Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membantah akan melakukan pemantauan aktivitas pengguna internet jika Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) disahkan nanti.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan bahwa RUU KKS tersebut sudah melalui tahap harmonisasi berbagai pihak yang terlibat.

"Sejauh yang saya tahu berproses selama ini, itu sudah harmonisasi di tingkat antar kementerian. Itu sudah selesai harmonisasi di antarkementerian untuk undang-undang RUU KKS," ujar Alex ditemui di kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Perihal isu yang berkembang bahwa jika RUU KKS itu disahkan akan membuat pemerintah dapat memata-matai masyarakat saat berselancar di dunia maya, Alex membantah anggapan tersebut.

"Nah, kalau isi undang-undang KKS-nya sendiri yang dikatakan akan memata-matai masyarakat, sepertinya tidak seperti itu," tegas Alex.

Lebih lanjut, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi menyebutkan pemerintah hanya memiliki niat agar ruang digital dapat terjaga dengan baik, begitu pun mengenai kedaulatan digital nasional.

"Bahkan yang kita lakukan sekarang ini di Pengawasan Ruang Digital saja, kita tidak menerapkan sensorsif. Jadi, tidak ada niat negara kemudian merampas hak privasi warganya di Undang-Undang KKS. Lebih kepada bagaimana menjaga keamanan ruang digital kita, dan juga menjaga kedaulatan kita di ruang digital," jelasnya.

Sebagai informasi, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber akan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. RUU tersebut juga akan mengatur peran dan tanggung jawab berbagai entitas dalam menjaga keamanan siber, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran, mulai dari peringatan tertulis hingga hukuman pidana.

Jika RUU KKS ini disahkan, Indonesia akan mengikuti jejak Singapura dan Malaysia yang telah memiliki kerangka hukum yang jelas dalam mengatur tata kelola keamanan siber nasional.