TRIBUNNEWS.COM - Mahkamah Konstitusi Korea Selatan telah membuat keputusan yang mengejutkan dengan memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol pada Jumat, 4 April 2025.
Keputusan ini menandai babak baru dalam sejarah politik Korea Selatan yang penuh ketegangan.
Apa yang sebenarnya terjadi di balik pemakzulan ini?
Yoon Suk Yeol dimakzulkan setelah dianggap melanggar Konstitusi dan hukum negara.
Pada tanggal 3 Desember 2024, ia mengumumkan status darurat militer, yang dinilai sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi.
Selain itu, Yoon juga mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional untuk menghentikan penolakan terhadap kebijakan yang diusulkannya dan bahkan memerintahkan penangkapan terhadap sejumlah politisi.
Penjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, Moon Hyungbae, mengungkapkan bahwa tindakan Yoon merupakan pelanggaran serius terhadap hukum.
Ia menyatakan, “Mengingat dampak negatif yang serius dan konsekuensi luas dari pelanggaran konstitusional ini, kami memberhentikan Presiden Yoon Suk Yeol dari jabatannya.” Hal ini menunjukkan bahwa Yoon dianggap telah mengkhianati kepercayaan rakyat.
Dengan pemakzulan tersebut, Yoon kehilangan banyak hak istimewa yang sebelumnya dia miliki sebagai presiden.
Di antaranya:
- Uang Pensiun:
Yoon tidak lagi berhak atas uang pensiun yang mencapai 95 persen dari gaji presiden.
- Staf dan Asisten Resmi:
Yoon juga tidak akan mendapatkan staf atau asisten resmi.
- Hak Dimakamkan di Pemakaman Nasional:
Ia kehilangan hak untuk dimakamkan di Pemakaman Nasional Seoul.
- Kediaman Resmi:
Yoon harus mengosongkan kediaman resmi di Hannamdong tanpa batas waktu pasti.
Meski demikian, Yoon masih akan mendapatkan pengamanan dari negara berdasarkan undang-undang tentang perlakuan terhormat kepada mantan presiden, termasuk pengamanan untuk istrinya, Kim Keon Hee.
Setelah putusan pemakzulan dibacakan, reaksi masyarakat terbagi.
Para pedemo anti-Yoon bersorak gembira, sementara pendukungnya merasa terpukul hingga ada yang nekat membakar diri sebagai bentuk protes.
Dua orang pendukung dilaporkan tewas dalam insiden tersebut.
Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Prancis, mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk menghindari lokasi-lokasi demonstrasi di Korea Selatan.
Melalui pengacaranya, Yoon menyampaikan permohonan maaf setelah putusan tersebut.
Ia menyatakan, “Saya sangat menyesal tidak dapat memenuhi harapan dan ekspektasi Anda.” Yoon juga mengungkapkan bahwa mengabdi kepada negara adalah kehormatan terbesar dalam hidupnya.
Pasca pemakzulan, pemerintah Korea Selatan memastikan bahwa administrasi negara akan tetap berjalan normal.
Juru Bicara Pemerintah Yu In Chon menyatakan, “Seluruh fungsi negara tetap berjalan sesuai konstitusi.” Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat keamanan nasional dan menanggapi isu-isu yang sempat tertunda, dengan tujuan menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.
Pemakzulan Yoon Suk Yeol menunjukkan bagaimana sistem politik Korea Selatan beroperasi, dan mencerminkan ketegangan yang ada antara kepentingan politik dan harapan rakyat.
Ke depan, kita akan menyaksikan bagaimana dinamika politik ini akan memengaruhi masa depan negara tersebut.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
