Banyak keluarga di Indonesia masih menghadapi tantangan ekonomi pascapandemi, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok harian.
Untuk itu, pemerintah melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kembali hadir sebagai solusi nyata.
Di bulan Juni 2025 ini, bantuan resmi dicairkan dengan nominal yang lebih besar dari sebelumnya, berkat kebijakan penebalan bansos oleh Presiden Prabowo Subianto.
Penebalan bansos ini merupakan langkah strategis dari pemerintah guna memberikan perlindungan sosial yang lebih kuat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam keterangannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa Presiden tidak hanya mempertahankan anggaran bansos, tapi juga menambahkannya.
“Presiden merintahkan kepada kita dari awal tidak mengubah anggaran bansos dan malah ditambah sama presiden, yang jadi penting itu buat kita adalah bansos lebih tepat sasaran,” ujar Gus Ipul, dikutip dari laman resmi Kemensos.
Melalui penebalan ini, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bantuan tambahan berupa uang tunai sebesar Rp400.000 yang disalurkan dalam dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025.
Dengan demikian, selain bantuan rutin BPNT senilai Rp200.000 per bulan, penerima manfaat akan menerima total Rp1.000.000 selama periode tersebut.
Bantuan ini bukan hanya sekadar nominal. Di balik angka itu, ada semangat keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil.
Dengan kombinasi antara bantuan tunai dan sembako, masyarakat bisa mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap kebutuhan dasar.
Ini tentu menjadi angin segar, terutama bagi sekitar 18,3 juta KPM yang terdaftar sebagai penerima BPNT.
Selain BPNT, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) juga tengah dalam proses penyaluran.
Hingga pertengahan Juni, penyaluran bantuan sembako telah mencapai sekitar 95,5 persen dari total target sebanyak 18.277.083 KPM.
Adapun untuk program PKH, terdapat sekitar 10 juta KPM yang sedang menunggu pencairan, menandakan upaya percepatan distribusi yang terus dioptimalkan oleh pemerintah.
Meski begitu, tantangan masih ada. Sebanyak 805 ribu KPM saat ini masih dalam proses pembukaan rekening kolektif (burekol) untuk menerima bansos.
Dari jumlah tersebut, mayoritas adalah penerima PKH, yakni sekitar 654 ribu orang.
Proses ini penting agar penyaluran bantuan lebih akurat, transparan, dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
Langkah Presiden Prabowo menebalkan bansos bukan sekadar respons jangka pendek, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dengan meningkatnya daya beli, diharapkan roda ekonomi lokal ikut bergerak, sekaligus menekan angka kemiskinan secara perlahan tapi pasti.
Program bansos juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah terus mendengarkan keluhan rakyat.
Penyaluran bansos yang tepat sasaran menjadi kunci penting agar kebijakan ini tidak hanya sekadar program populis, tetapi benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan.
Peran serta pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawasi proses penyaluran juga sangat dibutuhkan agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
Bagi masyarakat yang ingin mengecek status sebagai penerima bansos BPNT atau PKH, dapat mengakses laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.
Transparansi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan bantuan yang adil dan merata. Selain itu, informasi juga tersedia di akun media sosial seperti @indonesiabaik.id untuk memperluas jangkauan publik.
Dengan semua upaya tersebut, penyaluran bansos di tahun 2025 ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk kehadiran negara di tengah kesulitan rakyat, tetapi juga memperkuat pondasi perlindungan sosial yang berkelanjutan.
Program seperti BPNT dan PKH harus terus dievaluasi agar tetap relevan, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan zaman. (*)
