TRIBUNPEKANBARU.COM PEKANBARU - Kenaikan harga barang bukan tunggal karena masalah lokal, melainkan akibat tekanan global. Saat Dolar menguat dan Rupiah mengalami tekanan, barang-barang impor termasuk pangan, energi, hingga bahan baku untuk industri ikut mengalami kenaikan.

Di luar negeri harga sudah naik, ditambah lagi nilai Rupiah yang makin melemah. Akhirnya, dalam mata uang Rupiah, harga pangan, energi, dan bahan baku industri melonjak tinggi, sehingga kenaikan ini sulit untuk kita tolak.

Kondisi inilah yang dikenal sebagai cost push inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi dari sisi impor. Dampaknya tidak berhenti di tingkat produsen saja, tetapi merembet sampai ke konsumen akhir, seperti pada bahan pangan.

Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa rantai distribusi kita ini termasuk yang paling panjang. Jarak dari importir maupun produsen ke masyarakat itu sangat jauh, sehingga biaya yang tercipta di sepanjang jalur distribusi menjadi tinggi.

Kalau kita lihat produsen dalam negeri seperti petani, belum tentu pendapatannya naik saat harga di tingkat konsumen melambung. Bisa jadi kenaikan harga yang tinggi itu justru mengendap di rantai distribusinya.

Akibatnya, di tingkat produsen harga ditawar rendah, tetapi di tingkat konsumen harganya sudah terlanjur mahal. Hal ini terjadi karena para pemain distribusi mengambil margin keuntungan yang cukup tinggi di sepanjang jalur tersebut.

Selisih antara harga di tingkat petani dengan harga di masyarakat menjadi terlalu lebar. Pandangan masyarakat umum sering menganggap petani yang menaikkan harga, padahal masalah utamanya ada pada proses distribusi yang bertingkat-tingkat.

Rantai pasok kita melibatkan banyak pihak, mulai dari tengkulak atau pengumpul, yang kemudian masuk ke sektor transportasi. Apalagi saat ini kita tahu BBM jenis solar antreannya panjang, dan itu tentu menjadi beban tambahan bagi para pengangkut barang.

Selain transportasi, biaya penyimpanan atau pergudangan juga berpengaruh. Kebutuhan akan gudang makin tinggi, sementara harga sewa gudang juga makin mahal, sehingga menumpuk beban biaya sebelum sampai ke pedagang eceran.

Di sinilah peran pemerintah harus masuk untuk memastikan distribusi berjalan lebih efisien dan transparan. Pemerintah harus mengawasi agar tidak ada margin keuntungan yang tidak wajar di sepanjang jalur pasok tersebut.

Bukan berarti kita harus menutup ritel modern atau mematikan usaha yang ada, melainkan membuat sistemnya lebih efisien dan transparan. Pemerintah harus bisa mengecek berapa margin keuntungan serta arus kas dari para pengolah pangan di lapangan.

Pemerintah punya tanggung jawab besar untuk menjaga daya beli atau purchasing power masyarakat. Namun, instrumen kebijakan yang dipakai sering kali langsung menyasar masyarakat luar, bukan memperbaiki rantai distribusi yang terpotong dan panjang tadi.

Akhirnya yang muncul hanya operasi pasar atau pelepasan cadangan pangan dari depo logistik. Sementara itu, peran Bulog sekarang makin lama makin mengecil, padahal harusnya diperkuat untuk fungsi penyimpanan dan pendistribusian stok.

Pengawasan distribusi juga perlu penguatan, baik dari tingkat nasional hingga provinsi dan kabupaten. Penyidik perdagangan di daerah harus diberi wewenang lebih agar tidak hanya bisa mengawasi, tetapi juga memberikan rekomendasi penindakan yang tegas.

Mengenai bantuan sosial, penyalurannya harus lebih tepat sasaran bagi masyarakat di desil satu sampai desil empat. Kelompok yang memang layak mendapatkan bansos harus segera menerimanya agar tidak timbul gejolak saat harga-harga melonjak.

Pemerintah daerah juga harus aktif berpartisipasi, bukan hanya membagikan bansos tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan. BUMD pangan seperti Riau Pangan perlu diperkuat anggarannya agar memiliki modal yang cukup untuk menjadi penyangga stok bahan pokok.

Data makro dan angka statistik sering kali membuat pemerintah berpuas diri dengan pertumbuhan ekonomi yang terlihat bagus. Padahal masyarakat di tingkat bawah tidak butuh angka pertumbuhan, melainkan kepastian sanggup membeli barang kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah perlu langsung merespon keluhan masyarakat di pasar-pasar tradisional, bukan sekadar memamerkan angka pertumbuhan. Jika harga beras, cabai, telur, dan minyak goreng naik, harus ada tindakan cepat di lapangan agar pasokan tetap terjaga.

Terakhir, pemerintah harus memperhatikan kenaikan upah pekerja agar seimbang dengan kenaikan biaya hidup. Jangan sampai gaji naik sedikit tetapi beban hidup melompat lebih tinggi, yang pada akhirnya membuat pendapatan riil masyarakat justru makin menurun. (Tribunpekanbaru.com/Alexander)