TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Pontjo Sutowo menegaskan FKPPI tidak seharusnya bergeser menjadi kendaraan politik untuk mengejar kekuasaan.
Menurut dia, organisasi tersebut perlu mempertahankan arah perjuangan yang bersifat jangka panjang dan tidak berubah setiap kali terjadi pergantian kepengurusan.
Pandangan itu disampaikan Pontjo dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) FKPPI di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Pontjo mendorong penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Perjuangan (GBHP) sebagai pedoman jangka panjang organisasi.
Menurut dia, pedoman tersebut perlu menjadi pijakan bersama dan tetap berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.
“Sebuah perjuangan harus memiliki perspektif jangka panjang. Tidak ada perjuangan yang hanya berlangsung lima tahun. Perjuangan itu panjang,” kata Pontjo.
Ia menilai program organisasi tidak semestinya hanya berorientasi pada satu periode kepengurusan. Karena itu, FKPPI dinilai membutuhkan arah yang dapat dijalankan secara berkelanjutan lintas kepemimpinan.
Pontjo juga mengatakan penyusunan GBHP tidak semestinya hanya dilakukan oleh pengurus pusat. Aspirasi dari daerah, menurut dia, perlu menjadi bagian dari proses tersebut.
“Semestinya, haluan besar perjuangan FKPPI mampu menampung aspirasi dari seluruh daerah. Aspirasi tersebut harus didengar dan menjadi bagian dari proses penyusunan haluan organisasi,” ujarnya.
Baca juga: FKPPI DKI Waspadai Radikalisme Digital, Perkuat Pengamanan Berbasis Generasi Muda
Pontjo mengingatkan agar Musyawarah Nasional (Munas) FKPPI yang dijadwalkan berlangsung pada Desember tidak menjadi momentum untuk kembali mengubah arah dasar organisasi.
Menurut dia, Munas seharusnya menjadi forum untuk pergantian kepemimpinan dan penyempurnaan program, bukan untuk menentukan ulang seluruh haluan organisasi.
“Jangan sampai justru Munas yang setiap kali membuat garis haluan baru, sehingga program organisasi berubah-ubah sesuai dengan siapa yang memimpin atau siapa yang menguasai Munas,” katanya.
Ia kemudian menegaskan pentingnya kesinambungan arah organisasi meski terjadi pergantian pengurus.
“Pengurus boleh berganti, tetapi arah perjuangan tidak boleh berubah,” tegas Pontjo.
Dalam kesempatan tersebut, Pontjo juga menekankan posisi FKPPI sebagai organisasi yang berbeda dari organisasi politik.
“FKPPI bukan kendaraan politik untuk mencari kekuasaan. FKPPI adalah alat perjuangan, alat untuk mencapai cita-cita,” ujarnya.
Selain persoalan organisasi, Pontjo menyoroti sejumlah isu pembangunan nasional, salah satunya pendidikan.
Ia menilai sistem pendidikan Indonesia perlu diarahkan agar tidak hanya menghasilkan lulusan yang mencari pekerjaan.
Menurut dia, pendidikan juga perlu mendorong kemampuan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja.
“Selama ini pendidikan lebih banyak diarahkan untuk mencari pekerjaan. Padahal, semestinya pendidikan juga mampu melahirkan orang-orang yang dapat menciptakan pekerjaan,” katanya.
Menurut Pontjo, gagasan tersebut berkaitan dengan upaya membangun masyarakat yang mandiri. Ia menilai ketergantungan terhadap pihak lain perlu dikurangi dalam proses pembangunan.
Di bidang politik, Pontjo berpandangan bahwa sistem yang diterapkan di Indonesia perlu mempertimbangkan budaya masyarakat.
“Sistem politik kita semestinya berakar pada budaya masyarakat sendiri,” ujarnya.
Ia juga menilai masyarakat perlu ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek kebijakan pemerintah. Menurut dia, keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat fondasi bangsa.
“Semakin banyak rakyat yang menjadi subjek pembangunan, semakin baik,” katanya.
Baca juga: Soal Isu FKPPI Transformasi Jadi Partai, Pontjo Sutowo Singgung Peran Sosial dan Kemerdekaan Mental
Pontjo turut menyoroti pengelolaan sumber daya alam. Ia mempertanyakan kondisi ketika wilayah yang menjadi sumber kekayaan alam masih menghadapi persoalan kemiskinan, sementara manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat setempat.
“Bagaimana mungkin kekayaan alam kita diambil begitu banyak, tetapi masyarakat di tempat kekayaan alam itu berada justru tetap miskin? Itu tidak benar,” kata Pontjo.
Ia menilai masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam perlu memperoleh manfaat yang sepadan dari pengelolaan kekayaan tersebut.
“Jangan sampai yang menikmati justru pihak asing, sementara masyarakat setempat tidak mendapatkan manfaat yang sepadan,” ujarnya.
Menurut Pontjo, persoalan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan kemandirian bangsa.
“Kita tidak boleh terus bergantung. Kita harus yakin pada diri sendiri,” katanya.
Pontjo kemudian mengaitkan berbagai persoalan tersebut dengan pentingnya kemandirian masyarakat dalam pembangunan nasional.
Ia mengatakan pembangunan Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah atau bergantung pada pihak asing. Menurut dia, masyarakat juga memiliki peran dalam memperjuangkan kemajuan bangsa.
“Yang berjuang harus rakyat sendiri. Kita tidak bisa berharap ketika Indonesia maju nanti, yang memperjuangkan kemajuan Indonesia justru orang asing. Yang harus berjuang adalah kita sendiri,” ujarnya.
Ia juga menilai kemandirian berkaitan dengan kondisi mental masyarakat.
Menurut Pontjo, kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan secara fisik.
“Orang yang terjajah tidak mungkin memerdekakan orang lain. Hanya orang yang merdeka yang mampu memerdekakan,” kata Pontjo.
Ia menilai ketergantungan dan perasaan tidak berdaya di tengah masyarakat dapat menjadi salah satu hambatan bagi kemajuan bangsa.
“Kalau masyarakat tidak merdeka, kemerdekaan yang sesungguhnya tidak akan pernah terwujud. Kalau masyarakat masih terjajah secara mental, persoalan bangsa ini tidak akan pernah selesai,” pungkasnya.
