SURYA.CO.ID, MADIUN - BPBD Kabupaten Madiun bergerak cepat memetakan kawasan rawan kekeringan seiring ancaman fenomena Gorila El Nino yang memicu kemarau panjang.
Sebanyak 72 titik potensi krisis air bersih yang tersebar di 15 kecamatan kini masuk dalam radar pengawasan ketat petugas.
Langkah mitigasi dini itu diambil guna memastikan pemukiman warga tetap mendapatkan pasokan air saat puncak kemarau melanda.
Baca juga: Volume Air Waduk Dawuhan Madiun Kritis, Diprediksi Hanya Bertahan 15 Hari
Meskipun cuaca panas telah melanda, hingga saat ini pihak BPBD belum menerima permintaan pengiriman air bersih dari warga.
"Kalau kekeringan, untuk permintaan air bersih sampai saat ini alhamdulillah belum ada," kata Sekretaris BPBD Kabupaten Madiun, Ageng Kurnia Wijayanto.
"Artinya mungkin masyarakat warga masih bisa tercukupi untuk kebutuhan air bersih," lanjutnya.
Meski demikian, pihak BPBD terus menjalin koordinasi intensif bersama PDAM untuk memantau ketersediaan air bersih di daerah rawan.
Beberapa kawasan seperti Kecamatan Gemarang dan Kecamatan Madiun mendapat porsi perhatian ekstra dari petugas.
"Sejauh ini yang mungkin berkaca dari tahun-tahun kemarin, beberapa wilayah seperti Gemarang atau Kecamatan Madiun itu biasanya ada beberapa kendala untuk kebutuhan air," terangnya.
"Tapi alhamdulillah sampai per hari ini kita telepon-teleponan, alhamdulillah mungkin masih tercukupi," ungkapnya.
Baca juga: DPRD Jatim Desak Pemprov Lakukan Mitigasi Dini, Bencana Kekeringan Sudah Meluas
Fenomena Gorila El Nino diprediksi bakal menyedut ketersediaan air tanah secara signifikan.
Guna mengatasi kendala geografis seperti di Gemarang, Kare, dan Saradan, petugas menyiapkan strategi armada kecil.
Penggunaan kendaraan operasional berukuran lebih simpel dinilai memudahkan petugas menerobos jalan sempit dan meliuk.
"Kalau wilayahnya sepertinya agak sulit, mungkin Damkar pakai kendaraan yang agak kecil, kalau kami kan Isuzu pakai L300, jadi dengan armada yang mungkin lebih kecil, lebih simpel," urai Ageng.
Langkah fleksibel itu disiapkan untuk mempercepat penanganan kekeringan maupun ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Pihak BPBD mengimbau masyarakat agar segera melapor ke pemerintah desa apabila mulai kesulitan mendapatkan pasokan air bersih.
"Ketika laporan itu masuk, kami langsung bergerak," pungkasnya.
