TRIBUNTRENDS.COM - Sosok Kepala Samsat Soreang Doni Firyanto menjadi sorotan setelah mendapat teguran tegas dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait kondisi kantornya.

Teguran itu diberikan Dedi Mulyadi kala melakukan sidak ke Kantor Pelayanan Samsat Soreang di Kabupaten Bandung.

Momen Dedi Mulyadi melakukan sidak kemudian diunggahnya melalui akun TikTok @dedimulyadiofficial pada Kamis (20/3/2025).

Di awal video, Dedi Mulyadi menyoroti jalanan yang bolong saat memasuki area Samsat.

"Gak boleh begini kantor pelayanan pemerintah," kata Dedi Mulyadi.

Bahkan saat menaiki tangga menuju lobi, Dedi Mulyadi juga menyoroti lantai yang kurang bersih.

Kemudian kursi di depan lobi yang terlihat sudah rusak bahkan robek di beberapa bagiannya.

Masuk ke dalam kantor, ia langsung dihampiri oleh Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang, Doni Firyanto.

"Bapak kepala samsat?," tanya Dedi Mulyadi.

"Iya, Pak," jawab Doni.

Dedi Mulyadi kemudian meminta Doni untuk memerintahkan petugas kebersihan agar lebih telaten lagi.

"Bebersihnya kurang bersih, Pak. Nanti suruh lebih bersih lagi, terus ini kursinya ganti," kata Dedi Mulyadi menujuk kursi hitam yang sudah robek.

Namun saat diminta mengganti kursi, Doni malah menunggu bantuan.

"Ini rencana ada bantuan dari BJB lagi, Pak," kata Doni.

Mendengar itu, Dedi Mulyadi pun terkejut.

"Kenapa? Bantuan dari BJB? Bapak gak bisa bikin kursi sendiri? Harganya berapa ini?," tanya Dedi.

"Bisa sih, Pak," kata Doni.

"Gak perlu bantuan, Pak," kata KDM.

"Bukan, BJB syariah," kata Doni berusaha menjelasakan.

Namun hal itu dipotong oleh Dedi Mulyadi yang terlihat agar kesal.

"Bukan, saya nanya kursi ini harganya berapa?," tanya KDM.

"Sekitar Rp 500 ribu," jawab Doni.

Dedi pun meminta Doni untuk mengeluarkan uang untuk membeli kursi dari kantong pribadinya.

"Mau gak bapak berkorban beli kursi ini Rp 500 ribu dari duit bapak?," tanya KDM.

"Siap, Pak," jawabnya.

KDM pun menyinggung soal tunjangan yang diterima oleh Doni sebagai kepala samsat.

"Bapak kan tunjangannya gede, hanya ganti kursi Rp 500 ribu mah atuh gak apa-apa. Jangan dibiasakan para pegawai itu selalu nunggu, gak ada anggaran juga gak apa-apa, kita mulai berkorban," tuturnya.

Apalagi, kata Dedi Mulyadi, para pimpinan kantor itu mendapat uang dari kantor tersebut.

Bahkan ia pun menawarkan untuk menyumbang untuk membeli kursi.

"Karena kita kerja di sini, dapat rezeki dari sini. Atau mau saya sumbang?," kata KDM.

Merasa bersalah, Doni pun menolak sumbangan itu dan mengaku siap membeli dengan uangnya sendiri.

"Siap, gak usah, Pak," katanya.

Dedi Mulyadi juga meminta agar Doni bisa memberikan pelayanan terbaik untuk warga Soreang.

"Kaca-kaca ini bersihin," katanya lagi.

Kemudian saat menemui warga yang hendak membayar pajar, Dedi Mulyadi juga menegaskan kalau uang pajak dari kendaraan bermotor itu digunakan untuk membayar pegawai pemerintah, termasuk gubernur.

"Duit pajak yang dibayarkan itu untuk pembangunan jalan, tapi honornya diterima oleh pegawai ini, tunjangannya gede-gede saya tahu, gubernur juga dapat. Kenapa saya turun, karena saya malu, saya dapat honor dari pajak ini, masa saya gak kerja," kata Dedi Mulyadi.

Ia juga menyinggung soal jalanan di area kantor pajak yang rusak.

"Duit dari pajak kendaraan bermotornya dipakai untuk bangun jalan, masuk ke sini barusan jalannya ngagejlug. Besok hubungi, besok hubungi tidak boleh lagi masuk ke kantor pelayan pemerintah apalagi pajak kendaraan bermotor, jalannya ngagejlug. Bolong, pak," kata dia.

KDM meminta agar jalanan diperbaiki dan membuat warga nyaman.

"Diperbaiki cepat, ditelepon bina marga provinsinya, perintah pak gubernur, harus dihotmik," ungkapnya.

Gaji Kepala Samsat

Sebagai kepala samsat, Doni Firyanto memiliki tunjangan kinerja hingga puluhan juta rupiah.

Untuk jabatan Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, diisi oleh PNS yang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator. 

Ini besaeran gaji dan tunjangan untuk Eselon III

– Gaji Pokok: Sekitar Rp 4.000.000 – Rp 5.000.000 per bulan.

– Tunjangan Kinerja: Bisa mencapai Rp 7.000.000 – Rp 20.000.000 per bulan.

Selain itu, dilansir dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Doni Firyanto memiliki total harta kekayaan Rp 2.776.022.137. (Tribun Trends/Tribun Bogor)