Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, mengatakan sudah ada solusi terkait penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024. 

Meski demikian, ia tak merinci apa solusi yang sudah disiapkan tersebut. 

Gibran hanya meminta para CASN untuk menunggu informasi lebih lanjut. 

"Sudah sudah sudah ada solusinya ya. Tunggu saja," kata Gibran, saat berkunjung ke SMAN 66 Jakarta, Rabu (12/3/2025). 

Gibran menuturkan, informasi terkait solusi pengangkatan CASN ini akan disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dengan kementerian terkait. 

"Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang memberikan update," tuturnya. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, mengatakan bahwa pihaknya telat melaporkan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK ini kepada Presiden Prabowo. 

"Sudah saya laporkan ke Presiden," Senin (10/3/2025),

Namun, ketika ditanya lebih lanjut, Rini lebih banyak membahas soal topik lain, yakni Sekolah Rakyat, dan menghindari pertanyaan soal pengangkatan CPNS.

Meski demikian, menurut Rini, nantinya akan ada instruksi presiden (Inpres) yang akan diumumkan.

"Sudah dilaporkan. Nanti akan ada instruksi presiden," katanya. 

Polemik pengangkatan CPNS menjadi ramai dibicarakan usai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Rini Widyantini mengumumkan penundaan pengangkatan CASN 2024.

Ditetapkan bahwa penentuan waktu pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. 

Penundaan ini kemudian menuai kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan awal yang akhirnya merugikan para calon pegawai.

Sebagian dari para CASN yang sudah bekerja bahkan sudah mengajukan resign atau mengundurkan diri perusahaan lama mereka bekerja. 

Di tengah polemik tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan solusi untuk CASN yang terlanjur resign agar kembali kerja di tempat lama. 

BKN membuka peluang untuk membantu calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang terlanjur resign agar bisa kembali bekerja di perusahaan lamanya dengan komunikasi dengan perusahaan lama tempat mereka bekerja. 

"Ini banyak masukan kepada saya untuk menunjukkan empati dari pemerintah karena ada yang sudah terlanjur keluar dari pekerjaannya dan sekarang menganggur sebelum mengetahui adanya penyesuaian waktu pengangkatan CPNS," kata Kepala BKN Zudan Arif, Senin (10/3/2025). 

Zudan mengatakan, bantuan yang diberikan berupa komunikasi dengan perusahaan lama melalui pemangku kepentingan terkait.

Ia membuka ruang pendapat dan solusi dari para pemangku kepentingan itu. 

Apabila para pemangku kepentingan terkait menyetujui usulan itu, ia akan meminta para instansi kementerian/lembaga bisa mendata perusahaan para CPNS yang terlanjur mengundurkan diri tersebut untuk dihubungi oleh BKN. 

Jika CPNS tersebut sebelumnya bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Zudan menuturkan, pihaknya akan menghubungi Kementerian BUMN agar CPNS itu bisa kembali bekerja untuk sementara waktu.

Sementara itu, apabila CPNS tersebut sebelumnya bekerja di perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maka BKN akan menghubungi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) atau pemerintah daerah (pemda).

Meski demikian, Zudan tak menampik bahwa solusi itu bisa saja tak berhasil. 

Namun, ia mengaku akan tetap mencoba cara tersebut apabila disetujui para pemangku kepentingan terkait.

"Kalau kami tidak berupaya pasti tidak ada hasil. Tapi kalau kami berupaya kemungkinannya masih ada dua, gagal atau berhasil untuk mengembalikan yang bersangkutan bisa bekerja kembali sampai dengan 30 September 2025 karena 1 Oktober 2025 sudah masuk sebagai CPNS," tuturnya.