TRIBUNPADANG.COM- Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah, Mulyadi Nurdin, Lc, MH , CPLA, CHRIM melakukan pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Padang, Sumatera Barat, Jumat (11/9/2026).

Dalam pertemuan dengan Kepala Asrama Haji Padang, Mulyadi Nurdin menjelaskan bahwa pihak Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan proses persiapan ibadah haji sejak dini, termasuk pemanfaatan aset asrama haji, dan mitigasi rrsiko.

Menurutnya semua pihak harus melakukan mitigasi resiko, melakukan persiapan lebih dini, memaksimalkan pemanfaatan aset asrama haji untuk kemaslahatan jemaah, dan terus meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Baca juga: Waiting List Haji Nasional Dibahas di Padang, Kemenhaj Targetkan Masa Tunggu Jemaah Lebih Merata

Mulyadi Nurdin menjelaskan bahwa sesuai amanah undang-undang, seluruh aset terkait ibadah haji yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Agama, dialihkan ke Kementerian Haji dan Umrah, oleh sebab itu semua proses peralihan harus dilakukan dengan baik, tertib, dan lancar.

Seluruh aset tersebut harus diselesaikan proses peralihannya dengan melengkapi semua dokumen yang diperlukan agar memudahkan dalam pemanfaatan bagi jemaah haji dan masyarakat di Sumatera Barat.

"Asrama haji harus dapat dimaksimalkan untuk pelayanan jemaah haji, jemaah umrah, serta keperluan masyarakat dengan tertib sesuai ketentuan dalam pemanfaatan Barang Milik Negara," ujar Alumni Lemhannas RI itu.

Mulyadi Nurdin mengingatkan agar semua jajaran mensukseskan  Tri sukses haji, yaitu sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi, dan sukses peradaban dan keadaban.

"Asrama haji berperan penting dalam mensukseskan tri sukses haji, seluruh jemaah akan memasuki asrama haji saat embarkasi dan debarkasi, jemaah umrah juga diharapkan dapat merasakan pelayanan dari asrama, demikian juga masyarakat umum bisa memanfaatkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan," ujar alumni universitas Al-Azhar Mesir itu.

Baca juga: Evaluasi Haji 2026: Penderita Jantung, Paru dan Diabetes Tinggi Diprediksi Tak Bisa Berangkat 2027

Mulyadi Nurdin juga mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pelayanan haji harus terus ditingkatkan dengan biaya yang terjangkau tanpa mengurangi kualitas layanan.

Demikian halnya Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Yusuf menekankan untuk terus berbenah dan memberikan layanan yang makin baik.

"Walau banyak apresiasi dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, Menteri Haji dan Umrah mengingatkan agar terus melangkah, jangan terlena dengan pujian," ujar Mulyadi Nurdin.

Demikian halnya dengan pesan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak yang menekankan pentingnya integritas dalam pelayanan kepada jemaah haji.

"Pak Wakil Menteri Haji dan Umrah selalu menekankan agar seluruh pihak mengedepankan integritas dalam pelayanan, ikhlas, dan zero tolerance terhadap penyelewengan," ujar Mulyadi Nurdin.

Mulyadi Nurdin juga mengingatkan agar persiapan ibadah haji tahun 2027 harus dilakukan lebih cepat, semua tahapan harus dilakukan dengan baik, terutama istitaah kesehatan bagi calon jemaah. 

Menurutnya inspektorat jenderal akan mengawasi semua proses tersebut dari awal hingga akhir.

"Demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, Inspektorat Jenderal akan mengawasi kinerja dan keuangan kementerian melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan bentuk pengawasan lainnya," pungkasnya.(rls)