Erick Thohir Soroti Birokrasi Olahraga: Prestasi Tak Akan Maju Jika Aturan Saling Mengikat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menilai pengembangan olahraga Indonesia masih menghadapi persoalan di luar lapangan.

Salah satunya adalah aturan dan birokrasi yang dinilai terlalu rumit ketika pemerintah ingin mendorong prestasi atlet, industri olahraga, hingga sport tourism.

Erick menyampaikan hal tersebut saat membuka Indonesia Sports Summit (ISS) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Menurut Erick, membangun ekosistem olahraga tidak cukup hanya dengan meningkatkan prestasi atlet.

Pemerintah juga perlu membereskan aturan yang menghambat penyelenggaraan kompetisi, pembinaan atlet, hingga keterlibatan sektor swasta.

“Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, dan sport industry, tetapi banyak peraturan yang masih saling mengikat, tentu tidak mungkin,” ujar Erick.

Satu Event Bisa Berhadapan dengan Banyak Aturan

Erick mencontohkan penyelenggaraan event olahraga yang sebelumnya membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Menurut dia, pembagian kewenangan kini mulai diperjelas, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan sektor pariwisata.

Namun, persoalan tidak berhenti pada pembagian kewenangan. Penyelenggara juga harus berhadapan dengan sistem perizinan dan registrasi melalui Online Single Submission (OSS).

“Karena itu harus diregister di dalam sistem yang namanya OSS. Itu perlu sinkronisasi enam bulan. Dan insyaallah sekarang sudah siap. Itu baru satu kompleksitas,” kata Erick.

Lamanya proses sinkronisasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan olahraga tidak selalu berada di arena pertandingan. Sebuah event bisa berhadapan dengan urusan perizinan, koordinasi antarinstansi, penggunaan fasilitas, hingga aspek pariwisata dan ekonomi.

Bagi Erick, persoalan seperti itu harus dipangkas jika Indonesia ingin menjadikan olahraga sebagai sektor yang lebih besar.

“Kalau kita setiap tahun mengurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini?” ujarnya.

Pembinaan Atlet Tak Bisa Dikerjakan Satu Kementerian

Erick juga menyinggung pembagian peran dalam pembinaan atlet. Menurut dia, Kemenpora tidak bisa mengambil seluruh tanggung jawab pembinaan karena atlet juga berkaitan erat dengan pendidikan.

Ia menjelaskan Kemenpora berfokus pada atlet sekolah dan atlet unggulan yang dipersiapkan menuju ajang multi-event. Sementara kejuaraan single event menjadi ranah federasi atau cabang olahraga masing-masing.

“Single event itu domainnya cabang olahraga. Kemenpora membantu kepada cabang olahraga untuk tim nasionalnya. Tim nasionalnya yang masuk ke mana? Menuju multi-event,” kata Erick.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika atlet masih berada dalam usia sekolah. Pendidikan atlet membutuhkan koordinasi dengan kementerian yang menangani pendidikan dasar dan menengah.

“Kalau bicara atlet, kita itu dalam tanda kutip super atlet yang diharapkan. Yang sekolah-sekolah itu tumpunya siapa? Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Tetapi program student athlete-nya, kita harus sinergi,” ujarnya.

Dukungan pendidikan bagi atlet juga mulai diarahkan melalui beasiswa. Erick menyebut Kementerian Pendidikan Tinggi telah menyiapkan 100 beasiswa untuk tahun depan, dengan proses penilaian dan registrasi yang dijadwalkan mulai November.

Olahraga Tak Hanya Soal Medali

ISS 2026 juga menjadi tempat pemerintah memperkenalkan Sport in Indonesia, sebuah kalender yang memuat berbagai kegiatan olahraga di Indonesia.

Namun, gagasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jadwal pertandingan. Erick ingin event olahraga sekaligus menjadi pintu untuk memperkenalkan fasilitas olahraga, destinasi wisata, dan kekayaan budaya Indonesia.

Ia mencontohkan pencak silat dan karapan sapi sebagai bagian dari olahraga sekaligus identitas Indonesia yang bisa diperkenalkan ke dunia.

Di titik ini, pemerintah mencoba memperluas cara melihat olahraga. Pertandingan tidak hanya menghasilkan skor dan medali, tetapi juga bisa menggerakkan pariwisata, bisnis, pekerjaan, serta aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan event.

Tantangan Besarnya Ada di Eksekusi

Gagasan menjadikan olahraga sebagai bagian dari ekonomi dan diplomasi tentu bukan hal baru. Tantangannya adalah memastikan gagasan tersebut tidak berhenti pada forum dan kalender kegiatan.

Penyederhanaan perizinan, pembagian kewenangan, pembinaan atlet usia sekolah, dukungan pendidikan, serta kepastian penyelenggaraan kompetisi menjadi pekerjaan yang harus berjalan bersamaan.

Erick menilai olahraga harus mulai dilihat sebagai investasi, bukan semata-mata pos pengeluaran pemerintah.

“Olahraga ini adalah investasi, bukan selama ini setelah tahun 1962 sampai sekarang terus terjadi pemerosotan, bahwa olahraga itu biaya, biaya, biaya,” katanya.

ISS 2026 sendiri berlangsung pada 11-13 September 2026 di JICC, Jakarta. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, federasi, pelaku industri, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan olahraga untuk membahas posisi olahraga dari sisi prestasi, ekonomi, pariwisata, investasi, hingga diplomasi.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan gagasan tersebut bukan hanya seberapa banyak forum yang digelar atau event yang masuk kalender.

Yang lebih menentukan adalah apakah atlet mendapat jalur pembinaan yang jelas, kompetisi bisa digelar tanpa birokrasi berbelit, dan industri olahraga benar-benar punya ruang untuk tumbuh.