TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi mendapat tambahan anggaran Rp30 miliar dari pemerintah pusat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui alokasi penyesuaian APBD Perubahan.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz setelah memimpin rapat paripurna pengambilan keputusan dewan terhadap rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026.

"Saya mendapat laporan dari Banggar, ada tambahan Rp 30 miliar untuk penanganan karhutla," katanya.

Hafiz mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi melalui dinas terkait agar memanfaatkan anggaran tersebut secara efektif dan tepat sasaran.

Ia juga menyuarakan pentingnya tindakan hukum terhadap para pelaku pembakaran lahan, mengingat peristiwa karhutla memiliki dampak besar terhadap kesehatan masyarakat.

Penanganan karhutla memerlukan sinergi lintas wilayah dan lembaga guna mengantisipasi dampak kemarau yang terjadi di Tanah Air, termasuk di Jambi.

"Siapapun perusahaannya dan siapapun di belakangnya, itu tidak ada kompromi akan ditindak jika membuka lahan dengan cara dibakar," katanya, Jumat (11/9/2026).

Sudah sebulan yang lalu masyarakat Jambi merasakan dampak yang luar biasa, udara yang tak sehat, kabut asap. DPRD Jambi merekomendasikan Pemprov maupun di tingkat pusat untuk penanganan karhutla dengan cepat.

"Kami meminta kepada BNPB untuk mencari inovasi agar hal demikian tidak terulang dimasa mendatang," katanya. (Sopianto/Tribunjambi)

Baca juga: Cegah Karhutla Meluas di Tahura, Dinas PUTR Batang Hari Siagakan Alat Berat