TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Slovenia resmi mengumumkan larangan total terhadap ekspor, impor, dan transit senjata serta peralatan militer ke dan dari Israel, di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap krisis kemanusiaan di Gaza.
Melansir dari reuters pada Jumat (1/8/2025), keputusan itu diumumkan pada Kamis (31/7/2025) oleh Perdana Menteri Slovenia, Robert Golob setelah disetujui dalam sidang kabinet.
Slovenia pun menjadi negara pertama di Uni Eropa yang memberlakukan embargo militer penuh terhadap Israel, sebuah langkah yang dinilai sebagai sinyal politik tegas dari negara kecil di Eropa Tengah tersebut.
"Slovenia adalah negara Eropa pertama yang melarang impor, ekspor, dan transit senjata ke dan dari Israel," bunyi pernyataan resmi dari pemerintah, sebagaimana dilaporkan kantor berita nasional Slovenian Press Agency (STA), dan dikutip dari times of Israel.
Langkah ini diambil karena ketidakmampuan Uni Eropa dalam mengambil tindakan konkret terhadap Israel, yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran serius hukum humaniter internasional dalam konflik berkepanjangan di Jalur Gaza.
"Akibat perselisihan dan perpecahan internal, Uni Eropa saat ini tidak mampu memenuhi tugas ini," ujar pemerintah Slovenia dalam pernyataannya.
Keputusan embargo senjata ini merupakan bagian dari sikap politik Slovenia yang semakin vokal terhadap kebijakan militer Israel di Gaza.
Menurut laporan dari Anadolu Agency, sejak serangan Hamas terhadap Israel pada Sabtu (7 /10/2023, yang kemudian direspons oleh operasi militer besar-besaran Israel di Gaza.
Pemerintah Slovenia telah mengkritik keras serangan udara dan blokade yang menyebabkan lebih dari 60.200 warga Palestina tewas.
Pemerintah Slovenia bahkan menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan ke Gaza secara sistematis ditolak, sehingga menyebabkan penderitaan berkepanjangan warga sipil, termasuk anak-anak dan lansia.
“Orang-orang di Gaza sekarat di bawah reruntuhan, tanpa akses ke air minum, makanan, dan layanan kesehatan dasar,” ujar pernyataan pemerintah.
Dalam situasi seperti itu, setiap negara yang bertanggung jawab wajib bertindak, meski harus melangkah lebih maju dari yang lain.
Laporan dari times of Israel, menanggapi embargo tersebut, seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada media Israel Ynet, bahwa keputusan Slovenia dianggap tidak berdampak nyata secara militer.
"Tidak ada pengadaan pertahanan di Slovenia, kami bahkan tidak membeli satu pin pun dari mereka," ujarnya.
"Mereka memutuskan embargo hanya demi media, karena mereka bisa, tetapi itu sama sekali tidak ada artinya."
Meski demikian, langkah Slovenia dinilai sebagai presiden politik yang penting di kawasan Uni Eropa.
Embargo ini bukan langkah pertama Slovenia dalam menunjukkan ketidaksepakatannya terhadap kebijakan Israel.
Mengutip pemberitaan dari times of Israel, pada Juni 2024, parlemen Slovenia telah mengeluarkan dekrit resmi untuk mengakui kenegaraan Palestina, mengikuti langkah Irlandia, Spanyol, dan Norwegia.
Tak hanya itu, pada awal Juli 2025, pemerintah Slovenia juga melarang masuk dua menteri sayap kanan Israel, yang dinyatakan sebagai persona non grata karena dinilai mengeluarkan pernyataan yang mengandung unsur genosida dan menghasut kekerasan terhadap rakyat Palestina.
Israel kini tengah menghadapi tekanan internasional.
Pada November 2024, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sementara itu, dua organisasi HAM ternama Israel, yaitu B’Tselem dan Physicians for Human Rights – Israel, juga menuding pemerintah Israel melakukan tindakan genosida melalui penghancuran sistematis terhadap infrastruktur kesehatan dan sosial di Gaza.
(mg/Ahmad Dhonan Rosyidin) (Tribunnews.com)
Penulis adalah peserta magang dari Universitas Sebelas Maret (UNS)
