TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat (Kalbar), Daniel mengungkap alasan seluruh penerbangan operasi udara penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dibatalkan pada Sabtu 12 September 2026.
Sebelumnya, pembatalan operasi tersebut mencakup Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan pemadaman jalur udara atau water bombing.
Keputusan ini disampaikan setelah hasil briefing malam tim satgas gabungan penanganan Karhutla Kalbar yang mengonfirmasi bahwa kondisi udara pada Sabtu 12 September 2026 sangat tidak memungkinkan dan membahayakan keselamatan penerbangan.
Daniel membeberkan bahwa sebanyak sembilan armada helikopter water bombing terpaksa disiagakan di darat (grounded).
Sembilan armada itu tidak bisa beroperasi karena jarak pandang belum mencapai angka aman yakni minimal 2.000 meter.
"Khusus water bombing itu kurang lebih ada sembilan unit, dua di Ketapang dan tujuh di basecamp Pontianak. Jarak pandang aman bagi mereka itu minimal 2.000 meter, tapi beberapa hari ini kurang dari itu. Rencananya pemadaman di wilayah Ketapang, Kubu Raya, dan Sintang, tapi operasi tidak dapat dilakukan karena jika dipaksakan akan menyalahi SOP dan sangat berbahaya," tegas Daniel saat ditemui usai melakukan briefing, Sabtu 12 September 2026 malam.
Pilot Skadron 4 TNI AU yang mengawaki pesawat Cassa NC 212, Lettu Pnb Andi Satria mengungkapkan bahwa jarak pandang di lapangan sangat buruk, bahkan memicu pembatalan penerbangan sipil komersial dari dan menuju Bandara Supadio Pontianak.
"Visibility tadi bertahan di angka 300 sampai 400 meter, paling bagus hanya 600 meter. Di jarak segitu kita tidak bisa terbang. Makanya penerbangan komersial juga dibatalkan semua hari ini," jelas Lettu Andi.
• Jarak Pandang Hanya 300 Meter, Seluruh Operasi Udara Penanganan Karhutla di Kalbar Dibatalkan
Misi penyemaian awan TNI AU yang sedianya ditargetkan untuk kawasan Kayong Utara pun harus ditunda.
"Kita nomor satunya adalah safety (keselamatan). Kalau dibandingkan dengan tugas, kita tentu lebih mengutamakan keselamatan. Pembatalan operasi akibat visibility ini memang sudah sering terjadi," pungkasnya.
Kabut asap juga ikut melumpuhkan misi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) menggunakan pesawat Cessna 208B Grand Caravan.
Operator dari PT Maxon Sukses Pratama mitra BNPB, Elma Dwi Putri Sinaga, menyebutkan bahwa timnya sejatinya telah standby sejak pagi hingga pukul 18.00 WIB tanpa bisa lepas landas akibat pekatnya kabut asap yang mempengaruhi proses penerbangan.
"Sebenarnya ada potensi pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi dari pagi hingga sore visibility berada di bawah 600 meter. Padahal batas minimum kita untuk take off itu 800 hingga 1.000 meter," ungkap Elma.
Ia menambahkan bahwa ini merupakan pembatalan pertama setelah timnya sukses beroperasi penuh tanpa henti sejak tanggal 3 hingga 11 September lalu.
• Polresta Pontianak Uji Cairan X-Fire untuk Pemadaman Karhutla di Lahan Gambut
Diketahui, 30 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Supadio Pontianak dibatalkan maskapai akibat kabut asap, Sabtu 12 September 2026.
Pembatalan tersebut terdiri dari 15 penerbangan keberangkatan dan 15 penerbangan kedatangan.
Kabut asap membuat jarak pandang di kawasan Bandara Supadio turun hingga 300-500 meter sejak pukul 05.00 WIB hingga 16.00 WIB.
Kondisi tersebut membuat pesawat tidak dapat melakukan take off maupun landing karena jarak pandang berada di bawah batas minimum keselamatan penerbangan.
Selain pembatalan, sejumlah penerbangan juga mengalami penundaan panjang atau long delay akibat kondisi tersebut.
General Manager Bandara Internasional Supadio Pontianak, Maya Damayanti, mengatakan kondisi jarak pandang masih terus dipantau bersama BMKG, AirNav dan seluruh maskapai.
"Kami memahami ketidaknyamanan yang dialami para penumpang akibat situasi di luar kendali ini. Koordinasi intensif terus kami lakukan untuk memastikan penanganan serta pelayanan penumpang di terminal berjalan dengan baik," kata Maya.
Daniel saat ini menjabat sebagai Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalbar.
Dalam kapasitasnya, ia sering memberikan keterangan resmi terkait penanganan darurat bencana di wilayah Kalimantan Barat, seperti pemantauan titik panas (hotspot), kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta status tanggap darurat.
(*)
