TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dalam industri perjalanan ibadah haji dan umrah.
ASITA pun akan memfasilitasi dialog antara asosiasi penyelenggara haji dan umrah, pemerintah, dan DPR RI guna mengatasi tantangan yang ada, termasuk praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum ASITA, Rusmiati, menyusul adanya sejumlah laporan dari travel haji dan umrah serta calon jamaah mengenai dugaan penyalahgunaan dana oleh beberapa oknum agen perjalanan travel dan maskapai.
"Adanya oknum maskapai dan travel-travel yang bermain di Indonesia," kata Rusmiati dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (29/3/2025).
Ia menjelaskan, dari penelusuran diketahui modus yang digunakan oleh oknum-oknum tersebut yakni melibatkan penggunaan dana jamaah untuk kepentingan lain hingga skema kerjasama antar-travel business to business (B2B) yang merugikan pihak tertentu.
Selain itu, yang menjadi korban oknum tersebut tidak hanya jamaah, tapi juga pihak travel.
"Jadi sebagian travel juga menjadi korban dari praktik tidak sehat ini, jadi bukan hanya jamaah saja," sambungnya.
Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam industri perjalanan ibadah, agar para jamaah bisa menjalankan ibadah dengan tenang tanpa rasa khawatir.
ASITA telah mengidentifikasi beberapa travel yang diduga terlibat dalam praktik tidak sehat dan berencana untuk berkoordinasi dengan pihak berwajib guna melakukan penyelidikan lebih lanjut.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap jamaah dapat beribadah dengan tenang, dan agen perjalanan yang berkomitmen akan dilindungi dari praktik yang tidak bertanggung jawab,” jelas Rusmiati.
Sebagai bagian dari komitmennya, ASITA juga mendukung pembentukan Tim Pengawas Haji oleh DPR RI. Diskusi lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan ibadah Haji 2025 berjalan dengan lancar dan aman bagi para jamaah.
ASITA juga mengimbau agar masyarakat dan travel yang mengalami kerugian tidak ragu untuk melapor, agar kita dapat bersama-sama menciptakan sistem perjalanan ibadah yang lebih aman, transparan, dan terpercaya.
“Mari bersama memerangi praktik tidak sehat demi terciptanya sistem yang lebih aman dan terpercaya,” tandasnya.
