TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGB), Sudaryono, yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bermasalah dan hanya ramai di media sosial, menjadi sorotan warganet.
Dalam berbagai akun media sosial, terdapat unggahan video di mana Sudaryono menyebut guru, orang tua siswa, wartawan, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah pihak-pihak yang membuat MBG ramai diperbincangkan di media sosial.
Sudaryono juga menyebut hal tersebut karena ideologi dan masalah politik.
Padahal, sebagai Kepala BGN, Sudaryono sudah melakukan menangguhkan hingga memutus kontrak SPPG bermasalah.
Pernyataan tersebut mendapat respons dari Guru Besar Tata Kelola Kebijakan Publik UGM, Prof.Dr. Phil. Gabriel Lele, S.IP., M.Si,.
Gabriel mengatakan, pernyataan Sudaryono justru blunder dan menambah eskalasi konflik di masyarakat.
Sebelumnya publik sudah marah lantaran guru bertugas mencicipi dan memastikan MBG aman dikonsumsi.
“Jadi eksekusi perencanaan yang enggak beres, eksekusi yang bermasalah, lalu begitu ada pro kontra, itu dibelokkan bahwa ini soal ideologi. Kalau sesuatu perbedaan ideologi itu biasanya terjadi pada tahapan pengambilan keputusan. Begitu masuk ke tahapan implementasi yang dijaga adalah kelancarannya,” katanya, Senin (14/9/2026).
“Kalau perdebatan ideologinya belum beres, lalu implementasinya macet ya jangan salahkan orang yang mempersoalkan implementasi yang bermasalah itu. Yang melaksanakan yang enggak becus. Jadi Kepala BGN dalam ini malah keliru, blunder,” sambungnya.
Ia menyoroti soal gaya komunikasi publik yang buruk. Gaya komunikasi yang buruk dipandang sebagai ekspresi dari ketidakberesan team work.
Mestinya, BGN fokus pada masalah yang terjadi dan evaluasi yang dilakukan, bukan malah menyebabkan konflik.
“Tetapi ini kan lalu membuka front. Sekali lagi ini kan gaya khas komunikasi timnya presiden yang saya kira itu ya niru juragannya. Kan selalu membakar, melakukan eskalasi konflik untuk hal-hal yang sebenarnya kecil. Komunikasinya buruk sekali,” lanjutnya.
Dalam setiap kebijakan pasti akan menimbulkan perbedaan pendapat.
Seharusnya, perbedaan pendapat tersebut menjadi evaluasi untuk perbaikan yang belum optimal.
Pemerintah pun tidak perlu bersikap defensif.
Sayangnya, yang dilakukan pemerintah cenderung defensif dan agresif.
Ia menambahkan MBG seharusnya dilakukan dalam bentuk proyek percontohan.
Setelah proyek percontohan berhasil, maka dapat diimplementasikan secara lebih luas.
“Tapi kan kalau percontohan uangnya sedikit. Waktunya Presiden enggak cukup untuk 2027. Dari sini saja sudah terlihat siapa yang berkepentingan untuk MBG. Kalau menempatkan orang-orang bermasalah untuk mengeksekusi kebijakan skala besar, ya siap-siap menuai protes publik,” imbuhnya. (maw)
