Dua pekan lalu, muncul sebuah video yang viral di media sosoal memperlihatkan seorang warga negara China menyelipkan uang senilai Rp500 ribu di paspornya.

Tujuannya agar bisa terbebas dari pemeriksaan Imigrasi.

"Kita sedang cek kebenarannya apakah itu hoaks atau enggak karena dari konten tersebut tidak terlihat itu," kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Saffar M. Godam saat ditemui di acara Bakti Imigrasi ke75 tahun di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (19/1/2025) lalu.

Dua pekan berlalu, Kedutaan Besar (Kedubes) China di Indonesia mengatakan ada 60 warga negara China jadi korban pemerasan petugas imigrasi di Bandara SoekarnoHatta, Tangerang, Banten.

Kasus pemerasan ini terungkap usai tersebarnya surat yang berasal dari Kedutaan Besar China di Indonesia.

Surat berkop Kedubes China tersebut diunggah ke media sosial oleh pengguna X (twitter) @emerson_yu yang menuai beragam tanggapan. 

Dalam akun X milik mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif juga mengunggah surat dari Kedubes Cina di Indonesia.

Kedubes China menyatakan setidaknya 60 warganya diperas oleh petugas Imigrasi Indonesia antara Februari 2024Januari 2025.

Terdapat lebih dari 44 kasus pemerasan yang ditangani pihak kedubes.

Hasilnya, uang hasil pemerasan senilai Rp32.750.000 berhasil dikembalikan kepada para korban.

Kedubes China pun menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri RI atas koordinasi dalam penanganan kasus ini.

Menurut Kedubes China, kasus pemerasan oleh petugas imigrasi yang terungkap hanya "puncak gunung es".

Banyak WNA China yang diduga tidak melaporkan kasus pemerasan karena sibuk atau khawatir aksi balasan saat kembali berkunjung ke Indonesia.

"Dengan niat memberantas masalah pemerasan di bandara, Kedutaan berharap agar tanda 'Jangan beri tip', 'Tolong melapor jika ada pemerasan' dalam bahasa China, Indonesia, dan Inggris dapat dipasang di titik pengecekan imigrasi dan perintah 'jangan beri tip' dapat diterbitkan untuk biro perjalanan China sehingga mereka akan mengimbau pelancong China agar tidak menyuap petugas imigrasi," demikian pernyataan Kedubes China di Jakarta.

Buntut laporan Kedubes China itu, pejabat Imigrasi Bandara SoekarnoHatta langsung dicopot.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen (Purn) Agus Andrianto, mengatakan saat ini para pejabat yang dicopot sedang dilakukan pemeriksaan internal.

 "Sudah kami ganti dan mereka kami periksa internal, akan kami tindak sesuai klasifikasi pertanggungjawaban," kata Agus saat dikonfirmasi, Sabtu (1/2/2025).

Namun, sejauh ini belum diketahui para pejabat Imigrasi Bandara Soekarno Hatta yang diduga terlibat pungli dan dicopot.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua (petugas) yang (namanya) ada di data (Kedubes China) dari penugasan di Soetta, kami ganti," kata Agus.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengatakan jika peristiwa ini benar adanya praktik suap di pintu imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta maka hal tersebut sangat membahayakan keamanan negara.

"Imigrasi adalah gerbang terdepan perbatasan negara kita dengan negara lain. Fungsinya menyaring orangorang yang masuk ke negara supaya tidak memiliki masalah hukum atau mengancam keamanan negara saat berkunjung," kata TB Hasanuddin, dalam keterangannya Minggu (2/2/2025).

TB Hasanuddin juga menyampaikan, praktik suap tersebut bukan hanya memalukan, mencoreng, dan merendahkan nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional . 

Menurutnya, praktik suap di Bandara merupakan kejahatan terhadap keamanan negara.

"Ini bukan kejahatan biasa, tapi kejahatan terhadap keamanan negara," ucapnya.

Untuk itu, TB Hasanuddin meminta kasus ini harus ditindak tegas dan diusut oleh aparat penegak hukum sampai ke akarakarnya, jangan sampai perilaku suap di Bandara terus terjadi.

"Pemerintah harus segera mengusut tuntas aduan dugaan tindak pidana suap tersebut dengan sejelasjelasnya," katanya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Rolliansyah Soemirat menyebut pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga terkait soal kasus pemerasan WNA China.

Rolliansyah menyebut Direktorat Konsuler Kemlu terus memfasilitasi komunikasi Kedubes China dengan pihakpihak terkait.

Rolliansyah pun enggan berbicara banyak mengenai langkah yang akan diambil menanggapi laporan pemerasan oleh otoritas China.

Menurutnya, tindak lanjut tersebut adalah kewenangan instansi terkait.

"Ini mengingat tentunya masih banyak hal yang dilakukan dalam rangka mengklarifikasi halhal yang saat ini dibicarakan oleh publik," katanya.

Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com