TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan tiga kelompok sekolah sebagai prioritas dalam program revitalisasi satuan pendidikan pada 2026.
Prioritas tersebut mencakup sekolah terdampak bencana, sekolah dengan kondisi rusak berat, serta sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Baca juga: Efek Domino Revitalisasi Sekolah di Karawang: Murid Nyaman Belajar, Warga Sekitar Dapat Kerja
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan ketiga kelompok tersebut menjadi sasaran utama program revitalisasi tahun ini.
"Untuk revitalisasi tahun 2026 ini, prioritas kami itu ada tiga. Pertama, sekolah-sekolah yang terdampak bencana, khususnya bencana alam. Kemudian yang kedua, sekolah yang rusak berat. Yang ketiga, sekolah yang ada di daerah 3T," kata Mu'ti kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).
Secara keseluruhan, pemerintah merencanakan revitalisasi terhadap 71.744 satuan pendidikan sepanjang 2026 melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
Mu'ti mengatakan, dari jumlah tersebut, pembangunan telah dimulai pada 11.744 satuan pendidikan. Sebanyak 1.000 satuan pendidikan di antaranya telah menyelesaikan proses revitalisasi.
"Jadi tahun ini, 2026 itu kita rencanakan melakukan revitalisasi Kemendikdasmen dan juga kementerian terkait itu 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia," tuturnya.
Dalam pelaksanaannya, Kemendikdasmen menerapkan skema swakelola dengan melibatkan sekolah.
Mu'ti menyebut mekanisme tersebut dinilai dapat menekan biaya sekaligus memberikan ruang bagi sekolah untuk terlibat langsung dalam pembangunan.
"Pertama, itu lebih efisien. Jadi biayanya lebih murah karena dikerjakan sendiri oleh sekolah. Yang kedua, pekerjaannya lebih bagus karena mereka mengerjakan sendiri, jadi mereka melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya," ucapnya.
Menurut Mu'ti, pelaksanaan secara swakelola juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tenaga kerja dan material pembangunan dapat diperoleh dari wilayah setempat.
Skema tersebut juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. Sejumlah sekolah, terutama sekolah swasta, memperoleh dukungan swadaya masyarakat untuk melengkapi kebutuhan pembiayaan revitalisasi.
Mu'ti meminta masyarakat dan media turut mengawasi pelaksanaan program tersebut, terutama terkait tata kelola dan penggunaan anggaran.
"Kami juga mohon dukungan dari masyarakat dan juga dari teman-teman media untuk memastikan bahwa pelaksanaan revitalisasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang benar, dipastikan tidak ada kebocoran dan penyalahgunaan,"
"Sehingga dana rakyat yang dihimpun melalui berbagai sumber yang kita gunakan itu dapat dimanfaatkan, khususnya untuk peningkatan kualitas pendidikan melalui revitalisasi," sambungnya.
Baca juga: Revitalisasi Sekolah di Sampang Rampung Lebih Cepat, Mendikdasmen Beri Apresiasi
Program revitalisasi, menurut Mu'ti, tidak hanya ditujukan bagi sekolah negeri. Sekolah swasta juga termasuk dalam sasaran program tersebut.
"Sasaran kami tidak hanya sekolah negeri, tapi juga sekolah-sekolah swasta. Karena kami berpendapat bahwa dukungan sekolah swasta juga sangat besar untuk menyukseskan program-program pemerintah, khususnya revitalisasi," jelasnya.
Selain program revitalisasi secara nasional, Kemendikdasmen menyiapkan penanganan awal bagi sekolah yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kemendikdasmen menyalurkan bantuan awal senilai Rp860 juta untuk 61 sekolah terdampak gempa. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk voucher tunai untuk mendukung kebutuhan penanganan awal.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan bantuan tersebut dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Nagekeo, NTT. Pemerintah juga menyalurkan bantuan logistik bagi satuan pendidikan dan warga sekolah terdampak di Kabupaten Nagekeo dan Ngada.
Bantuan logistik tersebut terdiri atas 9.400 buku nonteks, 495 school kit, 30 family kit, 1.000 kaos, dan 1.650 paket makanan.
Mu'ti memastikan sekolah terdampak gempa di sejumlah wilayah NTT menjadi bagian dari prioritas revitalisasi satuan pendidikan pada 2026.
“Kami tetap optimis dan semangat bahwa semua musibah dan bencana ini dapat kita atasi bersama. Saat ini yang terpenting adalah kita saling bekerja sama, saling mendukung, dan bersama-sama memulihkan kondisi setelah bencana ini,” kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti.
Kemendikdasmen masih melakukan pendataan terhadap satuan pendidikan yang terdampak untuk mengetahui tingkat kerusakan. Hasil pendataan akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan revitalisasi.
“Kami juga memberikan bantuan prioritas untuk sekolah-sekolah yang terdampak untuk mendapatkan revitalisasi tahun 2026.” ujar Mendikdasmen Abdul Mu'ti.
Setelah pendataan dan perhitungan kebutuhan selesai, Kemendikdasmen akan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama.
Pembangunan dapat dimulai setelah dana ABT tahap kedua untuk program revitalisasi sekolah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan disalurkan kepada sekolah.
“Nanti setelah ada verifikasi dan validasi, akan ada perjanjian kerja sama, dan setelah semuanya clear, akan dimulai pembangunannya,” kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti.
Baca juga: Prabowo Hadirkan Harapan Baru lewat Revitalisasi Sekolah di Karawang
Kepala SDK Rowa Agustina Kabha menyambut rencana revitalisasi bagi sekolah yang terdampak bencana gempa. Ia mengatakan dukungan tersebut dibutuhkan untuk memulihkan sarana dan prasarana serta mendukung kegiatan belajar mengajar.
“Terima kasih kepada Pak Presiden dan Pak Menteri, yang akan membangun kembali sekolah kami. Kami berharap struktur bangunannya nanti tahan gempa sehingga murid tidak lagi trauma dan belajar dengan nyaman,” ujarnya.
