Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, PADEMANGAN - Hidup serba pas-pasan sudah menjadi keseharian warga yang tinggal di Kampung Tongkol, Jalan Tongkol Dalam, RT 07 RW 01, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Tatkala warga harus berjuang keras bertahan hidup dari pendapatan yang tak seberapa, mereka hanya bisa mengelus dada ketika mendengar kabar mengenai besarnya tunjangan anggota DPR yang mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan.

Khalid (60) sudah menetap di permukiman padat penduduk Kampung Tongkol Ancol sejak tahun 1982.

Bersama sang istri, Imas (58), saat ini ia mengontrak di dalam rumah sederhana dengan satu kamar yang biaya sewanya Rp 800 ribu per bulan.

Di kamar sempit itu, mereka tinggal berempat bersama dua anaknya yang masih lajang, sementara tiga anak lainnya sudah berumah tangga.

"Kerja saya bangunan, tapi sekarang lagi nganggur. Kalau ada yang nyuruh baru kerja serabutan. Istri jualan nasi uduk kalau pagi, cuma sekarang lagi libur dulu karena ada acara ponakan mau nikah," ujar Khalid, Jumat (22/8/2025).

Penghasilan yang tak menentu dari pekerjaannya sebagai kuli bangunan membuat Khalid harus sering putar otak memastikan biaya hidupnya tetap terpenuhi.

Tak jarang, untuk membayar kontrakan saja, Khalid dan Imas harus mengharapkan kebaikan dari anak-anaknya yang sudah bekerja.

"Kadang anak bantu Rp 200 ribu, Rp 300 ribu. Alhamdulillah masih ada yang peduli," kata dia.

Akan tetapi, bulan Agustus 2025 ini, Khalid masih kelimpungan.

Ia belum bisa melunasi uang kontrakan karena kondisi sedang menganggur, tak ada panggilan mengerjakan proyek bangunan apapun.

Tapi lagi-lagi, Khalid masih bisa bersyukur karena pemilik rumah masih memberikan toleransi.

"Saya bilang minta tolong karena kerja serabutan, jadi ada pengertian dari yang punya rumah," ujarnya.

Khalid yang hidup serba pas-pasan tak bisa menutupi kekecewaannya melihat kesenjangan antara kehidupan rakyat kecil dan para pejabat negara.

Ia menilai, besarnya tunjangan dan fasilitas anggota DPR tak sebanding dengan kondisi masyarakat menengah ke bawah yang masih berjuang demi menjaga dapur tetap mengepul.

Khalid menganggap, kenaikan tunjangan DPR adalah suatu ketidakadilan.

Bagi Khalid, ini seperti menggambarkan bahwa "orang-orang atas" tak pernah melihat ke "bawah".

"Kalau menurut saya kurang adil. Orang di atas enggak melihat ke bawah. Anggota DPR, MPR, pejabat semua sudah dijamin kesehatan, keluarganya semua, segala-galanya ada. Sedangkan orang kecil kayak saya, mau berobat saja mikir ongkos, apalagi sekarang listrik air makin mahal," keluhnya.

Meski pemerintah sudah menyediakan fasilitas kesehatan gratis melalui BPJS, bagi Khalid dan warga kecil lainnya persoalan tak hanya berhenti pada iuran.

Biaya transportasi hingga kebutuhan lain tetap harus dipikirkan.

"Walaupun ada BPJS gratis, tetap saja kalau jauh perlu ongkos. Dengan penghasilan sekarang, banyak kurangnya. Tapi ya saya syukuri saja, apa adanya kita nikmati sama keluarga," tutupnya pasrah.