TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengaku optimistis perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan kebutuhan rumah (backlog) di wilayahnya akan tuntas selama lima tahun ke depan.

Hal itu disampaikan Luthfi saat acara penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait bidang perumahan, di Gedung Gardhika Bhakti Praja Semarang pada Jumat, 20 Juni 2025 malam.

Sebab, lanjut dia, Provinsi Jawa Tengah sudah mempunyai program terkait dengan 1 KK 1 rumah layak huni.

Di mana program tersebut sudah dihitung secara fiskal.

Harapannya, perbaikan RTLH di seluruh Jawa Tengah bisa selesai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. 

"Dengan per tahun ada sebanyak 17.000 ribu perbaikan RTLH, maka tidak ada lagi rumah miskin ekstrem atau RTLH di tempat kita."

"Begitu juga dengan backlog, makanya kami kumpulkan bupati/wali kota untuk memvalidkan data," jelas Luthfi.

Pada 2025 ini, penanganan kebutuhan perumahan di Jateng tahun 2025 sebanyak 26.356 unit.

Rinciannya adalah 17.510 unit bersumber dari APBD Provinsi Jateng untuk 17.000 unit RTLH dan 510 unit backlog; Bersumber dari APBD Kabupaten/Kota sebanyak 6.776 unit; dan CSR sebanyak 2.070 unit.

Menurut Luthfi, penyelenggaraan dan pemenuhan rumah layak huni merupakan salah satu indikator untuk memangkas kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jateng.

Maka dari itu, diperlukan sinergitas dan kolaborasi dari seluruh pihak.

Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta CSR dan bantuan sosial dari pihak ketiga.

Sebagai informasi, kegiatan penandatanganan dengan Kementerian PKP ini untuk menyatukan data dan mengakselerasi pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh bupati-wali kota se-Jateng, Bank Jateng, BPS dan BP Tapera.

"Kesepakatan itu di antaranya adalah bagaimana nanti bisa membuat formulasi terkait data-data perumahan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Jawa Tengah."

"Kesepakatan ini perlu, karena nanti dari pemerintah pusat akan membuat suatu koordinasi terkait dengan bantuan-bantuan rumah yang secara simultan akan diratakan di seluruh kabupaten/kota di Jateng," ujar dia.  

Sementara itu, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Ardiyansah, mengatakan, sektor perumahan merupakan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan menjadi prioritas nasional.

Berdasarkan data tahun 2024, capaian rumah layak huni baru sekitar 65 persen, backlog rumah seluruh Indonesia masih sekitar 9,9 juta rumah tangga dan 26,9 juta menempati rumah tidak layak huni.

Roadmap pengurangan backlog dan RTLH ditargetkan sebanyak 3 juta unit rumah se-Indonesia.

"Bicara pengurangan backlog dan RTLH, penyediaan data dan pendataan perumahan menjadi penting."

"Dari data tersebutlah kemudian kebijakan-kebijakan dikeluarkan dan diarahkan," katanya.

Nota kesepakatan ini, lanjut Aziz, merupakan komitmen bersama untuk memperkuat sinergitas dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik yang akurat, terkini, dan terintegrasi.

Keselarasan data tersebut akan menjadi acuan untuk pemenuhan rumah layak huni untuk masyarakat miskin, miskin ekstrem, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Nah ketika sudah dapat data-data tersebut, kemudian treatment dilakukan dengan berbagai hal tadi."

"Dari Jawa Tengah ada treatment dengan menggunakan dana alokasi yang disiapkan Bapak Gubernur, ada CSR, dan ada bentuk gotong royong yang lain," katanya.

Melalui nota kesepakatan itu juga akan direalisasikan terkait penyelenggaraan rumah bagi MBR dan ASN.

Terutama melalui program pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera sejumlah kurang lebih 20.000 unit di Jawa Tengah. (Laili S/***)