Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Hukum dan Konstitusi (LKSHK) Ubaidillah Karim mengatakan kerja Kejaksaan Agung menjadi angin segar 100 hari Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di bidang penegakan hukum.

Pesan Presiden Prabowo Subianto kepada koruptor dan pelanggar hukum lainnya, dikatakan Ubaidillah, langsung ditangkap Jaksa Agung dan jajarannya. 

"Tak hanya menyikat para koruptor, Kejaksaan dalam 100 hari kerja pemerintahan PrabowoGibran torehkan prestasi dalam memulihkan kerugian keuangan negara. Kejaksaan RI berhasil memulihkan keuangan Negara sebesar Rp2,4 triliun," kata dia kepada wartawan, Kamis (23/1/2025).

Torehan prestasi Kejaksaan Agung dibawah komando Jaksa Agung ST Burhanuddin, menurut dia, memberikan secercah harapan dalam penegakan hukum berkeadilan. 

"Harapan besar publik Kejaksaan tak kendor memberantas korupai, sikat habis koruptor. Torehan prestasi jadi kado pemerintahan PrabowoGibran di 100 hari kerjanya di bidang hukum," kata Ubaidillah.

Dia berharap torehan prestasi Kejaksaan dibawah komando Jaksa Agung ST Burhanusdin terus berlanjut. Saat ini apa yang dilakukam Kejaksaan sejalan dengan Asta Cita pemerintaham PrabowoGibran.

"Prestasi Kejaksaan ini jadi asa dalam penegakan hukum berkeadilan, dalam menghilangkan budaya koruptif dari negeri ini, kata Ubaidillah.

Diketahui, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menjelaskan soal kinerja Kejaksaan dalam hal pemulihan keuangan negara.

"Pemulihan keuangan Negara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) seluruh Indonesia periode 20 Oktober 202420 Januari 2025 sebesar Rp2.444.479.670.858,13,” ucap Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/1/2025).

Harli mengatakan hasil persentase capaian kinerja tersebut sebesar 176,34 persen. 

Dalam periode itu, Datun pada seluruh Indonesia berhasil menyelamatkan keuangan Negara sebesar Rp2.043.369.572.024 26 dengan hasil persentase capaian kinerja sebesar 41,49 persen.

Bidang Datun Kejaksaan RI juga telah memberikan sejumlah bantuan Perdata dalam periode 100 hari kerja Pemerintahan.