Pemerintah kembali menggulirkan empat jenis bantuan sosial (bansos) tambahan mulai pertengahan Juni hingga akhir bulan 2025. 

Program ini mencakup bantuan tunai dan non-tunai yang ditujukan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) tertentu untuk menopang ekonomi rumah tangga di tengah tekanan finansial.

Penyaluran bansos tambahan ini merupakan kelanjutan dari komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat serta menekan angka kemiskinan. 

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Bantuan Tunai Tambahan untuk KPM BPNT Murni

Jenis pertama bansos adalah uang tunai sebesar Rp400.000 yang diperuntukkan bagi KPM yang terdaftar dalam program BPNT Murni. 

Kategori ini merujuk pada penerima manfaat yang tidak terlibat dalam program bantuan sosial lainnya.

Dana sebesar Rp400.000 ini akan dikirim langsung ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik penerima melalui bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. 

Dengan adanya tambahan ini, total dana yang diterima KPM BPNT Murni pada Juni 2025 bisa mencapai Rp600.000.

Bantuan reguler senilai Rp200.000 tetap disalurkan sebagai bagian dari program BPNT, sementara dana top-up senilai Rp400.000 diberikan sebagai penebalan untuk membantu kebutuhan mendesak. Penyaluran dilakukan sesuai data yang telah divalidasi.

Bantuan Beras 20 Kg untuk KPM

Selain dana tunai, pemerintah juga memberikan bansos non-tunai berupa 20 kg beras kepada KPM BPNT Murni. 

Distribusi bantuan ini dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia melalui sistem undangan yang dikirimkan secara resmi kepada warga.

Penerima bantuan diwajibkan membawa surat undangan asli dan KTP saat mengambil bantuan di kantor pos terdekat. 

Proses penyaluran dilakukan secara bertahap dan terjadwal berdasarkan data penerima yang tersedia di desa atau kelurahan.

BLT Dana Desa: Solusi bagi Warga di Luar Program Pusat

Bantuan ketiga adalah BLT Dana Desa (BLT-DD), yang berasal dari alokasi dana masing-masing desa. 

Program ini menyasar masyarakat prasejahtera yang belum tercatat sebagai peserta PKH maupun BPNT pusat.

BLT-DD memiliki nilai Rp300.000 per bulan, dengan sistem pencairan yang bervariasi antar desa. 

Ada yang menyalurkan tiap bulan, setiap tiga bulan, bahkan dalam rentang enam bulan sekaligus, tergantung kebijakan desa masing-masing.

BLT-DD menjadi jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bansos pusat. 

Bagi mereka, bantuan ini berperan besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencegah potensi kemiskinan ekstrem.

Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Pendidikan

Jenis bantuan keempat menyasar sektor pendidikan, yakni Program Indonesia Pintar (PIP). 

Program ini diberikan kepada anak-anak dari keluarga KPM BPNT dan PKH, mulai dari jenjang SD hingga SMA, bahkan mahasiswa.

Penyaluran PIP dilakukan melalui Bank BRI untuk tingkat SD dan SMP, serta Bank BNI untuk jenjang SMA/sederajat. 

KPM yang memiliki KKS akan otomatis masuk dalam data calon penerima PIP tanpa perlu pendaftaran tambahan.

Bagi penerima yang belum mendapatkan informasi atau bantuan PIP, disarankan rutin melakukan pengecekan ke pihak sekolah atau dinas terkait. 

Hal ini penting untuk memastikan data tetap valid dan tidak terlewat.

Tetap Pantau dan Sabar Menunggu Giliran

Empat bansos tambahan ini memberikan harapan baru bagi keluarga prasejahtera menjelang pertengahan tahun 2025. 

Namun perlu diingat, penyaluran dilakukan bertahap berdasarkan verifikasi pusat dan daerah. 

Masyarakat diminta bersabar dan terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah desa dan kanal resmi lainnya. (*)