Program 3 Juta Rumah Butuh Biaya Rp 300 Triliun per Tahun
kumparanBISNIS June 17, 2025 03:00 PM
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan kebutuhan biaya untuk program 3 juta rumah mencapai Rp 300 triliun per tahun. Nantinya, APBN akan memenuhi porsi Rp 43,6 triliun untuk program renovasi rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa dan Rp 26,4 triliun untuk BSPS di pesisir.
Untuk di perkotaan dibutuhkan sekitar Rp 240 triliun untuk membangun 1 juta unit dalam bentuk hunian vertikal seperti apartemen atau rumah susun (rusun) namun kebutuhan ini tidak memberatkan APBN.
“Yang Rp 240 triliun itu kan market, kan bukan pemerintah yang bangun. Karena itu kan wilayahnya para pengembang,” kata Fahri ditemui di di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Selatan pada Rabu (11/6).
Nantinya dukungan pemerintah untuk mendirikan hunian vertikal bukanlah dukungan berupa biaya melainkan pemberian lahan negara untuk dibangun oleh pengembang.
Foto udara rumah subsidi yang telah selesai dibangun di Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (7/11/2024). Foto: Putra M. Akbar/Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Foto udara rumah subsidi yang telah selesai dibangun di Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (7/11/2024). Foto: Putra M. Akbar/Antara Foto
“Dia (swasta) bangun pake uang dia dong. Nanti kan dibeli oleh pemerintah. Pembelian oleh pemerintah itu memakai lembaga off-taker dan itu BUMN. BUMN itu nanti dua, ada BUMN yang enggak ngambil untung (penugasan), ada yang ngambil untung,” imbuhnya.
Dengan langkah ini, Fahri yakin harga hunian vertikal baik yang subsidi maupun nonsubsidi bisa lebih murah bahkan ada di harga kurang dari Rp 300 juta.
“Bisa lebih kurang daripada itu. Kami menghitung, apa namanya, angka-angka yang fantastik. Kalau harga tanah dikeluarkan (dari biaya), makanya pemerintah ngambil alih harga tanahnya,” kata Fahri.
Untuk hunian vertikal, Fahri menjelaskan nantinya akan ada tiga bentuk yakni temporary housing, rumah sewa (Rusunawa) dan rumah milik (Rusunami).
Temporary itu sebenarnya urusannya kota untuk meng-handle problem-problem masyarakat dalam jangka pendek. Itu semacam shelter begitu. Itu kota kita harus uruskan juga. Karena kota harus dibersihkan,” ujarnya.
© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.