TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Anggota DPRD Kalimantan Barat, Suriansyah, meminta perusahaan kelapa sawit mengantisipasi gangguan angkutan crude palm oil (CPO) akibat kondisi air surut di sepanjang Sungai Kapuas pada musim kemarau.
Menurut Suriansyah, kondisi tersebut dapat menghambat pengangkutan CPO dari sejumlah kabupaten yang selama ini mengandalkan jalur sungai menuju pelabuhan.
Namun, persoalan tersebut semestinya sudah dapat diperkirakan sejak awal, terutama ketika perusahaan merencanakan pembangunan pabrik CPO.
"Gangguan akibat air surut di sepanjang Sungai Kapuas seharusnya sudah dapat diantisipasi sejak perencanaan pembangunan pabrik CPO. Perusahaan juga harus menyiapkan alternatif angkutan darat apabila transportasi sungai mengalami kendala,” kata Suriansyah kepada tribunpontianak.co.id, Jumat 11 September 2026.
Ia mengatakan, kondisi angkutan CPO dari sejumlah kabupaten yang menggunakan jalur darat hingga kini relatif masih normal.
Karena itu, perusahaan yang mengalami kendala akibat surutnya Sungai Kapuas diharapkan tidak serta-merta mengurangi pembelian tandan buah segar (TBS) dari masyarakat.
Suriansyah menilai, pembelian TBS masyarakat harus tetap berjalan sehingga hasil produksi petani dapat terserap dengan harga sesuai ketetapan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
“Jangan sampai persoalan transportasi CPO kemudian berdampak kepada petani. Pembelian TBS jangan dikurangi hanya karena perusahaan menghadapi kendala pengangkutan. Harus ada solusi dan alternatif transportasi yang disiapkan perusahaan,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak mampu mengantisipasi persoalan transportasi tersebut.
Baca juga: Polda Kalbar Gelar Bakti Sosial di Kubu Raya, Warga Dapat Air Bersih, Obat dan Masker Gratis
Jika hambatan pengangkutan terjadi secara berulang akibat kondisi sungai, perusahaan dinilai harus memiliki skema alternatif, salah satunya dengan menyiapkan armada angkutan darat untuk membawa CPO menuju pelabuhan.
“Volume dan harga CPO di pasar dunia tidak serta-merta berkurang hanya karena air sungai surut. Karena itu, perusahaan harus mampu menyiapkan langkah antisipasi agar kegiatan produksi dan pembelian TBS masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.
Suriansyah juga menilai kesiapan infrastruktur pelabuhan, khususnya Pelabuhan Kijing, semestinya tidak menjadi persoalan dalam mendukung aktivitas pengiriman CPO dari Kalimantan Barat.
Ia berharap perusahaan dapat mempertimbangkan secara bijak apabila terdapat rencana pengurangan pembelian TBS dari masyarakat.
“Petani sawit mandiri sangat bergantung pada hasil penjualan TBS untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, jangan sampai kendala yang sebenarnya bisa diantisipasi perusahaan justru dibebankan kepada masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan rantai distribusi dan tata niaga sawit tetap berjalan, terutama pada musim kemarau ketika kondisi sungai berpotensi mengganggu transportasi.
“Perusahaan harus mencari solusi, bukan mengurangi pembelian TBS masyarakat. Pemerintah juga harus hadir untuk memastikan petani tetap mendapatkan haknya dan hasil produksi mereka dapat dibeli sesuai harga yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
Ir. H. Suriansyah, M.M.A. merupakan politikus Partai Gerindra yang menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Ia merupakan legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalbar IV, yang meliputi Kabupaten Sambas.
Pada Pemilu 2024, Suriansyah kembali terpilih sebagai anggota DPRD Kalbar periode 2024–2029 dari Partai Gerindra dengan perolehan 19.424 suara.
Suriansyah bukan nama baru di lingkungan DPRD Kalbar. Sebelumnya, ia juga tercatat sebagai anggota DPRD Kalbar periode 2019–2024 dari Partai Gerindra untuk Dapil Kalbar IV.
Data Puskapol FISIP UI mencatat dirinya dengan gelar Ir. H. Suriansyah, M.M.A. dan perolehan 13.119 suara pada Pemilu 2019.
Dalam struktur DPRD Kalbar periode sebelumnya, Suriansyah pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua DPRD Kalbar. Data Kementerian Dalam Negeri mencatat posisi tersebut pada periode 2019–2024.
Di bidang alat kelengkapan dewan, Suriansyah juga aktif dalam Komisi V DPRD Kalbar yang antara lain menangani bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kepemudaan, olahraga, serta sejumlah urusan kesejahteraan masyarakat.
Pada Mei 2024, misalnya, ia memimpin monitoring Komisi V DPRD Kalbar ke SMK S.M. Tsjafioeddin Singkawang untuk melihat langsung kondisi sekolah dan kebutuhan pendidikan di daerah.
Data singkat
Nama : Ir. H. Suriansyah, M.M.A.
Jabatan : Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Periode : 2024–2029
Partai : Gerindra
Dapil : Kalbar IV
Wilayah Dapil : Kabupaten Sambas
Perolehan suara Pemilu 2024 : 19.424 suara
Pengalaman : Anggota DPRD Kalbar periode 2019–2024
Jabatan sebelumnya : Wakil Ketua DPRD Kalbar
Komisi : Pernah aktif di Komisi V DPRD Kalbar. (*)
