TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo telah mengusulkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pembahasannya dilakukan melalui Rapat Paripurna (Rapur) pada Jumat (11/09/2026).

Berdasarkan paparan Bupati Kulon Progo Agung Setyawan dalam Rapur, Pendapatan Daerah dalam APBD 2027 diproyeksikan sebesar Rp 1,197 triliun. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 424,352 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp 743,203 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 29,597 miliar.

"Belanja Daerah sebesar Rp 1,253 triliun terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 1,108 triliun, Belanja Modal sebesar Rp 50,789 miliar, Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 6,29 miliar, dan Belanja Transfer sebesar Rp 88,282 miliar," kata Agung.

APBD 2027 tercatat mengalami defisit sebesar Rp 56,708 miliar. Defisit ditutup dengan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun sebelumnya sebesar Rp 58,061 miliar, di mana Rp 1,35 miliar digunakan untuk Penyertaan Modal.

Rancangan APBD 2027 dibuat dengan perkiraan adanya penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat seperti tahun sebelumnya. Agung mengatakan penurunan berdampak pada pelaksanaan program di daerah.

Adapun di 2026 ini, TKD dari pusat yang diterima oleh Pemkab Kulon Progo juga turun lebih dari Rp 100 miliar. Dari yang awalnya lebih dari Rp 1,1 triliun, turun menjadi sekitar Rp 998 miliar lebih.

"Kami berupaya mengambil celah dari APBN atau anggaran dari pusat yang bisa dibawa untuk mendukung program di daerah," ujarnya.

Agung menyampaikan sejumlah program prioritas di 2027 nanti. Seperti kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga infrastruktur, di mana salah satu fokusnya adalah perbaikan pada ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan.

Ia mengatakan pekerjaan akan banyak difokuskan pada pemeliharaan jalan. Adapun pembangunan jalan baru akan disesuaikan dengan kebutuhan, serta diupayakan secara merata.

"Kami berupaya agar perbaikan jalan dari rusak berat menjadi rusak sedang dan ringan, harapannya bisa dipahami dengan terbatasnya anggaran," jelas Agung.

Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin turut memahami masalah penurunan TKD yang diperkirakan bisa mencapai lebih dari Rp 100 miliar. Ia mengatakan kondisi ini juga dirasakan oleh pemerintah daerah lainnya.

Namun ia berharap kondisi itu justru menjadi pemicu Pemkab Kulon Progo agar lebih inovatif dalam upaya meningkatkan PAD. Seperti menekan potensi terjadinya kebocoran pada PAD agar pemasukannya bisa optimal.

"Pemkab Kulon Progo harus berupaya untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah," kata Aris. (alx)