SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Ratusan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menggeruduk Kantor Gubernur Aceh, Kamis (10/9/2026), mendesak pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi di Aceh. Mahasiswa menilai proses pemulihan masih berjalan lamban, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, serta pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak. Mereka juga menyoroti persoalan infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Ammar Malik Nabil, mengatakan mahasiswa membawa kajian strategis yang menempatkan tiga sektor sebagai prioritas pemulihan, yakni infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, serta ekonomi. Menurut dia, ketiga sektor tersebut saling berkaitan. Infrastruktur yang kembali berfungsi akan menopang pemulihan aktivitas ekonomi sekaligus memastikan masyarakat kembali mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.
Namun, berdasarkan pantauan mahasiswa di lapangan, proses rehab-rekon masih belum optimal. “Kalau saya melihat secara mata telanjang di lapangan, sebenarnya masih banyak yang tertahan dan belum optimal. Bisa dikatakan masih mandek,” kata Ammar.
Ia mencontohkan masyarakat di sejumlah desa terdampak yang masih kesulitan mengembalikan aktivitas pertanian dan perkebunan. Sawah yang tertimbun lumpur serta perkebunan yang terdampak longsor membuat masyarakat belum dapat kembali menjalankan aktivitas seperti sebelum bencana.
Mahasiswa juga menilai persoalan anggaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi lambannya proses pemulihan. Karena itu, mereka mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh memastikan ketersediaan anggaran, peralatan, serta kebutuhan lain agar program rehab-rekon segera dapat dieksekusi. Menurut Ammar, pemulihan juga tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara). Pemerintah harus memastikan pemulihan berjalan hingga tingkat masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Atas dasar itu, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Aceh. Selain mempercepat pemulihan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, mereka meminta pemerintah membuka rincian anggaran rehab-rekon. Mahasiswa juga mendesak pembangunan infrastruktur dengan prinsip ketahanan bencana, melibatkan masyarakat dan mahasiswa dalam pengawasan progres rehab-rekon, serta mengaudit perizinan industri ekstraktif di kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) Aceh.
Ammar menegaskan aksi tersebut bukan untuk kepentingan politik, melainkan mendorong pemerintah menghadirkan solusi yang dapat diterapkan langsung bagi masyarakat terdampak. “Kami datang ke sini untuk memberikan desakan agar segala solusi itu aplikatif,” pungkas Ammar
Akui Belum Maksimal
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik ST MSi, yang menemui massa mengakui proses rehab-rekon di Aceh memang belum berjalan maksimal. “Tuntutannya mungkin wajar. Kita mengerti, karena kita sadari memang kondisi saat ini rehab-rekon di Aceh belum maksimal,” kata Taufik.
Meski demikian, Taufik menyebut tidak ada kendala berarti yang menghentikan proses tersebut. Menurutnya, sejumlah tahapan masih harus dijalankan, termasuk penyediaan dan penataan anggaran. Ia memastikan proses rehab-rekon mulai bergerak. Penganggaran juga disebut mulai tertata, sementara pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak telah berjalan di sejumlah daerah.
“Untuk pembangunan rumah juga kita dapat informasi sudah mulai bergerak dan ada beberapa yang sudah selesai dibuat, seperti di Tamiang dan Aceh Utara. Ini akan terus berjalan,” ujarnya.
Pemerintah Aceh, kata Taufik, akan terus mengawal penanganan pascabencana agar masyarakat dapat segera kembali ke rumah, bersekolah, dan memperoleh layanan kesehatan secara normal. Selain pemulihan, pemerintah juga mulai memperkuat mitigasi bencana di tengah kondisi cuaca yang belakangan kurang bersahabat. Sosialisasi akan dilakukan kepada pemerintah kabupaten/kota hingga masyarakat.
Terbuka Dikritik
Taufik memastikan Pemerintah Aceh tidak menutup diri terhadap kritik dan masukan mahasiswa maupun masyarakat dalam mengawal proses pemulihan. Ia mengatakan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri sehingga komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk mahasiswa dan pemerintah kabupaten/kota, akan terus dibangun.
“Kami sadar bukan super power. Kami buka komunikasi dengan semua pihak,” katanya.
Menurut Taufik, Pemerintah Aceh sebelumnya telah menggelar pertemuan dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mengevaluasi penanganan pascabencana. Komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga akan diperkuat untuk menindaklanjuti persoalan di lapangan. Pemerintah juga telah membuka posko sebagai pusat informasi perkembangan penanganan pascabencana bagi masyarakat.
Taufik berharap aksi mahasiswa tidak menjadi akhir komunikasi antara pemerintah dan kampus. Kritik dan pengawasan, menurutnya, tetap diperlukan agar proses pemulihan Aceh dapat berjalan lebih cepat dan menyentuh seluruh kebutuhan masyarakat terdampak.(iw)
