tidak berhenti pada isu lingkungan semata.

Diskusi turut menyinggung penjarahan, penyerobotan lahan, kepastian hukum dan aparat penegak hukum, tata kelola negara, kepentingan masyarakat, hingga keberlanjutan lingkungan hidup.

KKJB: Hutan Jangan Jadi Komoditas Politik
Dari sarasehan tersebut, sejumlah gagasan kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi KKJB.

Ujang menegaskan, persoalan kehutanan ke depan harus ditempatkan sebagai kepentingan publik dan lingkungan, bukan dijadikan komoditas politik.

“Ke depan, persoalan hutan di Indonesia hendaknya dihindarkan dari kepentingan sebagai komoditas politik. Penegakan hukum di kawasan kehutanan harus dilakukan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Dalam kesimpulan sarasehan KKJB bertajuk “Masa Depan Hutan Indonesia”, terdapat lima poin rekomendasi utama.

Pertama, hutan diharapkan tidak dijadikan objek reforma agraria dan dieksploitasi untuk kepentingan politik praktis.

Kedua, KKJB mendorong revisi Undang-Undang tentang Kehutanan, terutama berkaitan dengan kewenangan pengelolaan hutan dalam kaitannya dengan otonomi daerah.

Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan kepentingan kementerian lain, terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ketiga, KKJB mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dan mengembalikan pengelolaan hutan Jawa kepada Perum Perhutani.

Keempat, diperlukan penguatan terhadap institusi yang diberi tugas mengelola hutan.

KKJB juga menilai kawasan hutan negara harus ditangani aparat yang memiliki latar belakang dan keahlian di bidang kehutanan.

Usulkan Bambang Hendroyono Jadi Menteri Kehutanan
Rekomendasi kelima menjadi salah satu poin yang paling menarik perhatian.

KKJB mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan Bambang Hendroyono untuk diberi tanggung jawab sebagai Menteri Kehutanan.

Usulan tersebut didasarkan pada kecakapan, kemampuan, serta pengalaman panjang Bambang di bidang kehutanan.

“Hal tersebut mengingat kecakapan, kemampuan serta pengalaman kerjanya di bidang kehutanan,” demikian salah satu poin kesimpulan sarasehan KKJB.

Bagi KKJB, masa depan hutan Indonesia tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan kawasan hijau dan pepohonan.

Lebih jauh, persoalan tersebut menyangkut kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, kepentingan masyarakat, penegakan hukum, serta keberlanjutan ekosistem untuk generasi mendatang.

Diskusi KKJB tersebut diharapkan menjadi salah satu masukan bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan kehutanan Indonesia ke depan.(*)