TRIBUN-BALI.COM  – Pemkot Denpasar menyambut positif rencana pengoperasian kapal cepat dari Banyuwangi, Jawa Timur, menuju Denpasar, Bali. Pemkot kini masih menunggu koordinasi dari Pemprov Jatim maupun Pemkab Banyuwangi.

Kapal cepat alias fastboat akan melayani rute Pelabuhan Marina Boom Banyuwangi menuju Pelabuhan Pulau Serangan, Denpasar. Kapal berkapasitas 300 penumpang ini dijadwalkan mulai beroperasi pada Juni 2025.

Dilansir dari situs Kominfo Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani telah meninjau langsung kesiapan Pelabuhan Pengumpan Regional (PPR) Marina Boom Banyuwangi pada Jumat 4 April 2025.

"Menjelang proses operasional, saya ingin mengecek kesiapan infrastruktur di Marina Boom. Nanti operatornya akan ke sini lagi mengecek kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan," kata Khofifah yang dikutip Minggu, 6 April 2025.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik rencana pengoperasian kapal cepat tersebut. Menurutnya, jalur laut ini akan berdampak positif terhadap ekonomi Banyuwangi.

“Ini membuka peluang Banyuwangi bisa menjadi hub bagi logistik dan transportasi di Jawa Timur. Dari sisi pariwisata juga menguntungkan karena wisatawan punya banyak pilihan menuju Banyuwangi dengan jarak tempuh yang lebih singkat,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan, mengaku belum menerima informasi resmi mengenai rencana operasional kapal cepat Banyuwangi–Denpasar. Pihaknya baru mendengarnya melalui media.

“Belum ada kabar, kami belum tahu itu. Kami akan coba koordinasikan dulu dengan tim pelabuhan. Seharusnya ada informasi ke Pemerintah Kota Denpasar karena ini berkaitan langsung dengan pelayanan di lapangan,” ujarnya kepada Tribun Bali, Minggu 6 April 2025.

Meski demikian, pihaknya menyambut baik rencana pengembangan trayek laut tersebut. “Bagaimanapun Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan menyambut positif rencana ini. 

Namun, agar kami dapat menyiapkan sarana dan prasarana pelabuhan yang sesuai, perlu adanya koordinasi. Ini mencakup kesiapan kolam pelabuhan, panjang dermaga, dan fasilitas pendukung lainnya,” tegasnya.

Dishub Denpasar juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk mendukung kelancaran operasional kapal cepat tersebut. 

“Kami akan berkoordinasi dengan KSOP Benoa, Syahbandar, Kalwilker Serangan, dan semua stakeholder terkait. Harapan kami, dari pihak Banyuwangi dapat bertemu langsung dengan pimpinan kami, Bapak Wali Kota, untuk silaturahmi dan membahas persiapan peningkatan kualitas layanan penumpang di Pelabuhan Serangan,” katanya.

Kejelasan lokasi sandar kapal juga masih perlu dikaji lebih lanjut. “Apakah akan sandar di Pelabuhan Serangan, Marina di Benoa, atau lokasi lain seperti yang direncanakan di kawasan BTID, kami juga belum mendapatkan kepastian. Tetapi karena pelabuhan ini masuk wilayah Kota Denpasar, semestinya tetap ada koordinasi dengan Pemkot,” tutupnya.

Rencana pengoperasian kapal cepat ini mendapat tanggapan dari Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Bali, I Made Rai Ridartha. Ia pun menyoroti berbagai aspek teknis dan kesiapan infrastruktur pendukung, terutama di kawasan Serangan.

“Saya baru membaca rencananya di internet kemarin. Kalau memang dari Banyuwangi ke Serangan, secara teknis dari alur pelayaran saya kira tidak ada masalah, apalagi jika hanya mengangkut penumpang,” ujarnya, Minggu 6 April 2025.

Namun, ia menegaskan pentingnya memastikan kesiapan Pelabuhan Serangan baik untuk kesesuaian pelabuhan dan juga transportasi pendukung di darat.

“Saya belum tahu apakah dermaga di Serangan sudah disiapkan untuk kapal cepat atau belum. Anggaplah dermaga sudah siap dan izin operasional bisa diterbitkan, maka komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Kota Denpasar menjadi sangat penting,” lanjutnya.

Menurutnya, karena rute ini melibatkan dua provinsi, maka baik Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Provinsi Bali juga harus saling berkoordinasi.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pengadaan transportasi lanjutan bagi penumpang yang turun di Serangan. 

“Sekarang belum ada layanan transportasi umum dari Serangan ke pusat Kota Denpasar. Ini harus dipikirkan matang-matang supaya tidak menimbulkan masalah saat operasional dimulai. Pemerintah Denpasar sebaiknya segera menyiapkan layanan transportasi lanjutan,” tambahnya.

Transportasi online dinilai berpotensi menjadi pilihan utama sementara, tetapi MTI mendorong agar transportasi umum massal seperti bus juga disiapkan sejak awal. 

“Kalau dari awal sudah ada bus yang bisa mengangkut penumpang dalam jumlah besar, maka ketika kapal cepat mulai beroperasi, masyarakat punya pilihan. Jangan sampai transportasi online sudah tertib melayani, tapi kemudian saat transportasi umum non online masuk malah jadi masalah,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa yang terpenting adalah aspek keselamatan dan kelayakan teknis kapal, serta semua perizinan dan administrasi harus dipastikan clean and clear sebelum pelayaran komersial ini dimulai. (sup)