Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Arief Hidayat mengingatkan semua pihak bahwa hukum punya kelemahan. 

Atas hal itu ia tegaskan Rule of Ethics atau aturan etika harus dipedomani. 

Adapun hal itu diungkapkan Arief saat membuka dialog nasional bertajuk Etika Bernegara Pancasila di kantor DPP GMNI Jakarta, Sabtu (22/3/2025). 

"Seolaholah sekarang ini kalau orang sudah mematuhi hukum, tidak melanggar hukum itu sudah selesai. Padahal dibalik itu ada Rule of ethics. Inilah sebetulnya nilainilai luhur yang harus selalu kita pedomani," kata Arief dalam pidatonya. 

Ia melanjutkan hukum dan UndangUndang dibuat atas kristalisasi pergulatan kepentingan politik.

Sehingga tidak ada hukum dan UndangUndang yang ideal. 

"Dibalik itu kita harus menggunakan rule of ethics. Karena hukum pasti ada kelemahannya. Di negaranegara lain hukum yang ada kelemahan itu selalu diupayakan dikembalikan kepada moral dan etika yang lebih tinggi sekadar hukum positif," terangnya.

Kemudian diungkapkannya sekarang ini ada kecenderungan dikampanyekan kehidupan non religius di negara Eropa. Yang tingkat ateisme tinggi malah kehidupannya lebih tertib tidak ada korupsi dan sebagainya. 

"Di negara Indonesia atau negaranegara yang sangat religius malah penuh dengan kepalsuan, pelanggaran, pemerkosaan terhadap HAM bahkan KKN merajalela," terangnya. 

Ia berpandangan hal itu sangat mengkhawatirkan. 

"Oleh karena itu mari kita bersamasama menjaga tata kelola NKRI sebaikbaiknya," tandasnya. 

Sementara itu pengamat kebinekaan Sukidi menilai di saat Indonesia berada dalam kegelapan.

Menurutnya bangsa ini perlu kembali kepada pemikiran pendiri bangsa. 

“Bagaimana Bung Karno menyatakan Pancasila sebagai bintang penuntun dalam bersikap berbangsa bernegara. Menjadikan Pancasila sebagai sumber dari etika bernegara,” jelas doktor Harvard University itu dalam sesi diskusi. 

Sukidi memaparkan akarakar kejahatan bangsa ini harus segera diputus. Seperti korupsi dan upaya kekuasaan mengurangi peran supremasi sipil. Sebab, demokrasi harus berdasarkan pada rule of law. 

Romo Franz Magnis Suseno menambahkan Indonesia sejak reformasi terus mengalami pembusukan dari dalam dalam. Pengaruh oligarki lebih kuat dibandingkan menjalankan demokrasi yang sesungguhnya.  

“Para politisi tidak lagi melayani rakyat, tapi mencari kesempatan memperkaya diri,” ujar Prof. Franz Magnis.  

Situasi DPR dinilainya lebih banyak dikuasai dinasti dan partaipartai tidak lagi berorientasi ideologis. Mengingat anggota DPR dikuasai orang kaya dan tidak ada kekuatan oposisi untuk mengimbangi. 

"Oleh karena itu, Indonesia harus mengembalikan institusi kekuasaan berdasarkan demokrasi yang bersumber dari Pancasila," tandasnya.