TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pihak Istana Kepresidenan RI melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah tidak menargetkan pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas).

Namun, kata dia,  pemerintah fokus menindak aksi premanisme yang merugikan masyarakat dan dunia usaha.

“Teman-teman yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme terutama, yang awalnya nih ya yang mengganggu proses bisnis,” kata Hasan seusai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025).

Ia menjelaskan tindakan yang menjadi perhatian pemerintah adalah premanisme dalam berbagai bentuk, baik dilakukan individu maupun organisasi.

“Kalau bicara ormas, ormas itu banyak. NU ormas, Muhammadiyah ormas, IDI ormas. Kita nggak akan melihat ini pukul rata. Kalau ormas adalah ormas, gempita ormas. Jadi kalau pertanyaannya kenapa tidak menyentuh ormas, yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme. Tindakan premanisme,” ucapnya.

Hasan menyebut tindakan itu perlu diberantas karena bisa menjadi penghalang bagi iklim investasi dan usaha di Indonesia. 

“Jadi investor takut masuk ke kita. Orang-orang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan dan beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah tengah membentuk tim khusus untuk mengatasi persoalan tersebut.

Namun pendekatan yang dilakukan tetap mengedepankan pembinaan.

“Dan hari ini pemerintah sedang membentuk tim khusus untuk mengatasi ini. Dan bagaimanapun mereka kan juga anak-anak bangsa Indonesia yang perlu dicarikan jalan keluar. Dibina, diarahkan untuk kerja-kerja lebih produktif,” ujarnya.

Menurutnya, upaya ini adalah bagian dari ikhtiar nasional untuk membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. 

“Ini bagian dari upaya kita bersama sebagai sebuah bangsa untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam berusaha,” tutupnya.